Liga Arab Tegaskan Kesiapan Bantu APBN Palestina

Logo Liga Arab

Negara-negara Arab siap mendukung APBN Palestina sebesar Rp 1,4 triliun.

CB, KAIRO— Dewan Liga Arab dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri menegaskan komitmen negara-negara Arab untuk mendukung anggaran Pemerintah Palestina.


Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada akhir sidang luar biasa yang diselenggarakan di Ibu Kota Mesir, Kairo, para menteri tersebut berjanji akan melaksanakan keputusan Pertemuan Puncak Tunis.

Keputusan tersebut yaitu mengaktifkan jaringan keselamatan keuangan dengan nilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) per bulan untuk mengatasi tekanan politik dan keuangan yang dihadapi Pemerintah Palestina.


Dewan tersebut menekankan bahwa negara Arab yang mengesahkan Gagasan Perdamaian Arab pada 2002, yang dicapai sejalan dengan keabsahan dan hukum internasional dan dilandasi atas prinsip tanah buat perdamaian, tak bisa menerima baik setiap rencana atau kesepakatan yang tidak sejalan dengan rujukan internasional itu.

Dewan tersebut juga menekankan kesepakatan semacam itu takkan berhasil mencapai perdamaian yang menyeluruh dan langgeng di Timur Tengah jika tidak menjamin hak sah rakyat Palestina.


Yang pertama dan terutama ialah hak untuk menentukan nasib sendiri dan pendirian negara merdeka yang berdaulat di perbatasan 1967 dengan al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.


Sehubungan dengan itu, para menteri luar negeri Arab menegaskan dukungan bagi rencana perdamaian Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB pada 2018.


Pada Ahad (21/4) pagi, Presiden Abbas mengatakan kepada menteri luar negeri Arab bahwa situasi Palestina sangat sulit  dan tak bertahan lama. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina memerlukan dukungan politik dan keuangan Arab guna menghadapi tantangan pada masa depan.

Credit  republika.co.id

Utusan Liga Arab: Negara asing kobarkan konflik Libya

Utusan Liga Arab untuk Libya Salah Eddine Al-Jamali telah menuduh negara asing mengobarkan konflik di negara yang dirongrong konflik tersebut.

"Liga Arab berusaha memelihara persatuan dan keutuhan wilayah dan berusaha menjembatani jurang pemisah pendapat," katanya.

Tunis (CB) - Utusan Liga Arab untuk Libya Salah Eddine Al-Jamali telah menuduh negara asing mengobarkan konflik di negara yang dirongrong konflik tersebut.

Di dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, Al-Jamali menyalahkan politisi Libya karena mengundang campur-tangan asing dalam urusan Libya.

"Telah banyak campur-tangan internasional setiap hari di Libya," katanya. "Negara ini mendorong perang, bukan menghentikan konflik dan meletakkan senjata."

Libya telah dirongrong kemelut sejak 2011, ketika aksi perlawanan dukungan NATO mengakibatkan terguling dan tewasnya orang kuat Muammar Gaddafi setelah empat dasawarsa berkuasa.

Sejak itu, perpecahan politik tajam di negeri tersebut telah menghasilkan dua pemerintah: satu di Libya Timur --yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar-- dan satu lagi di Tripoli, yang mendapat dukungan PBB.

Kondisi itu meningkat pada Maret, ketika Khalifa Haftar melancarkan operasi militer untuk merebut Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat pemerintah dukungan PBB bermarkas.

"Liga Arab menolak kekerasan dan pengangkatan senjata, bukan dialog," kata Al-Jamali. Ia kembali menyampaikan penolakan campur-tangan asing dalam urusan Libya.

"Liga Arab berusaha memelihara persatuan dan keutuhan wilayah dan berusaha menjembatani jurang pemisah pendapat," katanya.

Urusan Liga Arab tersebut juga menyeru semua pihak yang bertikai di LIbya untuk "meletakkan senjata dan kembali ke meja perundingan".

"Kekerasan tidak menyelesaikan masalah," katanya.

Credit  antaranews.com

Pemimpin Arab Desak PBB soal Pengakuan Trump Atas Golan

Donald Trump. (Reuters)

Jakarta, CB -- Para pemimpin negara Arab mengeluarkan pernyataan untuk mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan aksi Amerika Serikat yang memberikan pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Para pemimpin negara Arab juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mengikuti langkah tersebut. Negara-negara Arab akan mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan meminta pendapat dari Mahkamah Internasional.

"Tentang ilegalitas dan ketidakabsahan pengakuan Amerika," kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak KTT Liga Arab di Tunisia, Minggu (31/3), dikutip Reuters.


Sebelumnya diketahui, didampingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.

"Hari ini, saya merasa terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu dari Israel di Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi Presiden mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Trump melalui Twitter pada 26 Maret 2019.

Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada Senin (25/3).

