CUPUMA: RUSIA

Tampilkan postingan dengan label RUSIA. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 12 Februari 2022

Amerika Serikat Mengevakuasi Staf Kedutaan di Ukraina Ketakutan akan Invasi Rusia

Ilustrasi

Pemerintah Amerika Serikat akan mengevakuasi sebagian besar staf kedutaan di Kiev, Ukraina, karena takut akan invasi Rusia. Ilustrasi konflik yang berkembang antara Rusia dan Ukraina.

Pemerintah AS akan mengevakuasi kedutaan besarnya di Kiev, Ukraina, karena kekhawatiran akan invasi Rusia. Rencana itu muncul setelah peringatan intelijen tentang kemungkinan berkembangnya invasi.

Pejabat AS mengatakan Departemen Luar Negeri berencana mengumumkan pada Sabtu pagi (12 Februari) waktu setempat bahwa hampir semua staf AS di Kedutaan Besar di Kiev akan diminta untuk pergi sebelum waktunya.Invasi Rusia "terjadi".

Sejumlah kecil personel diizinkan untuk tetap berada di Kyiv sehingga Amerika Serikat dapat mempertahankan kehadiran diplomatik di negara itu. Tetapi sebagian besar dari sekitar 200 orang di kedutaan akan dievakuasi lebih jauh ke Ukraina barat, dekat perbatasan Polandia Sebelumnya, Departemen Luar Negeri memerintahkan keluarga staf kedutaan AS untuk tiba. Namun, perintah itu diteruskan kembali ke staf, jadi mereka bebas jika ingin pergi atau tinggal.

Sekarang, Amerika Serikat mengambil langkah baru yang lebih tegas seiring dengan meningkatnya kemungkinan Rusia menginvasi Ukraina. Beberapa pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini secara terbuka, mengatakan sejumlah kecil diplomat AS dapat dikerahkan ke ujung barat Ukraina, dekat perbatasan dengan Brasil.Lan, sekutu NATO, sehingga Amerika Serikat dapat mempertahankan kehadiran diplomatik di negara tersebut.

Selain itu, Pentagon pada hari Jumat (2 November) mengumumkan bahwa mereka akan mengirim 3.000 tentara ke Polandia bersama dengan 1.700 tentara yang telah dikumpulkan, untuk menunjukkan komitmen Amerika Serikat kepada sekutu NATO-nya. Pasukan tambahan akan meninggalkan pos mereka di Fort Bragg, Carolina Utara, dalam beberapa hari mendatang dan akan ditempatkan di Polandia, menurut seorang pejabat pertahanan.

Ini adalah sisa brigade infanteri dari Divisi Lintas Udara ke-82. Misi pasukan tambahan adalah untuk melatih dan mencegah, tetapi tidak untuk berperang di Ukraina. Selain pasukan AS yang dikerahkan di Polandia, sekitar 1.000 tentara AS yang ditempatkan di Jerman telah dipindahkan ke Rumania dalam misi serupa. Kemudian 300 pasukan dari markas Korps Lintas Udara ke-18 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Michael E. Kurilla juga tiba di Jerman.

Selasa, 14 Mei 2019

Ditekan AS, Turki Pertimbangkan Tunda Penerimaan Rudal Rusia

Ilustrasi S-400. (UMNICK via WIkimedia Commons)

Jakarta, CB -- Turki mempertimbangkan untuk menunda penerimaan sistem pertahanan rudal dari Rusia karena didesak Amerika Serikat.

Seorang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Turki mempertimbangkan penundaan ini setelah AS melayangkan permintaan resmi agar Ankara menunda penerimaan sistem tersebut.

Reuters sendiri belum dapat mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah Turki terkait kabar pertimbangan penundaan ini.

Namun pekan lalu, Fahrettin Altun selaku juru bicara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia sudah disepakati.

Pejabat AS menganggap pembelian sistem pertahanan rudal ini "sangat problematik" karena dapat berdampak pada program kerja sama kedua negara.

AS dan negara-negara anggota NATO khawatir sistem radar dalam S-400 dapat melacak jet F-35 sehingga nantinya akan sulit menghindari senjata Rusia.

Ankara sendiri sudah mendesak AS untuk membentuk kelompok kerja yang bertugas meneliti risiko bahaya S-400 pada F-35. Namun, AS menolak pembentukan pokja tersebut.

Selisih pendapat ini merupakan perseteruan teranyar antara AS dn Turki. Sebelumnya, kedua negara sudah beberapa kali bersitegang.

