Tampilkan postingan dengan label PALESTINA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PALESTINA. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Mei 2019

Tangan Kanan Presiden Palestina Ditolak Masuk AS


Tangan Kanan Presiden Palestina Ditolak Masuk AS
Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5). (ABBAS MOMANI/AFP)




Jakarta, CB -- Hanan Ashrawi, salah seorang tangan kanan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan ditolak masuk ke Amerika Serikat, Senin (13/5).

"Resmi, pengajuan visa AS saya ditolak. Tidak ada penjelasan," kata Ashrawi melalui akun Twitter pribadinya.

Kepada AFP, Ashrawi mengaku ini pertama kalinya dia ditolak masuk AS, tempat anak perempuan dan cucunya tinggal.

"Saya berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan seorang nenek. Saya telah menjadi aktivis pejuang untuk Palestina sejak akhir 1960. Saya selalu jadi pendukung kuat perlawanan tanpa kekerasan," kicaunya di Twitter.

"Saya telah bertemu (dan bahkan bernegosiasi) dengan setiap pejabat negara sejak (George) Shultz dan setiap presiden AS sejak George H.Q Bush (pemerintahan AS saat ini tidak termasuk)."


Ashrawi merupakan anggota komite eksekutif dan mantan Menteri Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Ia telah berkecimpung dalam politik Palestina selama beberapa dekade terakhir dan mendapatkan penghargaan atas kinerjanya, termasuk Legion of Honour dari Prancis.

Hingga kini, belum ada respons langsung dari kedutaan besar AS terkait penolakan visa Ashrawi.

Hal ini terjadi ketika relasi AS dan Palestina tengah memanas sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak pada Desember 2017 lalu.

Palestina menganggap langkah Trump itu menunjukkan sikap bias AS yang sangat pro-Israel. Sejak itu, Abbas memutus interaksi dengan Negeri Paman Sam.

Abbas juga berulang kali menegaskan tidak akan menerima proposal perdamaian gagasan Trump yang rencananya akan dirilis awal Juni setelah bulan Ramadan.

Walau belum mengungkap begitu banyak detail, Washington mengisyaratkan bahwa proposal damai yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina itu tak akan menyertakan solusi dua negara di dalamnya.

Selama ini, solusi dua negara diyakini komunitas internasional sebagai jalan keluar terbaik untuk penyelesaian konflik tersebut, di mana Israel dan Palestina akan berdiri beriringan sebagai dua negara berdaulat.


Credit  cnnindonesia.com




Perjuangan isu Palestina dan pemukiman ilegal di Dewan Keamanan PBB


Perjuangan isu Palestina dan pemukiman ilegal di Dewan Keamanan PBB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin diskusi informal "Arria Formula" Dewan Keamanan PBB tentang Palestina di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5/2019). ANTARA/HO-Kemenlu RI/aa



Jakarta (CB) - Selama beberapa dekade hingga sekarang, Palestina telah menjadi sasaran kebijakan Israel untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri. Pengungsi Palestina terkungkung dalam pengungsian terbesar dan terlama di dunia, dan warga Palestina terus menanggung penjajahan terpanjang dalam sejarah kontemporer.

Permasalahan Palestina itu pun telah menjadi pembahasan yang terus berlanjut dan berlarut-larut di berbagai forum internasional. Di antara banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina, Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Indonesia selama ini secara sinergis membantu upaya perjuangan Palestina melalui dukungan politik serta bantuan kemanusiaan, juga peningkatan kapasitas bagi rakyat Palestina, baik melalui mekanisme bilateral, trilateral, maupun forum multilateral. Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan bangsa Palestina.

Untuk itu, Pemerintah RI memberi perhatian khusus pada perjuangan Palestina selama masa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya pada Januari tahun ini, menegaskan bahwa isu Palestina akan terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019, termasuk saat Indonesia berperan di DK PBB.


Tidak terpinggirkan

Selanjutnya, pemerintah Indonesia memastikan bahwa isu Palestina tidak akan terpinggirkan dan tetap berada di radar, bahkan menjadi pusat perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan Pemerintah akan terus mendorong pembahasan isu Palestina di DK PBB.

"Penyelesaian masalah Palestina itu harus. Kita berupaya untuk tetap dihidupkannya perhatian dunia kepada Palestina. Kita dorong pertemuan dalam segala format untuk membahas Palestina agar menjadi perhatian DK PBB," ujar Grata.

Dia menekankan bahwa Pemerintah RI berkomitmen untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk terus mendorong pembahasan masalah Palestina dan menggalang dukungan bagi Palestina.

Itulah sebabnya, Indonesia pada saat menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB menggelar diskusi informal berbentuk  "Arria Formula" mengenai Palestina, yang dilangsungkan pada 9 Mei 2019 di Markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan Arria Formula biasanya dilakukan untuk membahas isu yang belum ada kejelasan atau kesamaan pandangan di antara negara-negara DK. Karena itu, pertemuan Arria Formula bersifat informal dan dapat mengundang pihak luar sebagai narasumber.

Pertemuan Arria Formula tentang Palestina yang diadakan dalam rangka keketuaan Indonesia itu bertujuan untuk menghidupkan kembali pembahasan Palestina di DK PBB serta menampung pandangan dari para ahli dan berbagai negara, khususnya anggota DK PBB, sehingga dapat memetakan dukungan bagi Palestina.

Diskusi informal yang diketuai bersama oleh Indonesia, Kuwait dan Afrika Selatan itu terbuka bagi semua anggota PBB dan mengikutsertakan para ahli sebagai narasumber.


Pemukiman ilegal

Dalam diskusi informal di Dewan Keamanan itu, Indonesia memfokuskan pembahasan pada pembangunan berbagai kawasan permukiman ilegal (illegal settlement) oleh Israel, yang menduduki tanah milik rakyat Palestina, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016.

Resolusi tersebut mendesak penghentian pemukiman Israel di atas tanah Palestina. Resolusi itu menyebutkan bahwa permukiman tersebut "suatu pelanggaran di bawah hukum internasional".