"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Kerajaan Arab Saudi sebelumnya telah menentang keras klaim atas Dataran Tinggi Golan baik oleh Israel maupun AS.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA, seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi PBB.

Senada, Pemerintah Iran juga menyatakan akan melawan keputusan Amerika Serikat tersebut. Iran menuduh AS mempermainkan hukum internasional dengan mengambil langkah itu.

"Dia (Presiden AS Donald Trump) mempermainkan hukum internasional terkait Golan," kata Presiden Iran, Hassan Rouhani, seperti dilansir Associated Press, Jumat (29/3).

Rouhani juga menyarankan rakyat Iran untuk menentang keputusan Trump itu untuk menumbangkan kekuatan AS dan Israel.

Credit  cnnindonesia.com

Pengakuan Trump Atas Golan Ancam Kedaulatan Lebanon

Keputusan Presiden AS, Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon. Foto/Istimewa

BEIRUT - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon.

Para pejabat Lebanon menyebut keputusan itu dapat berdampak pada status Perkebunan Shebaa. Perkebunan Shebaa adalah sebidang tanah kecil yang terletak di persimpangan perbatasan Lebanon-Suriah dan Dataran Tinggi Golan.

Melansir Sputnik pada Minggu (31/3), Israel menganggap Perkebunan Shebaa bagian dari wilayah Golan yang diduduki, sementara Damaskus dan Beirut bersikeras bahwa daerah itu adalah milik Lebanon.

Sementara itu, terkait dengan situasi Golan, pemerintah Arab Saudi kembali menolak keputusan yang dibuat Trump tersebut. Penolakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ibrahim al-Assaf dalam pidato pembukaan selama sidang tingkat menteri menjelang KTT Liga Arab yang digelar di Tunisia.

"Kerajaan menolak tindakan apa pun yang memengaruhi status historis Yerusalem. Kami (Saudi) mendukung integritas wilayah Suriah dan solusi politik berdasarkan dialog antara oposisi dan rezim," kata Assaf.

Penolakan Saudi atas status baru Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel itu sebelumnya telah disampaikan pemerintah Kerajaan. 

Credit  sindonews.com

Raja Arab Saudi Bela Kedaulatan Suriah atas Golan

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi (tengah) saat menghadiri KTT Liga Arab di Tunis, Tunisia, Minggu (31/3/2019). Foto/Arab News

TUNIS - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, membela kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan. Dia menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Dalam pidatonya di KTT Liga Arab di Tunis pada hari Minggu, Raja Salman mengatakan setiap langkah untuk merusak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan harus ditolak. Meski Saudi membela Suriah dalam sengketa wilayah Golan, negara itu selama ini membela oposisi atau pemberontak dalam konflik Suriah.

Presiden Trump menandatangani dekrit pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel pada 25 Maret lalu atau kurang dari empat bulan setelah dia secara sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

"Kami menegaskan kembali penolakan absolut kami atas segala tindakan yang melanggar kedaulatan Suriah atas Golan, dan kami menekankan pentingnya mencapai solusi politik untuk krisis Suriah yang akan menjamin keamanan, persatuan dan kedaulatan Suriah dan mencegah intervensi asing," katanya, seperti dikutip Arab News, Senin (1/4/2019).

Dia juga menegaskan kembali posisi Arab Saudi yang mendukung pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dia mengatakan masalah Palestina adalah prioritas utama bagi Arab Saudi.

Sementara itu, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel adalah tanah Arab. Dia menolak keputusan AS atas status wilayah itu.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan seluruh konvensi internasional.

Dalam pernyataan terakhir setelah KTT Liga Arab, para pemimpin Liga Arab menegaskan bahwa Golan, sebuah dataran tinggi strategis yang pernah digunakan untuk membom Israel utara, adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Dataran Tinggi Golan sejatinya memang wilayah Suriah. Namun, wilayah itu diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Arab kutuk keputusan AS mengenai Golan

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki (ki), Menteri Luar Negeri Irak Mohammed al-Hakim (tengah) dan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (ka) menghadiri pertemuan gabungan Uni Eropa dan menteri luar negeri Liga Arab di Brussels, Belgia, Senin (4/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir/cfo

Tunis (CB) - Para pemimpin Arab, yang sudah terpecah akibat persaingan di kawasan mereka, pada Ahad mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan mengatakan stabilitas Timur Tengah bergantung pada pembentukan negara Palestina.

Para pemimpin Arab, yang bertemu di Tunis, mendapat tekanan agar menolak tindakan Washington, sementara mereka juga masih harus mengatasi perbedaan-perbedaan di kawasannya, termasuk perselisihan Teluk Arab,  perbedaan sikap mengenai pengaruh regional Iran, perang di Yaman dan pergolakan di Sudan dan Aljazair.

