Jumat, 20 Oktober 2017

Korut Kirim Surat 'Putus Asa' ke Australia soal Arogansi AS


Korut Kirim Surat Putus Asa ke Australia soal Arogansi AS
Salah satu lembaran surat dari Korea Utara yang ditujukan kepada Australia. Surat ini berisi kecaman atas arogansi AS. Foto/news.com.au


SYDNEY - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengirim surat “putus asa” kepada Pemerintah Australia yang berisi kecaman atas argoansi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Surat itu dikirim dari Kedutaan Besar Korut di Jakarta.

Surat tersebut ditulis Komite Urusan Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK). ”Komite Urusan Luar Negeri dengan sengit mengutuk ucapan Trump yang ceroboh sebagai penghinaan yang tak tertahankan bagi orang-orang Korea, sebuah deklarasi perang melawan DPRK dan ancaman serius bagi perdamaian global,” bunyi surat tersebut.

”Sejak hari pertama berkantor, Trump telah melibatkan dirinya dalam praktik yang sewenang-wenang, membatalkan undang-undang dan kesepakatan internasional yang tidak membuatnya senang pada prinsip ‘America First’, sebuah cara berpikir Amerika yang terbaik adalah kaya dengan mengorbankan seluruh dunia,” lanjut surat Korut yang dilansir Fairfax, Jumat (20/10/2017).

”Jika Trump berpikir bahwa dia akan membawa DPRK, sebuah kekuatan nuklir, berlutut melalui ancaman perang nuklir, ini akan menjadi kesalahan perhitungan yang besar dan sebuah ekspresi ketidaktahuan,” imbuh surat tersebut.

Surat itu juga berisi permohonan kepada sejumlah negara untuk menarik diri dari dari sanksi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan terhadap Korea Utara atas program senjatanya. Sanksi tersebut telah merusak ekonomi negara tersebut, di mana mantan pejabat tinggi Korut memprediksi negaranya tidak akan bertahan dalam waktu setahun akibat sanksi keras itu.

”AS berpikiran sempit dan egois yang mencari kepentingan mereka dengan tongkat dan kekuatan nuklirnya dan kemudian meramu secara ilegal resolusi sanksi terhadap DPRK untuk menolak hak dasar atas keberadaan orang Korea serta mengawasi perkembangan ekonomi di bawah pelanggaran piagam PBB yang tidak dapat diganggu gugat dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB,” papar surat pemerintah Korut.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan kepada Fairfax bahwa surat dari Korut seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, komunikasi Pyongyang biasanya melalui KCNA, kantor berita yang dikelola pemerintah Kim Jong-un.

”Saya pikir ini menunjukkan bahwa mereka merasa putus asa, merasa terisolasi, mencoba untuk mengutuk AS, mencoba untuk memecah masyarakat internasional,” kata Bishop. 




Credit  sindonews.com