Pertemuan Arria Formula tersebut mengangkat tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian". Pada awal pertemuan, diputar satu video singkat yang menggambarkan penderitaan warga Palestina akibat pemukiman ilegal Israel.

Beberapa ahli yang menjadi narasumber dalam pertemuan itu, seperti pengacara sekaligus aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan ahli hukum internasional Universitas Ohio Profesor John Quigley, menyampaikan tentang pelanggaran dan dampak dari pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan yang mengawali pertemuan itu menekankan bahwa pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, semakin memudarkan harapan solusi dua negara (two-state solution).

Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017. Menurut Menlu RI, terus perluasan permukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi perwujudan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Selain itu, Indonesia memandang bahwa pembangunan permukiman ilegal merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

"Kegiatan pemukiman ilegal merupakan sumber dan dalih untuk kebijakan (Israel) yang melanggar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Hal itu telah direncanakan dengan cara yang konstan, strategis, dan sistematis dan mengakibatkan bencana kemanusiaan," ujar Menlu Retno.

Untuk itu, pemerintah Indonesia menyerukan penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Menlu Retno, menegaskan.

Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan kegiatan pemukiman ilegal. Menlu Retno mengatakan bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel.

"Perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," katanya.


Kritik Amerika Serikat

Pertemuan Arria Formula yang diprakarsai Indonesia untuk menyuarakan hak rakyat Palestina di DK PBB bukanlah tanpa hambatan atau kritikan. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik Indonesia dan dua co-chair lainnya, yakni Kuwait dan Afrika Selatan, karena dinilai lalai dengan tidak mengikutsertakan Israel dalam diskusi informal di DK PBB itu.

Utusan Khusus Amerika Serikat Jason Greenblatt, yang datang dari Washington, mengkritik pertemuan itu sebagai forum yang "bias dan anti-Israel".

"Apa yang kita capai ketika kita terus berkumpul untuk pertemuan seperti ini di mana kita mengutuk perilaku Israel, yang bahkan tidak diundang untuk berbicara pada sesi ini? Pertemuan ini sendiri mengejutkan dan tidak adil, alih-alih melihat ke depan dan mencoba mencari solusi yang realistis," ujar Greenblatt.

Menanggapi kritik itu, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Indonesia dalam berbagai platform multilateral selalu melibatkan semua negara anggota PBB, dan pertemuan Arria Formula itu merupakan wadah bagi semua negara dan pihak untuk menyampaikan pandangan terkait isu Palestina, terutama tentang permukiman ilegal.

"Ini (Arria Formula tentang Palestina) forum untuk menyampaikan concern seluruh negara di dunia terhadap isu Palestina. Ini jadi kepedulian seluruh warga dunia," ujar dia.

Dian menilai bahwa Amerika Serikat mencoba untuk menyimpangkan isu yang dibahas dalam pertemuan itu dari persoalan utama, yakni masalah permukiman ilegal Israel.

"Ada satu negara (Amerika Serikat,red) yang mencoba membelokkan isu illegal settlement ke isu-isu lain," katanya.

Namun, secara keseluruhan dari berbagai pernyataan yang disampaikan para wakil negara yang hadir dalam pertemuan itu, semua negara, kecuali Amerika Serikat, berpandangan bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB.

Utusan khusus AS, dalam pernyataannya, menyebutkan AS tidak sependapat bahwa pemukiman ilegal oleh Israel melanggar kesepakatan internasional dan resolusi PBB . Pendapat AS itu berbeda dengan 14 negara anggota DK PBB sisanya, termasuk Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan.

"Semua negara, kecuali satu (AS), menganggap tindakan Israel telah melanggar berbagai resolusi dan kesepakatan di PBB, terutama Resolusi No. 2334 tahun 2016. Tindakan pendudukan Israel itu akan semakin mempersulit pencapaian two-state solution. Hal itu yang disampaikan beberapa anggota DK di Arria Formula," ujar Dubes Dian.

Dia menambahkan bahwa seluruh negara anggota DK PBB, kecuali AS, juga memandang bahwa pendudukan Israel berdampak pada aspek HAM, hukum, dan kehidupan rakyat Palestina.


Tekanan internasional

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendorong masyarakat internasional agar menekan Israel untuk mengakhiri pendudukan di tanah Palestina.

"Tekanan publik dari komunitas internasional untuk mengakhiri pendudukan benar-benar vital," ucap Menlu Retno dalam pernyataannya pada diskusi informal DK PBB itu.

Menlu RI menekankan bahwa komunitas internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan hukum internasional oleh Israel.

Dia menambahkan bahwa, sebagai mitra sejati untuk perdamaian, Indonesia tidak akan berhenti berusaha untuk memastikan masalah Palestina tetap menjadi salah satu fokus utama PBB. Semangat multilateralisme, ujarnya, akan dijunjung tinggi dan proses perdamaian akan berlanjut atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional.

"Masalah-masalah Palestina dan pemukiman ilegal pantas mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB. Tidak ada tindakan bukanlah suatu pilihan. Ini tentang kredibilitas Dewan Keamanan," ujarnya.

"Kita tidak boleh berhenti sampai Palestina berdiri berdampingan dengan semua bangsa di dunia," ucap Menlu RI.




Credit  antaranews.com



Senin, 13 Mei 2019

Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas


Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas
Sekretaris Jenderal PLO, Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

"AS telah berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (12/5).

Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha "membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu diumumkan.

"Rencana itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata Greenblatt.

Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum internasional.

Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan. 



Credit  sindonews.com




Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas


Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas
Ilustrasi perbatasan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)



Jakarta, CB -- Pemerintah Israel membuka kembali dua perbatasan dengan Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (12/5). Hal ini dilakukan setelah Negeri Zionis itu dan faksi perjuangan yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, terlibat saling serang pada awal Ramadan.

Seperti dilansir AFP, Badan Penjaga Perbatasan Israel (COGAT) menyatakan dua pos perlintasan di Erez dan Kerem Shalom mulai dibuka kembali untuk arus penduduk dan pengiriman barang. Namun, kedua pos itu bisa ditutup kembali jika perseteruan kembali memanas.