Sejumlah isu yang sempat memanaskan hubungan kedua negara adalah permintaan ekstradisi Fethullah Gulen dari AS, perbedaan kebijakan di Timur Tengah, hingga sanksi atas Iran.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Bakal Kirim Wahana ke Bulan, Dikendalikan Robot Manusia

Pesawat nirawak badan antariksa Rusia Roscosmos, Luna-Glob. gizmag.com

CB, Moskow – Wahana bulan buatan Rusia bakal dikendalikan oleh robot berbentuk manusia atau anthropomorphic robot. Wahana ini akan dikirim ke bulan pada misi pesawat luar angkasa Luna-29.

“Misi Luna-29 akan diluncurkan pada 2028,” begitu dilansir Sputnik News Ahad, 12 Mei 2019.
Pesawat luar angkasa Luna-29 bakal memiliki berat 1.3 ton dan bakal diluncurkan dari Kosmodrom Vostochny, Rusia, menggunakan roket Angara-A5B. Roket ini menggunakan teknologi pendorong oksigen dan hidrogen.

Menurut sumber Sputnik News, ide penggunaan robot berbentuk manusia muncul belakangan. Ke depannya, pengendalian wahana antariksa di bulan bakal menggunakan tenaga dan keahlian kosmonot.
Lembaga antariksa Rusia Roscosmos tidak komentar soal informasi ini.
AS pernah membawa wahana antariksa ke bulan pada 1971 – 1972 saat misi berawak ke bulan pada Apollo-15, Apollo-16, dan Apollo-17.

Pada 1970 – 1973, Uni Sovyet meluncurkan wahana antariksa ke bulan, yang merupakan satelit alami bumi.

Pada November 2018, Roscosmos dan Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia untuk Antariksa mengembangkan konsep eksplorasi ke bulan. Rusia bakal membangun sebuah markas operasi di bulan pada 2036 dan 2040.

Credit tempo.co

Rusia: Iran Berhak Tangguhkan Sebagian Kesepakatan Nuklir

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Iran memiliki hak untuk menangguhkan sebagian komitmennya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), atau yang lebih dikenal dengan nama kesepakatan nuklir.

Berbicara saat melakukan pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Moskow, Lavrov mengatakan, Beijing dan Moskow yakin bahwa penting untuk mempertahankan perjanjian itu.

Lavrov kemudian mengatakan, dia dan Wang Yi juga telah menyetujui bahwa sanksi sepihak Washington terhadap Iran tidak sah dan bertujuan untuk menghentikan ekspor minyak dari negara tersebut.

"Kami juga mencatat bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA, tetapi mengharapkan hal yang sama dari rekan-rekan Eropa kami, yang juga harus melaksanakan bagian mereka dari perjanjian itu," ucap Lavrov, seperti dilansir Sputnik pada Senin (13/5).

Diplomat senior Rusia itu kemudian menyatakan harapan untuk melakukan pembicaraan "jujur" dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tentang masalah ini. Keduanya dijadwalkan melakukan pertemuan di Sochi, hari ini.

Pernyataan Lavrov datang beberapa hari setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan bahwa ia telah memberi tahu para penandatangan kesepakatan itu, yakni Prancis, Rusia, China, Inggris dan Jerman bahwa mereka akan menangguhkan sebagian dari komitmen dalam kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu.

Credit sindonews.com

Kamis, 09 Mei 2019

Rusia dan Eropa Diminta Ambil Tindakan Atas Aksi Israel

Dr Riyad H Mansour (file)

Foto: palestineun.org

Dubes Palestina untuk PBB meminta Uni Eropa dan Rusia segera ambil tindakan

CB, WASHINGTON -- Uni Eropa dan Rusia dinilai harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan solusi atas konflik Israel dan Palestina. Tindakan tersebut harus segera dilakukan jika rencana perdamaian AS tidak memihak pada kedua negara.

Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5). Menurut dia, dukungan untuk solusi kedua negara itu memang dihargai, tapi itu saja tidak cukup. "Mereka harus mengambil tindakan," kata dia.

Mansour menambahkan, Uni Eropa juga harus menjadi tuan rumah konferensi internasional. Uni Eropa dapat menyerukan konferensi internasional berdasarkan konsensus global yang mendukung solusi dua negara. Rusia juga dapat menjadi tuan rumah konferensi internasional di Moskow, karena berada di Dewan Keamanan PBB dan Palestina sudah dalam pembicaraan dengan Moskow.

Menurut Mansour, jika rencana AS tidak berakhir dengan dua negara merdeka, yakni Palestina dan Israel, maka Uni Eropa harus mengambil tindakan menentangnya untuk menyelamatkan kedua negara. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia dan Luksemburg dianggap bisa mengakui negara Palestina.