Kepulangan tiba-tiba Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang berselisih dengan Arab Saudi dan para sekutu lainnya dari Arab, menegaskan bahwa perbedaan sikap di kawasan tak mudah dikubur. Belum ada keterangan mengapa Amir Qatar itu kembali ke negaranya secara tiba-tiba.

Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengatakan kepada kalangan kerajaan, presiden, dan perdana menteri Arab pada pertemuan tersebut bahwa negaranya "sama sekali menolak" langkah yang memengaruhi kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani pekan lalu mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel, yang mencaplok kawasan itu tahun 1981 setelah merebutnya dari Suriah tahun 1967.

Kutukan raja Saudi itu bergema di kalangan pejabat-pejabat Arab sebelum pertemuan puncak Liga Arab Ahad, yang biasanya berakhir dengan deklarasi final yang disepakati 22 negara anggotanya.

Keputusan Trump mengenai Golan muncul setelah AS kurang dari empat bulan sebelumnya menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah keputusan yang juga mengundang kutukan dari dunia Arab. Pihak Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan.

Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan para pemimpin Arab juga perlu menjamin komunitas internasional memahami pentingnya masalah Palestina bagi negara-negara Arab.

Stabilitas kawasan dan internasional harus datang melalui "penyelesaian komprehensif dan adil yang mencakup hak-hak rakyat Palestina dan mengarah kepada pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya," kata Essebsi.

Sekjen PBB Antonio Guterres, yang berpidato di pertemuan itu di Tunis, mengatakan resolusi atas konflik Suriah harus menjamin integritas teritorial Suriah "termasuk Dataran Tinggi Golan".

Perselisihan

Pertemuan puncak di Tunis mendatangkan para penguasa dari Arab Saudi dan Qatar untuk pertama kali pada acara yang sama sejak tahun 2007 ketika Riyadh dan para sekutunya memberlakukan boikot ekonomi dan politik atas Doha.

Namun sang amir Qatar meninggalkan pertemuan itu segera setelah Sekjen Liga Arab Ahmed Abuoul Gheit memuji cara Arab Saudi dalam menangani kepemimpinan bergilir Liga Arab tahun lalu, demikian siaran langsung televisi. Kantor berita Qatar tidak menyebut mengapa Tamim meninggalkan pertemuan itu, tetapi kantor berita Tunisia TAP melaporkan sebagian delegasi Qatar masih mengikuti pertemuan.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuding Qatar mendukung terorisme dan mengatakan negara itu menjalin hubungan nyaman dengan Iran. Doha membantah tuduhan tersebut.

Perselisihan itu dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, yang mengimbau negara-negara Arab bersatu menentang pengaruh Iran di kawasan.

Raja Salman, yang negaranya telah lama berseteru dengan Iran untuk berebut pengaruh, menyerukan perlawanan dilakukan atas apa yang disebutnya sebagai "kebijakan agresif rezim Iran". Dia mengatakan Iran mencampuri urusan Arab, tudingan yang Teheran bantah.

Negara-negara Arab masih terbelah terkait berbagai isu, termasuk bagaimana mengatasi protes-protes prodemokrasi yang telah pecah di kawasan sejak tahun 2011.

Para pemimpin Sudan dan Aljazair tak menghadiri pertemuan Ahad itu karena kedua negara sedang dilanda protes-protes antipemerintah.

Kursi Suriah tampak kosong di pertemuan puncak itu. Damaskus telah ditangguhkan dari keanggotaan Liga Arab sejak tahun 2011 akibat tindakan keras yang dilakukannya pada permulaan perang saudara di negara itu. Liga Arab belum membuat keputusan untuk mengikutsertakan Suriah ke dalam organisasi tersebut.

Credit  antaranews.com

KTT Liga Arab Dibuka, Amir Qatar Langsung 'Pamit'

Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dilaporkan pergi meninggalkan kursinya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Tunisia, Minggu (31/3). Tamim pergi ketika KTT Liga Arab baru saja memasuki acara pembukaan.

Dilansir AFP, kepulangan Amir Qatar diberitakan kantor berita resmi negara Teluk QNA. Kepergian Amir Qatar Sheikh Tamim tanpa disertai penyebab yang jelas.

Seorang pejabat Tunisia, yang tidak bersedia namanya disebutkan, mengatakan pemimpin Qatar itu keluar saat pidato Sekretaris Jenderal Liga Ahmed Aboul Gheit.


"Dia telah meninggalkan Tunisia," ujar pejabat tersebut, dikutip AFP, Minggu (31/3).

Qatar berada di pusat perselisihan negara Teluk yang berawal sejak Juni 2017. Saat itu, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir kompak memusuhi Qatar dan memutus hubungan diplomatik dengan negara itu serta melakukan embargo.

Hal ini menjadi krisis diplomatik dan politik paling buruk antara negara-negara Teluk selama ini.