Bentrokan antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel pada awal Ramadan tahun ini membuat khawatir karena bisa menjurus kepada perang besar seperti lima tahun silam. Indonesia sebagai pendukung perdamaian di antara kedua belah pihak mengecam dan mendesak supaya tindakan saling serang segera diakhiri.

Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang. Yakni empat warga Israel meninggal dan 19 penduduk Palestina tewas.


Senada dengan RI, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, turut mengecam konflik yang kembali memanas di Jalur Gaza. Dia meminta semua pihak berhenti menyerang dan mengambil langkah meredakan ketegangan serta menahan diri.


Akibat bentrokan ini, Israel sempat menutup perbatasan dan melarang pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Yakni bahan bakar dari Qatar untuk pembangkit listrik tenaga diesel.

Jika pasokan bahan bakar langka, maka dikhawatirkan bakal memicu krisis listrik di Jalur Gaza.

Ismail Haniyah, pemimpin partai politik dan milisi yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyatakan tidak berminat memulai peperangan baru dengan Israel. Dia menyatakan akan meminta anak buahnya menghentikan serangan dan meredakan ketegangan hanya jika Israel menghentikan serangan.



Credit  cnnindonesia.com



Hamas Ancam Hentikan Gencatan Senjata dengan Israel


Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza
Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza
Foto: AP Photo/Hatem Moussa

Israel diminta untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai.




CB, GAZA -- Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengancam akan mengakhiri perdamaian di Jalur Gaza jika Israel tak mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang tercapai dengan bantuan mediasi Mesir.

Anggota Politbiro Hamas Khalil al-Hayya mengatakan, wilayah itu tidak akan menikmati perdamaian selama Israel menduduki Palestina dan memblokade Gaza. Hamas, kata dia, tak akan membiarkan dan menerima pengepungan terhadap Gaza dilanjutkan.

“Hari ini kita merebut hak kita dengan tangan kita sendiri, senjata kita, dan keinginan kita,” ujar al-Hayya, dilaporkan laman Asharq Al-Awsat pada Ahad (12/5).

Sementara anggota Politbiro Jihad Isam Khaled al-Batsh memperingatkan agar Israel tak memanipulasi kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, dia menegaskan bahwa aksi Great March of Return akan dilanjutkan hingga tuntutan rakyat Palestina terpenuhi.

Pekan lalu, Hamas dan Jihad Islam terlibat pertempuran dengan militer Israel. Peperangan itu disebut merupakan yang terburuk sejak konflik Gaza pada 2014 yang menyebabkan ribuan warga Palestina tewas.

Hamas dan Jihad Islam meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel. Tel Aviv membalasnya dengan melancarkan serangan udara ke Gaza. Sebanyak 25 warga Palestina dan empat warga Israel tewas dalam pertempuran terbaru.

Kedua belah pihak menghentikan pertempuran setelah Mesir melakukan mediasi guna mencapai gencatan senjata. Kendati perundingan dilaporkan berlangsung alot, namun kesepakatan dapat tercapai.

Sejak Maret 2018, situasi di Gaza, khususnya di dekat perbatasan dengan Israel telah memanas. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi Great March of Return oleh warga Palestina di sana. Dalam aksi itu mereka menuntut Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967 kepada para pengungsi Palestina. Selain itu warga Palestina juga menyuarakan protes atas keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun aksi demonstrasi yang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza-Israel itu direspons secara represif oleh Israel. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam. Lebih dari 200 warga Palestina telah tewas selama aksi Great March of Return dilaksanakan. Sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat. PBB telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great March of Return merupakan kejahatan perang.




Credit  republika.co.id




Pasukan Israel Geruduk Masjid Al-Aqsha


Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.
Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.
Foto: alaqsa-mosque.blogspot.com

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha.





CB, YERUSALEM -- Pasukan Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsha pada Ahad (12/5) dini hari waktu setempat. Mereka kemudian mengusir jamaah Muslim yang sedang berada di dalam dan di sekitar area masjid.

Dilaporkan laman Ma’an News Agency, seorang saksi mata mengungkapkan, pasukan dan polisi Israel bersenjata lengkap menyerbu Al-Aqsha sekitar setengah jam setelah berakhirnya salat tarawih. Sekitar 50 jamaah yang masih berada di kompleks masjid dipaksa keluar.

Menurut saksi tersebut, pasukan Israel juga sempat melontarkan ancaman bahwa para jamaah akan dilarang memasuki kompleks Al-Aqsha dalam rentang waktu yang lama. Pelarangan itu akan dilakukan jika mereka menolak hengkang dari masjid.

Ketegangan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsha memang kerap terjadi. Pada Februari lalu, misalnya, situasi di sana memanas setelah pasukan Israel memutuskan menutup semua gerbang menuju situs suci ketiga umat Islam tersebut.

Tak hanya menutup akses, pasukan Israel pun sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang menunaikan salat di masjid. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik tindakannya.

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan. Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks Al-Aqsha.

Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak pasukan Israel.

Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat Muslim. Mereka pun menolak untuk memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan shalat di luar kompleks Al-Aqsha. 




Credit  republika.co.id




Oposisi Inggris: Dunia Tak Boleh Diam Melihat Penderitaan Palestina


Oposisi Inggris: Dunia Tak Boleh Diam Melihat Penderitaan Palestina
Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina. Foto/Reuters

LONDON - Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan terhadap Palestina. Pemimpin partai oposisi Inggris itu mengatakan, sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.

"Kami tidak bisa berdiri atau tetap diam pada penolakan terus-menerus atas hak dan keadilan kepada rakyat Palestina," kata Corbyn dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (12/5).

Pernyataan Corbyn ini sendiri adalah bentuk dukungan dia terhadap aksi bela Palestina yang digelar di London. Aksi yang dihadiri oleh ribuan orang ini menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan blokade di Gaza.

Aksi itu dimulai di Portland Place dan pengunjuk rasa berbaris melalui Oxford Circus dan Trafalgar Square untuk mencapai Downing Street, di mana kantor-kantor pemerintah berada. Teriakan "Bebaskan Palestina", dan "Akhiri Pengepungan di Gaza" mewarnai aksi ini.

