Senin, 23 Oktober 2017

Hamas Kunjungi Iran Bahas Rekonsiliasi Palestina


 Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.
Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.




CB, TEHERAN -- Pejabat tinggi Hamas memulai kunjungannya ke Iran akhir pekan ini. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu para pendukung dan simpatisan Hamas di Teheran mengenai upaya rekonsiliasi yang sedang ditempuh dengan Fatah.

"Kelompok yang dipimpin oleh wakil kepala (Hamas) Salah al-Aruri akan bertemu dengan pejabat senior Iran selama beberapa hari berikutnya," ungkap perwakilan Hamas yang menjadi bagian dari delegasi ke Iran, dikutip laman Al Araby, Sabtu (21/10).

Sebelumnya, Israel telah menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengakui adanya pemerintah persatuan nasional Palestina bila Hamas masih menjalin hubungan atau kontak dengan Iran. Israel pun meminta Hamas agar bersedia menanggalkan gerakan perlawanan bersenjatanya.

Namun, kepala Hamas di Gaza Yahya Sinwar menegaskan, bahwa kelompoknya tak akan menuruti permintaan Israel. "Tidak ada orang di alam semesta yang bisa melucuti senjata kami. Sebaliknya, kami akan terus memiliki kekuatan untuk melindungi warga kami," ujarnya.

Hal tersebut pun diungkapkan Kepala Bidang Luar Negeri Hamas Maher Salah ketika menghadiri Konferensi Penjaga Yerusalem kesembilan di Istanbul, Turki, pada Jumat (20/10). Ia mengatakan, bahwa kendati rekonsiliasi nasional telah tercapai, Hamas tak akan menanggalkan gerakan perlawanannya terhadap Israel.

"Mereka yang percaya Hamas dan rakyat Palestina akan meninggalkan perlawanan (terhadap Israel) itu delusional. Yakinlah bahwa Hamas tidak akan meninggalkan perlawanan. Perlawanan adalah bagian dari namanya," ujar Salah, dikutip laman Middle East Monitor.

Setelah satu dekade berselisih, dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah akhirnya mencapai rekonsiliasi dengan bantuan mediasi Mesir. Rekonsiliasi dapat tercapai setelah Hamas bersedia membubarkan komite administratif yang sejak 2007 mengontrol pemerintahan di Jalur Gaza. 




Credit  REPUBLIKA.CO.ID