Saudi dan sejumlah negara-negara Teluk kompak memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, lantaran menuding Doha telah mendukung Hamas dan Taliban yang masuk dalam daftar kelompok teroris versi Amerika Serikat. Mereka juga menuduh Qatar terlampau dekat dengan Iran, yang menjadi musuh bebuyutan Saudi di Timur Tengah.

Meski Qatar menyangkal seluruh tuduhan itu, krisis diplomatik masih terus berlangsung hingga bulan ini dan belum menemukan titik akhir. Negara-negara terkait juga tampak enggan menyelesaikan krisis.

Credit  cnnindonesia.com

Liga Arab: Pengesahan Pendudukan Israel Jadi Arah Kebijakan AS

Liga Arab mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa

KAIRO - Liga Arab mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Badan yang berbasis di Kairo, Mesir itu kemudian menyebut pengesahan wilayah pendudukan Israel saat ini menjadi arah kebijakan AS.

"Pengumuman Amerika tidak mengubah status hukum Golan dengan cara apa pun. Dataran Tinggi Golan tetap menduduki wilayah Suriah. Semua ini akan dibahas pada KTT (Liga Arab) minggu depan di Tunisia," kata Liga Arab.

"Legitimasi pendudukan (Israel) adalah orientasi baru kebijakan AS, yang telah sepenuhnya kompatibel dengan posisi dan keinginan Israel," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/3).

Sebelumnya diwartakan, kemarin Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih dan menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan, Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai pembela heroik orang-orang Yahudi.

Dataran Tinggi Golan sendiri sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981 dan difungsikan sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.

Credit  sindonews.com

Liga Arab Sebut Iran dan Turki Ganggu Stabilitas Timur Tengah

Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit tuduh Turki dan Iran mengganggu stabilitas kawasan dengan ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya, Suriah, dan Yaman. Foto/Istimewa

KAIRO - Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit menuduh Turki dan Iran mengganggu stabilitas kawasan dengan ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya, Suriah, dan Yaman.

Berbicara pasca pertemuan Liga Arab dan Uni Eropa (UE) di Kairo, Mesir, Gheit menuturkan Liga Arab dan UE menyayangkan konflik yang terus berlanjut di Libya, Suriah dan Yaman. Dia lalu menyebut, konflik di sana menjadi lebih rumit setelah adanya campur tangan asing, seperti Iran dan Turki.

"Kami (bersama-sama dengan UE) berbagi keprihatinan atas konflik militer yang sedang berlangsung di Yaman, Libya dan Suriah serta campur tangan asing di dalamnya, baik yang Iran maupun Turki," kata Gheit, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/2).

Dia kemudian mengatakan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik di Yaman, Libya dan Suriah, serta menunjukkan perlunya menjaga integritas wilayah negara-negara ini.

Terkait pertemuan Liga Arab-UE, pertemuan ini dilaporkan membahas mengenai itu multilateralisme, perdagangan dan investasi, migrasi, keamanan, dan situasi di kawasan.

Pertemuan persiapan yang sebelumnya berlangsung di Brussel pada 4 Februari, bagaimanapun, gagal menghasilkan deklarasi bersama, yang dilaporkan karena kurangnya konsensus tentang isu-isu tertentu dan konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung. 

Credit  sindonews.com

Raja Saudi Serukan Upaya Internasional untuk Menindak Iran

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi. Foto/REUTERS/SPA

KAIRO - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah menyerukan upaya internasional secara terpadu untuk menghentikan dukungan Iran pada milisi bersenjata, campur tangan internal negara-negara lain, serta program nuklir dan rudal balistiknya.

Raja Salman menyampaikan hal itu dalam pertemuan puncak (KTT) Liga Arab-Uni Eropa pertama pada hari Minggu di resor Laut Merah Sharm el-Sheikh, Mesir. Menurutnya, dukungan Teheran untuk milisi Houthi di Yaman, dan milisi lain, serta praktik agresif dan campur tangan terang-terangan dalam urusan negara-negara lain, membutuhkan sikap internasional terpadu untuk memaksa Iran mematuhi hukum internasional.

Dia menambahkan bahwa Kerajaan Saudi menekankan pentingnya solusi politik untuk krisis Yaman berdasarkan inisiatif Teluk, hasil dari dialog nasional Yaman, dan resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB.

“Kerajaan telah melakukan upaya besar untuk memastikan keberhasilan negosiasi Swedia dan menyerukan tindak lanjut dari implementasi apa yang telah disepakati dalam pembicaraan itu dan untuk meminta milisi teroris yang didukung Iran bertanggung jawab atas situasi di Yaman," kata Raja Salman, dikutip Al Arabiya, Senin (25/2/2019).

Lebih lanjut, Raja Saudi mengatakan bahwa masalah Palestina sebagai prioritas di antara negara-negara Arab, dengan merujuk pada KTT Liga Arab tahun lalu di Dhahran yang dinamai sebagai "KTT Yerusalem". Raja Salman menegaskan kembali posisi teguh Arab Saudi untuk memulihkan semua hak sah rakyat Palestina.