Allison Pierce, salah satu orang yang terlibat dalam aksi itu mengatakan alasan dia terlibat dalam aksi itu, karena dirinya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina.

"Apakah Anda ingin tahu mengapa saya di sini hari ini? Saya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina. Saya pikir ini adalah genosida dan saya pikir itu adalah pembunuhan. Itu tidak manusiawi dan ini adalah sebuah tragedi dan saya benar-benar terkejut. Itulah sebabnya saya di sini, saya di sini untuk rakyat Palestina, mereka adalah bangsa dan mereka harus memiliki negara mereka kembali," kata Pierce.

Aksi yang diprakarsai oleh Kampanye Solidaritas Palestina dan Koalisi Hentikan Perang, ini sendiri turut dihadiri oleh ikon perlawanan Palestina, Ahed al-Tamimi. Di aksi tersebut, Tamimi menegaskan bahwa warga Palestina akan terus melanjutkan perlawanan. 





Credit  sindonews.com



Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS


Dipimpin Indonesia, Pertemuan Anti-Israel DK PBB Dikecam AS
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di forum DK PBB menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Foto/Kementerian Luar Negeri Indonesia

NEW YORK - Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel" karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.

Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.

Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.

Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.

Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.

"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.

Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.

Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.

"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.

Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.

"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.

Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.

"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."

Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019). 



Credit  sindonews.com




Kamis, 09 Mei 2019

Israel akan Izinkan 30 juta Dolar dari Qatar Masuki Gaza


Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Foto: AP Photo/Khalil Hamra
Sebelumnya sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer ke Gaza.



CB, YERUSALEM -- Israel bakal mengizinkan pengiriman dana sebesar 30 juta dolar AS yang merupakan bantuan keuangan dari Qatar ke Jalur Gaza. Pemberian izin ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5), menyebut pada November lalu, Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata yang meliputi pengiriman 50 juta dolar dari Qatar ke Gaza dalam transfer berkala. Sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer.

Namun militer Israel menghantam daerah kantong pantai pada akhir pekan lalu dengan serangan udara dan artileri. Sementara kelompok pejuang Palestina yang berbasis di Gaza merespons dengan menembakkan roket ke arah Israel selatan.

Kekerasan berakhir saat fajar pada Senin lalu, dalam gencatan senjata. Meski begitu setidaknya 27 warga Palestina tewas dalam peristiwa itu dan puluhan lainnya cedera. Sementara empat warga Israel tewas berdasarkan laporan media Israel.

Peningkatan itu dimulai Jumat lalu ketika empat warga Palestina terbunuh oleh serangan militer Israel. Diketahui bahwa empat warga tersebut berada di posisi-posisi yang berafiliasi dengan kelompok perlawanan Hamas di Gaza.

Gencatan senjata terlaksana berkat mediasi yang dilakukan oleh Mesir. Namun, militer Israel enggan mengonfirmasi kabar tersebut. Mereka hanya mengatakan, semua pembatasan perlindungan di garis depan pertempuran akan ditarik, menyiratkan bahwa konfrontasi telah berakhir. Mesir dan PBB telah berusaha menengahi gencatan senjata.




Credit  republika.co.id





Rusia dan Eropa Diminta Ambil Tindakan Atas Aksi Israel


Dr Riyad H Mansour (file)
Dr Riyad H Mansour (file)
Foto: palestineun.org
Dubes Palestina untuk PBB meminta Uni Eropa dan Rusia segera ambil tindakan



CB, WASHINGTON -- Uni Eropa dan Rusia dinilai harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan solusi atas konflik Israel dan Palestina. Tindakan tersebut harus segera dilakukan jika rencana perdamaian AS tidak memihak pada kedua negara.


Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5). Menurut dia, dukungan untuk solusi kedua negara itu memang dihargai, tapi itu saja tidak cukup. "Mereka harus mengambil tindakan," kata dia.

Mansour menambahkan, Uni Eropa juga harus menjadi tuan rumah konferensi internasional. Uni Eropa dapat menyerukan konferensi internasional berdasarkan konsensus global yang mendukung solusi dua negara. Rusia juga dapat menjadi tuan rumah konferensi internasional di Moskow, karena berada di Dewan Keamanan PBB dan Palestina sudah dalam pembicaraan dengan Moskow.


Menurut Mansour, jika rencana AS tidak berakhir dengan dua negara merdeka, yakni Palestina dan Israel, maka Uni Eropa harus mengambil tindakan menentangnya untuk menyelamatkan kedua negara. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia dan Luksemburg dianggap bisa mengakui negara Palestina.


Seperti diketahui, bulan lalu, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah dan AS, yang disebut sebagai 'Kesepakatan Abad Ini', akan terungkap setelah bulan suci Ramadhan.


Kushner mengakui, akan ada kompromi yang berat bagi kedua belah pihak. Para menteri luar negeri dari Liga Arab telah menolak rencana AS dengan mengatakan bahwa tanpa memberikan hak hukum kepada warga Palestina, rencana semacam itu tidak akan pernah membawa perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.


Di tahun lalu, AS memangkas semua pendanaannya untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina.


Selain itu juga secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menutup kantor Washington Liberation Organization di Palestina, yang berfungsi sebagai kedutaan besar Palestina secara de-facto di AS.




Credit  republika.co.id




Rabu, 08 Mei 2019

Palestina Minta Uni Eropa Ikut Jembatani Solusi Dua Negara


Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.
Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Palestina menolak rencana solusi yang diajukan Amerika Serikat




CB, NEW YORK — Palestina meminta Uni Eropa (UE) untuk terus bertindak meneguhkan solusi dua negara antara negara itu dan Israel. Hal itu menyusul rencana perdamaian AS yang dinilai bisa merugikan Palestina.


Seperti dilansir Arab News, Rabu (8/5), utusan Palestina dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat (AS), menyampaikan usulan tersebut. Bagi Palestina, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump bias dalam memandang persoalan antara Palestina dan Israel. Pada bulan depan, rencananya Washington DC akan mengajukan rencana jalannya perundingan damai antara kedua belah pihak itu.

