Kamis, 26 April 2018

Yordania Akan Cabut Status Kewarganegaraan Mahmoud Abbas



https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 25 18 1891437 yordania-akan-cabut-status-kewarganegaraan-mahmoud-abbas-vPxhddKtVM.JPG
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas (Foto: Mohamad Torokman/Reuters)


AMMAN – Kerajaan Yordania dilaporkan memulai proses pencabutan kewarganegaraan terhadap sekira 30 orang pejabat Otoritas Palestina (PA) dan pejabat faksi Fatah beserta anggota keluarganya. Salah satu yang akan terkena dampaknya adalah Presiden PA, Mahmoud Abbas.
Selain Abbas, Yordania juga akan mencabut kewarganegaraan kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, dan Ahmed Qurei (Abu Ala). Otoritas Yordania akan megubah pemberian visa kepada para pejabat Palestina sehingga hanya akan mendapat izin masuk kunjungan sementara.

Melansir dari Jerusalem Post, Kamis (26/4/2018), banyak dari pejabat senior PA dan pejabat faksi Fatah, termasuk Abbas dan kedua putranya, yang diberikan kewarganegaraan Yordania lebih dari 10 tahun lalu. Mereka menerima paspor Yordania meski di saat bersamaan Amman mencabut kewarganegaraan ribuan warga sipil Palestina.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Yordania saat itu beralasan bahwa pencabutan dilakukan demi ‘konsolidasi’ identitas Palestina ribuan orang tersebut. Dengan populasi mencapai 9,5 juta orang, di mana 2 juta di antaranya adalah pengungsi Palestina, Yordania sendiri menganggap kehadiran mereka sebagai ancaman demografi.
Pencabutan itu pertama kali diungkapkan oleh harian berbahasa Arab yang berbasis di London, Inggris, Railyoum. Menurut artikel dari Al Quds al Arabi pada 2011, para pemimpin Palestina itu mengajukan sendiri status kewarganegaraan Palestina satu dekade lalu.
“Mereka mengajukan sendiri status kewarganegaraan, bukan ditawarkan oleh Yordania, dan seharusnya malu kepada para pejabat senior Yordania atas permintaan tersebut. Yordania tidak bisa menolak permintaan saat itu atas dasar kemurahan hati,” tulis Al Quds al Arabi.

Namun, belum diketahui alasan pencabutan status kewarganegaraan tersebut. Pemerintah Yordania juga enggan berkomentar mengenai laporan dari Railyoum.        






Credit  okezone.com