Seperti diketahui, bulan lalu, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah dan AS, yang disebut sebagai 'Kesepakatan Abad Ini', akan terungkap setelah bulan suci Ramadhan.

Kushner mengakui, akan ada kompromi yang berat bagi kedua belah pihak. Para menteri luar negeri dari Liga Arab telah menolak rencana AS dengan mengatakan bahwa tanpa memberikan hak hukum kepada warga Palestina, rencana semacam itu tidak akan pernah membawa perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.

Di tahun lalu, AS memangkas semua pendanaannya untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina.

Selain itu juga secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menutup kantor Washington Liberation Organization di Palestina, yang berfungsi sebagai kedutaan besar Palestina secara de-facto di AS.

Credit republika.co.id

Rusia Usir Dua Diplomat Swedia

STOCKHOLM - Rusia telah mengusir dua diplomat Swedia dari Moskow sebagai bagian dari langkah timbal balik melawan Stockholm. Hubungan antara kedua negara telah jatuh ke titik nadir dalam beberapa tahun terakhir atas tindakan Rusia di Ukraina dan kericuhan di Baltik.

"Swedia sebelumnya telah membuat keputusan bahwa seorang diplomat Rusia tidak akan diperpanjang visanya dan setelah itu, kami telah menolak aplikasi Rusia untuk visa diplomatik," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri Swedia.

"Rusia telah menjawab dengan meminta dua diplomat Swedia untuk meninggalkan Rusia," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/5/2019).

Juru bicara itu menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan pada Desember lalu Moskow telah meminta salah satu diplomatnya untuk meninggalkan Rusia setelah Stockholm menolak dua permohonan Rusia untuk visa diplomatik.

Saat ditanya apakah Kremlin telah mengusir dua diplomat Swedia sebagai tanggapan atas penolakan visa Stockholm, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pihaknya tidak mempunyai keharusan untuk mengomentarinya.

"Tanpa merinci, saya dapat mengatakan bahwa jawabannya ada dalam pertanyaan," kata Zakharove seperti dikutip kantor berita TASS.

"Saya berbicara tentang frasa 'sebagai respons'," katanya, menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut.

Pada bulan Februari, Swedia menangkap seorang pria karena dicurigai memata-matai dan telah direkrut sebagai agen oleh perwira intelijen Rusia yang bekerja di bawah perlindungan diplomatik di Swedia.

Diplomat itu masih berada di Swedia pada bulan Maret dan Kementerian Luar Negeri Swedia memanggil duta besar Rusia untuk meminta diplomat itu pergi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Swedia tidak dapat mengkonfirmasi apakah diplomat tersebut telah pergi.

Swedia adalah salah satu negara yang mengusir seorang diplomat Rusia setelah serangan racun di Salisbury, Inggris pada Maret tahun lalu, yang oleh Uni Eropa ditimpakan kesalahan itu kepada Moskow. Namun Rusia membantah tuduhan itu.

Credit sindonews.com

Kremlin Salahkan AS Jika Iran Mundur dari Kesepakatan Nuklir

Para teknisi sedang bekerja di pusat pemrosesan uranium di Iran.

Foto: reuters

Iran mengancam akan melanjutkan pengayaan uranium tingkat tinggi.

CB, MOSKOW -- Kremlin mengatakan Iran telah diprovokasi untuk mengekang ketentuan dalam kesepakatan nuklir 2015, Rabu (8/5). Iran pada Rabu pagi menyatakan menarik diri dari sebagian kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani dengan enam negara.

Iran mengancam akan melakukan lebih banyak jika negara besar tidak melindunginya dari sanksi-sanksi, setahun setelah AS keluar dari kesepakatan tersebut. "Presiden (Vladimir) Putin telah berulang kali berbicara mengenai konsekuensi dari tindakan tanpa dipikirkan berkaitan dengan Iran dan dengan itu saya maksudkan keputusan yang diambil oleh AS (untuk meninggalkan kesepakatan itu). Sekarang kami memandang konsekuensi itu mulai terjadi," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam satu taklimat.

Peskov berbicara saat pembicaraan di Moskow antara Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berlangsung. Ketika ditanya apakah Rusia mungkin siap bergabung dengan negara lain dalam menjatuhkan sanksi baru atas Iran sehubungan dengan sebagian pengunduran diri dari kesepakatan itu, Peskov mengatakan, "Untuk sekarang, kami perlu secara bijaksana menganalisis situasi dan bertukar pendapat mengenai ini. Situasinya serius."

Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam untuk melanjutkan pengembangan uranium tingkat tinggi jika kepentingan negaranya dalam kesepakatan nuklir dengan beberapa negara kekuatan dunia tidak dilindungi. Atas ancamannya itu, dia memberi waktu hingga 60 hari ke depan.