Bagaimanapun, Palestina menolak proposal yang diajukan AS. Duta Besar Palestina Riyad Mansour mendesak pejabat Eropa mengambil langkah insiatif. Tidak perlu membiarkan AS menjadi pemain utama dalam proses perdamaian di Timur Tengah.


Palestina juga mendesak Uni Eropa untuk menyerukan konferensi internasional yang akan menegaskan kembali konsensus global solusi dua negara demi meredam konflik Palestina-Israel. “Kami melibatkan mereka (Uni Eropa --Red). Mereka harus bertindak. Kami sangat senang menunjukkan, ada lebih dari satu pemain di lapangan, mencoba menentukan bagaimana kami bergerak maju,” kata Riyad Mansour.


Palestina juga mendesak negara-negara Eropa, khususnya Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia, dan Luksemburg, untuk mengakui kedaulatan negara Palestina.


Resolusi PBB telah mengadvokasi solusi dua negara, yakni Palestina menjadi negara merdeka yang berdaulat. Demikian pula dengan Israel, yang dalam skema solusi ini diakui juga sebagai negara berdaulat.


Mansour mengatakan Palestina juga ingin Rusia meningkatkan diplomasi Timur Tengahnya serta menyarankan PBB agar dapat menyelenggarakan kuartet perdamaian Timur Tengah.


Dalam kesempatan yang sama, Mansour menuding rencana AS hanya menjadi dalih bagi pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok lebih banyak lagi wilayah Palestina.


Sebagai informasi, dalam kampanye pemilu Israel belum lama ini, Netanyahu berjanji untuk mengakuisisi permukiman Tepi Barat. Langkah-langkah ini jelas mengabaikan harapan adanya solusi dua negara.


Mansour meyakini Palestina masih memiliki dukungan besar-besar di arena internasional. Namun, dia mengatakan jika diplomasi gagal, maka pertempuran dapat berubah menjadi demografi. “Jika ini yang mereka ingin paksakan pada kami, rakyat Palestina akan mempercepat mesin reproduksi mereka dan meningkatkan jumlah warga Palestina untuk menghadapi apartheid,” ujar dia.





Credit  republika.co.id



Mengenal Iron Dome, Tameng Israel saat Dihujani 700 Roket Gaza


Mengenal Iron Dome, Tameng Israel saat Dihujani 700 Roket Gaza
Sistem pertahanan Iron Dome saat meluncurkan rudal pencegat untuk mengintersepsi roket asal Gaza yang masuk ke wilayah Israel. Foto/REUTERS/Amir Cohen

TEL AVIV - Sistem pertahanan rudal Iron Dome menjadi tameng andalan Israel ketika sekitar 700 roket ditembakkan kelompok militan Jalur Gaza. Selama dua hari saling serang, 24 warga Palestina di Gaza dan empat warga Israel tewas.

Pertumpahan darah pada Sabtu dan Minggu itu menandai kematian pertama di pihak Israel dari tembakan roket sejak perang 2014. Pada hari Senin (6/5/2019), gencatan senjata diupayakan melalui mediator Mesir.

Pecahnya kekerasan tersebut sejatinya dimulai pada hari Jumat ketika seorang sniper Gaza melukai dua tentara Israel dan IDF membalas dengan membunuh tiga warga Gaza, satu ditembak mati tentara dan dua lainnya tewas oleh serangan udara.

Iron Dome adalah sistem pertahanan udara mobile untuk segala cuaca yang dikembangkan oleh Israel untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri yang ditembakkan dari jarak pendek.

Sistem anti-rudal itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi roket musuh sejauh 4 hingga 70 km dan melakukan intersepsi untuk menghancurkan roket tersebut di udara. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) belum merinci berapa dari 700 roket militan Gaza yang berhasil dicegat dan berapa yang menghantam daratan Israel.

Iron Dome menyelesaikan serangkaian pengujian terakhir pada Juli 2010 dan diluncurkan serta dinyatakan beroperasi pada 2011. Menurut situs web Missile Threat—produk dari Missile Defense Project di Center for Strategic and International Studies (CSIS)—biaya lengkap sistem anti-rudal itu mencapai sekitar USD100 juta per baterai.

Pendanaan awal dan pengembangan sistem Iron Dome disediakan dan dilakukan oleh Israel. Menurut situs web tersebut, Amerika Serikat menyediakan dana untuk sistem itu mulai tahun 2011.

Menurut pabrikannya, Iron Dome mampu beroperasi siang dan malam termasuk dalam kondisi cuaca buruk. Senjata pertahanan ini dapat merespons berbagai ancaman secara bersamaan. Sistem itu memiliki tiga komponen utama, yakni pendeteksi dan radar pelacak, sistem kontrol senjata dan unit penembakan rudal.

Ada 10 baterai Iron Dome yang melindungi Israel. Menurut kontraktor pertahanan Raytheon, masing-masing baterai sistem itu mencakup tiga hingga empat peluncur stasioner dengan 20 rudal Tamir dan sebuah radar battlefield.

Raytheon yang berbasis di Amerika Serikat adalah salah satu kolaborator dalam proyek pembuatan senjata pertahanan militer Zionis tersebut. Rudal Tamir sendiri dilengkapi sensor elektro-optik dan sirip kemudi dengan hulu ledak yang meledak ketika kontak dengan rudal atau objek yang jadi target.

Menurut Raytheon, masing-masing baterai Iron Dome dapat diandalkan untuk area hingga hampir 60 mil persegi. Namun, sistem ditempatkan secara strategis di sekitar kota untuk mencegat ancaman yang mengarah ke daerah berpenduduk. Penempatan seperti itu diyakini sebagai pendekatan hemat biaya untuk meminimalkan peluncuran rudal pencegat yang tidak perlu mengingat biaya setiap rudal lumayan mahal.

Selama konflik dengan Hamas pada November 2012, para pejabat Israel mengklaim bahwa Iron Dome mencegat 85 persen dari 400 roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza yang diproyeksikan mengenai wilayah penduduk sipil.