Menurutnya, Arab Saudi, seperti banyak negara lain, telah menderita terorisme dan telah memelopori banyak upaya internasional untuk memeranginya di semua tingkatan. Menurut pidato Raja Salman, upaya internasional yang dipelopori Saudi itu termasuk upaya mengeringkan sumber daya keuangan kelompok teror dan menekankan pentingnya untuk melanjutkan tindakan bersama terhadap pendanaan teror dan pencucian uang.

Dia juga berbicara tentang krisis pengungsi dan migran, dengan mengatakan bahwa pemindahan orang karena perang dan konflik tetap di atas masalah kemanusiaan yang mendesak.

"Kami berharap KTT ini akan membantu menemukan solusi bagi mereka," kata Raja Salman.

Dia mengatakan Arab Saudi telah memberikan bantuan lebih dari USD35 miliar kepada lebih dari 80 negara di bidang kemanusiaan, amal dan pembangunan.  

Credit  sindonews.com

Sekjen Liga Arab: Aktivasi Keanggotaan Suriah Belum Final

Logo Liga Arab

Keanggotaan Suriah dibekukan di Liga Arab sejak konflik meletus 2011 lalu.

CB, BEIRUT— Liga Arab menyatakan belum ada konsesus di antara para anggotanya yang mengizinkan kembali keanggotaan Suriah ke organisasi kawasan tersebut.


Keanggotaan Suriah di Liga Arab dibekukan pada 2011 setelah negara itu melakukan penumpasan terhadap unjuk rasa di awal perang saudara.

Negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah bertahun-tahun mendukung oposisi Presiden Suriah Bashar al Assad. Namun, Damaskus mampu melibas gerilyawan pemberontak dengan dukungan militer Rusia dan Iran.


Dalam dorongan diplomatik besar bagi Bashar, UAE membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus pada Desember.


UAE mengatakan mereka ingin menormalkan hubungan dan mengurangi risiko campur tangan kawasan di dalam "hubungan Arab, Suriah" yang dimaksud tentu adalah negara non-Arab yaitu Iran dan Turki.


Namun, Sekretaris Jenderal Liga Arab yang juga mantan menteri luar negeri Mesir Aboul Gheit mengatakan belum ada konsensus bagi Suriah untuk masuk kembali ke Liga Arab. Gheit menyampaikan hal itu saat kunjungannya ke Beirut, Lebanon.


"Saya mengikuti hal ini dengan sangat mendalam dan saya belum melihat adanya kesimpulan yang mengarah kepada konsensus yang kita bicarakan dan itu bisa mendorong pertemuan para menteri luar negeri (Arab) dengan mereka mengumumkan akhir dari perbedaan dan oleh karena itu, menyerukan kembalinya Suriah ke kursi mereka," katanya Senin (11/2).


Liga Arab dijadwalkan akan menggelar pertemuan puncak pada akhir Maret di Tunisia.


Saat ditanya mengenai peluang masuknya kembali Suriah, Aboul Gheit menegaskan bahwa para menteri luar negeri Liga Arab akan menggelar dua pertemuan sebelum pertemuan puncak.


"Tapi, masalahnya bukan waktu, masalahnya adalah kemauan. Masalahnya adalah konsensus di antara negara-negara anggota," imbuhnya. "Harus ada konsensus untuk kembalinya Suriah."

Credit  republika.co.id

Rusia Serukan Suriah Kembali ke Liga Arab

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan untuk mencabut pembekuan anggota Suriah di Liga Arab. Foto/Istimewa

TUNIS - Menteri Luar Negeri RusiaSergei Lavrov menyerukan untuk mencabut pembekuan anggota Suriahdi Liga Arab. Pernyataan Lavrov ini muncul dua bulan sebelum pertemuan puncak tahunan Arab di Tunisia pada bulan Maret mendatang.

"Kami ingin Tunisia mendukung proses pengembalian Suriah ke keluarga Arab dan Liga Negara-negara Arab juga," kata Lavrov dalam konferensi pers bersama dengan koleganya dari Tunisia Khamis al-Jahnawi di Tunis.

Tunisia dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT Arab ke-30 pada bulan Maret.

"Saya percaya bahwa Tunis tertarik dengan pengembalian cepat para pengungsi Suriah yang berteduh di Tunisia," sambung Lavrov. 

"Kami akan melakukan segalanya untuk menciptakan kondisi yang tepat di Suriah guna pengembalian pengungsi," tukasnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (27/1/2019).

Menurut perkiraan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), ada sekitar 400 pengungsi Suriah di Tunisia.

Al-Jahnawi, pada bagiannya, mengatakan kembalinya Suriah ke Liga Arab adalah keputusan yang diambil oleh badan yang berbasis di Kairo. 