Militer Israel pada hari Minggu mengatakan pihaknya menyerang 250 sasaran di Gaza, termasuk tempat penyimpanan senjata, terowongan serangan, lokasi peluncuran roket dan fasilitas produksinya. Militer Israel juga mengerahkan tank-tank dan pasukan infantri ke perbatasan Gaza, dan membuat brigade lain siaga. 





Credit  sindonews.com




Brigade Izzudin al-Qassam Klaim Mengalahkan Iron Dome Israel



Brigade Izzudin al-Qassam Klaim Mengalahkan Iron Dome Israel
Sebuah mobil warga Israel hancur saat roket dan rudal anti-tank ditembakkan dari Gaza. Foto/Times of Israel/Noam Rivkin Fenton/Flash90

GAZA - Sayap militer Hamas, Brigade Izzudin al-Qassam, mengklaim berhasil mengembangkan taktik peluncuran roket baru yang mengalahkan sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Buktinya, menurut kelompok tersebut, banyak roket yang lolos dari intersepsi dan menewaskan beberapa warga negara musuh Palestina tersebut.

Selama konflik dua hari pada Sabtu dan Minggu lalu, kelompok militan di Gaza menembakkan antara sekitar 600 hingga 700 roket ke wilayah Israel selatan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tak merinci berapa senjata militan Gaza yang berhasil diintersepsi Iron Dome dan yang menghantam daratan negara tersebut.

Dalam konflik sengkat itu, empat warga Israel tewas oleh serangan roket. Sedangkan di pihak Palestina, sebanyak 24 orang tewas di Jalur Gaza akibat serangan udara IDF. Dari 24 orang itu, ibu hamil dan beberapa bayi termasuk di dalamnya.

Klaim keberhasilan Brigade Izzudin al-Qassam itu disampaikan juru bicaranya, Abu Obeida, yang dipublikasikan di media sosial. "Brigade al-Qassam berterima kasih kepada Tuhan, berhasil mengatasi apa yang disebut Iron Dome dengan mengadopsi taktik menembakkan puluhan rudal dalam satu letusan," katanya.

"Intensitas tembakan yang tinggi dan kemampuan merusak yang besar dari rudal diperkenalkan oleh (Brigade) al-Qassam...berhasil menyebabkan kerugian besar dan kehancuran musuh," ujarnya, seperti dikutip Times of Israel, Selasa (7/5/2019).

Kelompok militan di Gaza memang berusaha membuat Iron Dome tak berdaya dengan berulang kali menembakkan roket secara besar-besaran di lokasi tertentu, di mana beberapa di antaranya benar-benar berhasil menembus sistem tameng rudal Zionis.

Media Israel meragukan klaim Brigade al-Qassam. Dalam satu kasus, selama satu jam pada hari Minggu malam, setidaknya 117 roket ditembakkan ke kota Ashdod, tetapi hanya satu dari proyektil yang ditujukan pada Ashdod yang berhasil melewati sistem pertahanan udara tersebut.

Roket-roket asal Gaza menewaskan Pinchas Menachem Prezuazman, 21, warga negara ganda Amerika-Israel, ketika ia berlari mencari perlindungan saat sirene peringatan berbunyi.

Tiga warga Israel lainnya yang tewas dalam serangan dari Jalur Gaza pada hari Minggu adalah Moshe Agadi, 58; Zaid al-Hamamdeh, 47; dan Moshe Feder, 68.

Laporan versi lain dari media Israel mengatakan Feder tidak terbunuh oleh tembakan roket balistik, tetapi oleh peluru kendali anti-tank yang menghantam mobilnya ketika ia melaju di jalan dekat perbatasan Gaza.

Dia menderita luka serius di kaki akibat pecahan peluru yang menyebabkan dirinya kehilangan banyak darah. Dia dinyatakan tewas di Pusat Medis Barzilai Ashkelon setelah upaya resusitasi gagal. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Selama pertempuran, Hamas juga berusaha menggunakan roket gaya baru, yakni roket jarak pendek dengan hulu ledak yang berat. Hulu ledak itu penuh dengan puluhan hingga ratusan kilogram bahan peledak.


Kelompok militan di Gaza yakin roket-roket mereka saat ini akan melewati sistem pertahanan udara Israel, sama seperti selama perang Gaza 2014.

Namun, militer Israel mengaku telah meningkatkan teknologi pada Iron Dome yang memungkinkannya untuk menembak jatuh roket jarak pendek yang dimiliki kelompok militan Gaza saat ini.

Militer Zionis menggarisbawahi bahwa secara umum Iron Dome tidak mudah ditembus. Senjata pertahanan ini diklaim efektif dengan 240 intersepsi dan tingkat keberhasilannya 86 persen.

Radar Iron Dome, menurut militer Zionis, juga berhasil melihat setiap peluncuran roket dan mortir, yang memastikan bahwa Israel diperingatkan tentang proyektil yang masuk sebelumnya oleh sirene. 





Credit  sindonews.com


Detik-Detik Serangan Israel yang Tewaskan Komandan Hamas


Detik-Detik Serangan Israel yang Tewaskan Komandan Hamas
Ilustrasi. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)



Jakarta, CB -- Situasi Jalur Gaza hingga saat ini masih mencekam meski angkatan bersenjata Israel dan militan Palestina di wilayah itu sepakat untuk gencatan senjata setelah saling serang selama akhir pekan lalu.

Saling serang antara militer Israel dan kelompok militan Palestina ini dilaporkan menewaskan 23 orang, termasuk salah satu komandan Hamas-faksi Palestina yang dianggap Tel Aviv kelompok teroris.

Dikutip Reuters, komandan itu bernama Hamed Ahmed Abed Khudri yang selama ini bertanggung jawab mendistribusikan dana bantuan Iran ke angkatan bersenjata Hamas di Gaza.

Sejumlah warga Palestina yang menjadi saksi mata menuturkan Khudri tewas setelah mobil yang tengah ia kendarai terkena serangan udara Israel pada Minggu (5/5).


Dilansir The Jerusalem Post, angkatan bersenjata Israel (IDF) membenarkan serangan tersebut. Ia mengatakan angkatan udara Israel menerjang kendaraan pria 39 tahun tersebut. Selain Khudri, tiga orang lainnya ikut tewas dalam serangan itu.

Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Ronen Manelis memaparkan Khudri menjadi target militer setelah pejabat menyetujui operasi tersebut.

Manelis menganggap kematian Khudri merupakan "pukulan signifikan terhadap transfer dana dari luar Gaza ke organisasi teror di wilayah itu."

Menurut Manelis, lebih dari 280 target Hamas dan kelompok militan lainnya seperti Jihad Islam menjadi target serangan jet tempur dan tank-tank Israel selama akhir pekan lalu.

Serangan itu, katanya, merupakan balasan atas 600 roket yang ditembakkan dari Gaza ke wilayah Israel. Sebanyak lebih dari 150 roket berhasil dicegat dan 35 lainnya jatuh di wilayah permukiman Israel.

Sementara itu, sebagian besar roket itu jatuh di area terbuka.






Credit  cnnindonesia.com




Hamas Bilang Tak Tertarik Perang Baru dengan Israel



Hamas Bilang Tak Tertarik Perang Baru dengan Israel
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Foto/REUTERS


GAZA - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan kelompoknya tidak tertarik untuk perang baru dengan Israel. Pernyataan itu muncul setelah sekitar 600 roket asal Gaza menghujani wilayah Israel selatan selama dua hari sejak Sabtu yang memicu militer Zionis membombardir wilayah Palestina tersebut.

Haniyeh, dalam sebuah pernyataan Minggu malam, mengatakan bahwa kelompok militan siap untuk kembali ke keadaan tenang jika Israel menghentikan serangannya. "Dan segera mulai menerapkan pemahaman tentang kehidupan yang bermartabat," katanya, seperti dikutip AP, Senin (6/5/2019).

Israel telah berperang tiga kali dengan militan Gaza sejak 2008 dan telah memblokade wilayah itu selama lebih dari satu dekade.

Serangan ratusan roket dari kelompok militan di Gaza telah menyebabkan empat warga Israel tewas. Sistem pertahanan Iron Dome telah mengintersepsi lebih dari 250 roket.

Di pihak Gaza, Palestina, sebanyak 24 warga terbunuh oleh serangan militer Israel. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengklaim telah menghantam 320 target di Gaza.

IDF juga mengumumkan bahwa seorang komandan Hamas di Jalur Gaza yang jadi target telah terbunuh. Saksi mata Palestina mengatakan komandan Hamas bernama Hamad al-Khodori, 34, terbunuh dalam serangan udara di mobilnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau untuk "pengekangan maksimum" setelah eskalasi memanas di Gaza. "Dia mengutuk dalam kata terkuat terkait peluncuran roket dari Gaza ke Israel, khususnya penargetan pusat penduduk sipil," bunyi pernyataan PBB.

"Dia mendesak semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, segera menurunkan eskalasi dan kembali ke pemahaman beberapa bulan terakhir," lanjut pernyataan tersebut.

"Utusan khusus Guterres, Nickolay Mladenov, bekerja erat dengan Mesir dan semua pihak terkait untuk memulihkan ketenangan," imbuh pernyataan PBB. 






Credit  sindonews.com



Bentrok Israel-Militan Jalur Gaza di Awal Ramadan, 23 Tewas


Bentrok Israel-Militan Jalur Gaza di Awal Ramadan, 23 Tewas
Saling serang antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel di awal Ramadan sudah merenggut nyawa 23 orang. (Mahmud Hams / AFP)


Jakarta, CB -- Situasi Jalur GazaPalestina sampai saat ini tetap mencekam karena kelompok militan dan Israel masih saling balas serangan. Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang.

Seperti dilansir AFP, Senin (6/5), dilaporkan sekitar empat warga Israel dan 19 penduduk Jalur Gaza meninggal dalam bentrokan itu.


Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, di antara korban meninggal itu ada seorang ibu hamil dan bayi berusia empat bulan. Ketika dikonfirmasi, Angkatan Bersenjata Israel menolak memberikan komentar.

Sembilan warga Palestina lainnya yang meninggal dalam bentrokan itu diyakini sebagai anggota Hamas atau Jihad Islam. Mereka menggelar serangan roket dan melepaskan sebuah peluru kendali anti-tank ke arah Israel.


Israel membalasnya dengan menggelar serangan udara ke Jalur Gaza. Mereka mengklaim menargetkan markas aparat keamanan di wilayah itu.


Hingga saat ini belum ada tanda-tanda serangan mereda. Saling serang di awal Ramadan ini menjadi kekhawatiran banyak pihak konflik akan menjurus ke arah peperangan besar seperti lima tahun silam.






Credit  cnnindonesia.com



Kamis, 02 Mei 2019

Pemukim Yahudi Tebang 150 Pohon Zaitun di Tepi Barat



Warga Palestina mengusir pemukim Israel di kebun zaitun miliknya
Warga Palestina mengusir pemukim Israel di kebun zaitun miliknya
Foto: sahabatalaqsha

Pemukim Yahudi kerap melakukan kekerasan pada warga Palestina.



CB, RAMALLAH -- Pemukim Yahudi saat fajar menebang lebih dari 150 pohon zaitun yang sedang berbuah milik warga Desa Burqa, di sebelah timur Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordan, Rabu (1/5). Beberapa sumber lokal menegaskan banyak pemukim dari suatu permukiman tidak sah yang berdekatan, di bawah perlindungan ketat militer Israel, merobohkan dan menghancurkan pohon zaitun milik warga Desa Burqa.

Ibrahim Kan'an, seorang petani lokal yang pohon zaitunnya dihancurkan, mengatakan pemukim Yahudi berusaha menyerang dia saat ia sedang menggarap lahannya dua hari sebelumnya. Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin terjadi di Tepi Barat. Pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Israel.

Kekerasan tersebut antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid, pelemparan batu, penebangan tanaman dan pohon zaitun, dan serangan terhadap rumah yang rentan.

Antara 500 ribu-600 ribu orang Yahudi tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh wilayah pendudukan Al-Quds (Yerusalem) Timur dan Tepi Barat. Tindakan itu pelanggaran terhadap hukum internasional.