"Para menteri luar negeri Arab akan bertemu dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk Suriah," katanya. 

"Apa yang diperhatikan Tunisia adalah keamanan, stabilitas dan persatuan nasional Suriah," imbuhnya.

Liga Arab membekukan kursi Suriah pada 2011 dengan dilatarbelakangi penggunaan kekuatan oleh rezim Bashar al-Assad untuk menghancurkan aksi protes pro-demokrasi di negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, ada seruan Arab yang meningkat untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Assad, termasuk kunjungan Presiden Sudan Omar al-Bashir ke Damaskus, dan pembukaan kembali kedutaan besar Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di Ibu Kota Suriah.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373896/44/rusia-serukan-suriah-kembali-ke-liga-arab-1548563514

Liga Arab Desak Australia Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit menyerukan kepada Australia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina. Foto/Istimewa

KAIRO - Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit menyerukan kepada Australia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina. Seruan ini datang setelah Canbera mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

"Deklarasi Australia, yang termasuk pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sangat mengganggu, karena bertentangan dengan hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut," kata Aboul-Gheit, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).

"Saya meminta pemerintah Australia untuk memperbaiki posisinya dan mengakui negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya tanpa penundaan. Dengan cara ini kita akan mempertimbangkan posisi Australia telah seimbang," sambungnya.

Sebelumnya, Liga Arab menyebut keputusan Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel adalah bentuk dukungan tidak langsung terhadap kebijakan pendudukan Tel Aviv terhadap Palestina.

Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina, Saeed Abu Ali menyatakan, keputusan Australia tersebut adalah pelanggaran keras terhadap hukum internasional. Abu Ali kemudian menyebut, keputusan ini juga sama dengan mendukung pendudukan Israel.

Yerusalem sendiri tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel sejak 1967, menjadi Ibu Kota mereka suatu hari nanti. Sementara itu, di sisi lain, Israel menginginkan seluruh Yerusalem sebagai Ibu Kota mereka. 

Credit  sindonews.com

Liga Arab Kutuk Pengakuan Australia Yerusalem Barat Ibu Kota Israel

Liga Arab mengutuk pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

KAIRO - Liga Arab mengutuk keputusan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh badan berbasis di Kairo itu.

"Keputusan itu merupakan pelanggaran berbahaya terhadap status hukum internasional kota Yerusalem dan legitimasi resolusi yang relevan," kata Saeed Abu Ali, asisten sekretaris jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan Arab yang diduduki, dalam pernyataannya.

Sebelumnya Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pada hari Sabtu pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.

"Keputusan itu menunjukkan bias terang-terangan terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel dan dorongan dari praktik dan agresi konstan," kata Abu Ali seperti dilansir dari Xinhua, Minggu (16/12/2018).

Namun, Morrison juga mengumumkan dukungannya untuk masa depan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Ia meyakinkan bahwa kedutaan Australia akan tetap di Tel Aviv sampai status Yerusalem ditentukan dalam kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.

Konflik Israel-Palestina telah berlangsung sejak penciptaan negara Zionis Israel yang didukung Barat dengan menduduki wilayah Palestina pada tahun 1948.

Kebuntuan proses perdamaian antara Palestina dan Israel sebagian besar disebabkan perdebatan status Yerusalem, masalah pengungsi Palestina dan kebijakan ekspansi pemukiman Israel yang selalu ditolak bahkan oleh sekutu terkuatnya, Amerika Serikat.

Credit Sindonews. Com

Liga Arab Peringatkan Brasil Soal Kedutaan di Yerusalem

Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil

Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo, File

Ekspor Brasil ke Timteng bisa terganggu jika Brasil memindahkan kedutaannya.

CB, BRASILIA -- Liga Arab memperingatkan Presiden  terpilih Brasil Jair Bolsonaro terkait rencananya memindahkan kedutaan besar Brasil di Israel ke Yerusalem. Menurut Liga Arab langkah ini akan menjadi penentu dalam hubungan Brasil dengan negara-negara Arab.

Sikap yang diusung Bolsonaro ini akan menjadi perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Brasil yang secara tradisional mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina. Para duta besar dari negara-negara Arab diperkirakan akan bertemu di Brasilia pada Selasa untuk membahas rencana Bolsonaro ini.

Surat kepada Bolsonaro dari Sekretaris Jenderal liga Arab Ahmed Aboul Gheit telah disampaikan ke kementerian luar negeri Brasil. Surat itu menyebutkan keputusan terkait  lokasi kedutaan merupakan sikap berdaulat setiap negara.

"Namun, situasi Israel tidak normal, melihat bahwa itu adalah negara yang telah menduduki wilayah Palestina dengan kekuatan - di antara mereka Yerusalem Timur," kata surat itu.



Aboul Gheit mengatakan, memindahkan kedutaan ke Yerusalem akan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Nasional PBB.

Rencana Bolsonaro ini telah menuai pujian dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia berencana  menghadiri pelantikan  Bolsonaro. Bolsonaro akan resmi menjabat pada awal 2019.

"Dunia Arab sangat menghormati Brasil. Namun niat memindahkan kedutaan ke Yerusalem dapat membahayakan Brasil," kata diplomat Arab.

Brasil adalah salah satu eksportir daging halal terbesar di dunia. Kerja sama perdagangan ini bisa menimbulkan masalah jika Bolsonaro membuat marah negara-negara Arab dengan memindahkan kedutaan. Hal Itu bisa merugikan ekspor ke pasar utama Timur Tengah untuk produsen daging sapi dan unggas Brasil, BRF SA dan JBS SA.

Eksportir daging telah menekan Bolsonaro untuk tidak memindahkan kedutaan. Bolsonaro tampaknya mempertimbangkan hal ini.

Namun putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, yang telah  mengunjungi  Jared Kushner di Gedung Putih, mengatakan pemindahan kedutaan hanya masalah waktu. 

Credit  republika.co.id

Liga Arab Kutuk Larangan Perjalanan Israel terhadap Pejabat Palestina

Liga Arab mengutuk larangan perjalanan Israel terhadap pejabat Palestina. Foto/Istimewa

KAIRO - Liga Arab mengecam keras keputusan Israel untuk memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua pejabat Palestina.

Israel menjatuhkan larangan perjalanan kepada anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Menteri Urusan Yerusalem, Adnan al-Husayni, dan Gubernur Yerusalem Adnan Gheith. Israel juga memberlakukan larangan bagi keduanya untuk berkomunikasi dengan beberapa tokoh Palestina.

"Keputusan itu tidak adil dan itu adalah pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan," kata Saeed Abu Ali, asisten sekretaris jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan wilayah Arab yang diduduki.

"Larangan perjalanan adalah kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan," tambah Abu Ali seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (25/11/2018).

Dia kemudian menyerukan Israel untuk membatalkan keputusannya dan menghentikan kebijakan eskalasi terhadap Yerusalem dan warga Palestinanya.

Ini bukan pertama kalinya Israel menjatuhkan larangan perjalanan. Awal tahun ini Negara Zionis itu telah menjatuhkan larangan perjalanan terhadap 20 lembaga non pemerintah karena mendukung gerakan pro Palestina yaitu boikot, divestasi dan sanksi (BDS). LSM asing itu dinilai telah menganjurkan pemboikotan terhadap Israel atas perlakuannya kepada orang-orang Palestina. 

Credit  sindonews.com

Liga Arab Sambut Rencana Spanyol Akui Negara Palestina

Seorang pengunjuk rasa Palestina berlari melewati ban yang terbakar sambil memegang bendera Palestina.

Foto: Arabnews

Spanyol menunggu resolusi Uni Eropa dengan suara bulat terkait hal ini.

CB, KAIRO -- Liga Arab menyambut kesediaan dan rencana Spanyol mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hal dinilai dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk melakukan hal serupa.


"Langkah Spanyol mencerminkan keterikatan gang mendalam antara rakyat dan Pemerintah Spanyol terhadap perjuangan Palestina," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Aboul Gheit pada Senin (24/9), dikutip laman Anadolu Agency.

Ia menilai, keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, kemudian dikuti dengan pemindahan kedutaan besarnya ke kota suci tersebut, telah menyingkap agenda Negara Zionis. "Kebijakan-kebijakan itu mengharuskan semua kekuatan cinta damai untuk berdiri di samping Palestina dalam perjuangan damai mereka yang sah," ujar Gheit.


Pada Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell mengumumkan niat negaranya untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Ia mengatakan Spanyol tengah menunggu resolusi Uni Eropa dengan suara bulat terkait hal ini.


Jika batas waktu berlalu tanpa konsensus tercapai, Spanyol, kata Borrell akan secara sepihak mengakui negara Palestina. Pengakuan itu tentu akan sangat bermakna bagi rakyat dan pemerintah Palestina.


Palestina telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1988. Sejak saat itu, Palestina berjuang mencari pengakuan dari berbagai negara di dunia.


Perjuangan tersebut memang tak mudah. Sebab di satu sisi, Palestina tetap harus menghadapi aneksasi dan okupasi Israel melalui proyek pembangunan permukiman ilegal. Pada 2012, Majelis Umum PBB memberikan suara untuk meningkatkan status Palestina menjadi “negara pengamat non-anggota”. 

Credit  republika.co.id

Liga Arab Bertemu Bahas Krisis Pendanaan Badan Pengungsi Palestina

Para Menteri Luar Negeri negara anggota Liga Arab melakukan pertemuan khusus guna membahas krisis pendanaan terhadap UNRWA. Foto/Istimewa

KAIRO - Para Menteri Luar Negeri negara anggota Liga Arab melakukan pertemuan khusus guna membahas krisis pendanaan terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Dalam pernyataan bersama, para Menlu Liga Arab memperingatkan kebijakan Amerika Serikat (AS) dapat melemahkan mandat UNRWA dan mengurangi layanan yang mereka sediakan untuk pengungsi Palestina, yang hanya akan memperburuk situasi di Timur Tengah.

"Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dukungan keuangan yang berkelanjutan untuk memungkinkan kelanjutan operasi badan tersebut," bunyi pernyataan Menlu Liga Arab, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/9).

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki keputusan AS untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA adalah serangan terhadap hukum internasional.

Maliki menyatakan, langkah AS ini ditujukan untuk melayani kepentingan Israel. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menekan Palestina agar menerima "kesepakatan abad ini".

"Pemerintahan AS sekarang menargetkan representasi politik Palestina dengan menutup kantor PLO di Washington. Mereka juga bekerja untuk melemahkan para pengungsi (Palestina) dan hak mereka untuk kembali rumah mereka dengan menguras dana dari UNRWA," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Liga Arab Kecam Keputusan AS Tutup Kantor Perwakilan Palestina

Liga Arab melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup misi diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Foto/Istimewa

KAIRO - Liga Arab melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup misi diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Liga Arab mengatakan, langkah itu melemahkan Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, Liga Arab menyatakan langkah terbaru Washington ini sekali lagi menunjukan bahwa pemerintah AS saat ini tidak lagi netral, yang menjadikan setiap langkah yang diambil menjadi sangat bias.

"Sejak deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember 2017 dan relokasi kedutaannya ke Yerusalem pada Mei ini, pemerintahan AS saat ini telah menunjukkan bias penuh terhadap agenda Israel," bunyi pernyataan badan yang berbasis di Kairo itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/9).

Seperti diketahui, AS pada  Senin mengumumkan penutupan kantor perwakilan PLO. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan alasan penutupan kantor PLO adalah karena badan itu tidak berbuat banyak dalam upaya damai Israel-Palestina.

Kementerian Luar Negeri AS menambahkan bahwa alasan lainnya adalah karena Palestina mencoba membawa Israel ke Mahkaman Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan yang Tel Aviv lakukan terhadap warga Palestina.

Sementara itu, sebelumnya, pejabat Organisasi Palestina (PA), Saeb Erekat menyatakan, pihaknya tetap akan membawa Israel ke ICC meskipun AS menutup kantor PLO di Washington.

"Kami menegaskan kembali bahwa hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual, bahwa kami tidak akan menyerah pada ancaman dan intimidasi AS. Dengan demikian, kami terus menyerukan kepada ICC untuk membuka penyelidikan langsung terhadap kejahatan Israel," ungkap Erekat. 

Credit  sindonews.com

Pemimpin Liga Arab cela keputusan AS hentikan bantuan buat UNRWA

Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash (Kanan) didampingi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) menjelaskan situasi terkini Palestina dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (15/8/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Kairo, Mesir (CB)- Sekretaris Jenderal Liga Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit pada Sabtu (1/9) mencela keputusan AS untuk menghentikan pendanaan buat Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kepala AL tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa keputsan AS itu kekurangan kesadaran mengenai tanggung-jawab dan nilai kemanusiaan.

Aboul-Gheit menganggap Washington bertanggung-jawab atas bahaya yang diperkirakan akan mempengaruhi sebanyak lima juta pengungsi Palestina, yang tergantung atas layanan yang diberikan oleh UNRWA, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad malam. Badan PBB itu terutama menyediakan perawatan kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan di dalam satu pernyataan resmi pada Jumat pagi bahwa "Amerika Serikat akan menghentikan semua pendanaan buat badan pengungsi Palestina di PBB".

Departemen tersebut menggambarkan UNRWA, yang menyediakan layanan kemanusiaan untuk lebih dari lima juta pengungsi Palestina di wilayah itu sebagai "cacat yang tak dapat ditebus".

Keputusan tersebut akan menambah parah masalah dan krisis yang telah dialami UNRWA dengan keprihatinan yang mendalam selama satu tahun belakangan, kata Aboul-Gheit.

Ia menyatakan pantulan negatif dari keputusan AS itu takkan terbatas pada pengungsi saja tapi juga akan mempengaruhi negara penampung, terutama Jordania dan Lebanon --yang sudah menampung sangat banyak pengungsi Suriah.

Aboul-Gheit mengatakan keputusan tersebut akan menambah rumit masalah di Timur Tengah dan takkan pernah memberi sumbangan bagi kestabilan wilayah itu.

UNRWA, yang dirintis oleh resolusi PBB 70 tahun lalu, menyediakan layanan buat pengungsi Palestina yang terdaftar di lima wilayahnya --yaitu Jordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza-- berupa layanan pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan, layanan sosial, peningkatan kamp prasarana serta kredit mikro.

Credit  antaranews.com