Semua permukiman di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Pasal itu menetapkan kekuatan pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya.




Credit  republika.co.id





Balas Balon Peledak, Israel Serang Situs Militer Hamas


Balas Balon Peledak, Israel Serang Situs Militer Hamas
Ilustrasi serangan di Jalur Gaza. (Mahmud Hams/AFP)




Jakarta, CB -- Israel melancarkan serangan udara ke situs militer Hamas di Jalur Gaza sebagai balasan atas pengiriman balon berisi bahan peledak yang diterbangkan dari arah Palestina.

AFP melaporkan bahwa serangan tersebut menghantam satu markas militer di utara Jalur Gaza. Menurut kelompok pemantau lokal, tak ada korban dalam serangan pada Rabu (1/5) tersebut.

Setelah serangan tersebut, militer Israel melaporkan dua "peluncuran" susulan, diduga berupa roket, dari Jalur Gaza ke arah negaranya.

Hingga kini, belum diketahui pula serangan tersebut menimbulkan kerugian material dan nyawa atau tidak.


Beberapa hari belakangan, situasi di perbatasan sebenarnya berangsur tenang karena perjanjian gencatan senjata menjelang pemilihan umum Israel pada 9 April mendatang.

Namun pada Selasa, Israel kembali memangkas wilayah berlayar untuk nelayan Palestina karena ada serangan dari arah Jalur Gaza.

Selama ini, warga Palestina di Jalur Gaza memang kerap mengirimkan balon berisi bahan peledak melintasi pagar perbatasan untuk menghancurkan properti Israel.

Balon-balon tersebut biasanya dengan mudah melintasi perbatasan dan mengobarkan api di lahan-lahan peternakan Israel.




Credit  cnnindonesia.com




Senin, 29 April 2019

PM: Palestina takkan terima berlanjutnya status quo


PM: Palestina takkan terima berlanjutnya status quo
Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh selama pertemuan dengan utusan khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. (WAFA Images) (WAFA - Palestina)



Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima berlanjutnya status quo dan akan mempertimbangkan kembali hubungan politik, hukum, ekonomi dan keamanan dengan Israel.

Selama pertemuan dengan Utusan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Shtayyeh membahas agenda konferensi donor --yang dijadwalkan diselenggarakan di Brussels pada akhir Mei.

Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, menekankan perlunya aliansi internasional guna menghadapi rencana AS yang disebut "Kesepakatan Abad ini". Aliansi tersebut juga dimaksudkan untuk memperlihatkan posisi politik yang jelas guna menegaskan bahwa tak ada pilihan selain penyelesaian dua-negara dan berdirinya negara Palestina, dengan perbatasan 1967 dan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.



Credit  antaranews.com



Pakar: UU Negara Bangsa Israel Sama dengan Apartheid


Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).
Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Pakar Inggris menyebut UU Negara Bangsa Israel sama dengan kebijakan apartheid




CB, LONDON -- Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali terpilih sebagai perdana menteri.


Ia menetapkan fase baru proyek bersejarah mengakhiri 'ancaman demografis' yang ditimbulkan warga Palestina di Israel. Menurutnya warga Palestina menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.

Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka menghadapi diskriminasi yang semakin parah.


Kepada Aljazirah, pada Ahad (28/4), penulis terkemuka tentang Palestina, Jonathan Cook mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada 2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan 'apartheid yang komprehensif'. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga Palestina.


Cook mengatakan para politisi Israel melihat warga Palestina sebagai 'kuda Trojan' yang mengancam. Penulis yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat warga Palestina menjadi warga kelas dunia atau membuat Israel menjadi negara apartheid bisa menjadi jebakan.


"Ini menunjukan Israel negara demokrasi liberal gaya Barat yang normal dihadapan hukum, tapi hukum berubah sedikit: Israel didirikan sebagai negara apartheid," katanya.


Acara yang digelar oleh Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki karakteristik negara apartheid.


Warga Palestina di Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang mendeklarasikan Israel sebagai 'tanah air historis orang Yahudi' disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok sebagai Tepi Barat.


"Undang-undang Negara Yahudi tidak memiliki visi negara, akan ada aneksaksi dan itu bisa kami lihat dengan apa yang terjadi di lapangan," kata pengacara hak asasi manusia dari Legal Centre for Arab Minority Rights, Suhab Bishara.


Cook mengatakan Zionis Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal. "Undang-undang itu mungkin membantu kami, memperjelas seperti apa sebenarnya negara Israel itu," katanya.


Para pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum dan geografi. Dibawah undang-undang 1950  banyak dari warga Palestina yang dinyatakan sebagai 'Present Absentees' yang membuat mereka dapat memiliki tanah dan properti.


Professor dari Ben-Gurion University Oren Yiftachel membandingkan antara apartheid Israel dengan apartheid Afrika Selatan. Pemerintah apartheid Afrika Selatan membuka bantustans yang menjadi wilayah Kulit Hitam. Sementara Undang-undang Negara Bangsa membuka tahapan baru bagi Israel memproses 'pemukiman kolonial, yang mana menurut Yiftachel akan 'memperdalam apartheid'.

"Apartheid, tentu, ilegal, ini kejahatan perang, ini kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Yiftachel.


Ia memetakan proses 'Yahudisasi', dimana pemerintah Israel mengambilalih tanah leluhur orang Palestina. Ia mengatakan Undang-undang Negara Bangsa ini membuat Yahudisasi legal di mata hukum dan menciptakan hierarki warga negara seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.   


Mazen Masri dari City University mengeksplorasi strategi hukum Israel yang kini tercantum di undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina. Ia mengatakan berbagai strategi hukum yang diskriminatif sudah ada sebelumnya.


"Masalah utama dalam Undang-undang Negara Bangsa sebenarnya bukan pada etnoreligius dan prinsip-prinsip ekslusif yang inheren dan juga bukan pada pengukuhan sifat dan kebijakan kolonial Israel, masalah utamanya adalah ini tindakan yang menunjukan Israel lebih dekat pada apartheid daripada demokrasi," kata Masri.



Credit  republika.co.id