Credit republika.co.id

Rabu, 08 Mei 2019

Pesawat Superjet-100 Jatuh di Moskow, 41 Orang Tewas

MOSKOW - Sedikitnya 41 orang tewas setelah pesawat Sukhoi Superjet-100 jatuh di Moskow, Rusia, tak lama setelah lepas landas, Minggu petang waktu setempat. Pesawat pembawa 78 orang ini lepas landas dari bandara Sheremetyevo, Moskow menuju Murmansk.

Dari 78 orang yang ada di dalamnya, lima di antaranya adalah awak atau kru pesawat. Pesawat jatuh ketika melakukan pendaratan darurat. Juru bicara Komite Investigasi Rusia Elena Markovskaya seperti dikutip dari Russia Today, Senin (6/5/2019), mengatakan 41 orang meninggal.

Enam dari 37 orang yang diselamatkan telah dilarikan ke rumah sakit. Menurut Menteri Kesehatan Veronika Skvortsova, tiga korban selamat berada dalam perawatan intensif setelah menderita luka bakar dan menghirup asap.

Penerbangan Aeroflot SU 1492 telah lepas landas dari Moskow ke Murmansk, sebuah kota di utara Rusia. Namun, pesawat harus kembali ke Sheremetyevo setelah kru pesawat melaporkan keadaan darurat di pesawat kurang dari setengah jam setelah lepas landas.

Rekaman CCTV yang bocor ke media menunjukkan pesawat Sukhoi Superjet-100 telah berusaha mendarat. Pesawat terlihat memantul dan menabrak landasan pacu dengan kekuatan penuh saat mesin terbakar.

Beberapa saat kemudian, kobaran api melahap ekor pesawat. Sebanyak 37 penumpang yang selamat melompat dari pesawat saat tragedi terjadi.

Sebelumnya, Komite Investigasi Rusia mengonfirmasi 13 orang meninggal, termasuk dua anak. Namun, sesaat kemudian jumlah korban meninggal bertambah banyak menjadi 41 orang.

Credit sindonews.com

Kamis, 02 Mei 2019

Rusia Dituduh Diam-diam Pasang Rudal Nuklir di Venezuela

WASHINGTON - Rusia dituduh secara diam-diam telah memasang rudal berhulu ledak nuklir di Venezuela. Tuduhan senasional ini muncul dari anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Mario Diaz-Balart.

Klaim politisi partai Republik itu menggemakan kembali Krisis Rudal Kuba. Menurutnya, senjata nuklir rezim Vladimir Putin sekarang menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Dia membuat tuduhan tersebut beberapa jam setelah Venezuela di ambang perang saudara ketika pemimpin oposisi Juan Guaido menyerukan militer bergabung dengannya untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Diaz-Balart mengatakan kepada Fox News jika Maduro tetap berkuasa, itu bisa menjadi pintu terbuka bagi Rusia, China dan pihak lain untuk meningkatkan aktivitas mereka terhadap kepentingan keamanan nasional AS.

Jurnalis Fox News, Tucker Carlson, kemudian bertanya; "Apakah Anda bersugesti mereka akan menyerang?"

"Yang paling dekat dengan perang nuklir adalah karena Rusia menempatkan rudal, benar, rudal nuklir di Kuba," jawab Diaz-Balart.

"Apakah Anda mengatakan Rusia akan menempatkan rudal nuklir di Venezuela?," tanya Carlson lagi.

"Sugesti saya adalah mereka sudah ada di sana," jawab Diaz-Balart, tanpa menawarkan bukti untuk mendukung klaimnya.

Dukungan Putin yang sangat terbuka kepada Presiden Maduro telah lama dibandingkan dengan krisis tahun 1962 yang dipicu oleh pemasangan rudal-rudal nuklir Soviet di Kuba.

Klaim Diaz-Balart juga muncul setelah Rusia mendaratkan dua pesawat pembom nuklir di Venezuela sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap negara Amerika Selatan tersebut.

Dua pesawat pembom Tu-160 Rusia mendarat di Caracas pada bulan Desember ketika Putin secara terbuka mengumbar dukungannya kepada presiden sosialis Venzuela. Kedatangan kedua pesawat pembom Rusia di tanah Venezuela hanya berselang seminggu setelah Maduro yang hendak digulingkan oposisi melakukan perjalanan ke Moskow untuk bertemu dengan Putin.

Para pengamat internasional menduga hubungan Putin dan Maduro didasarkan pada keuangan ketimbang persahabatan. Mengutip laporan The Sun, Kremlin memiliki dana senilai 13 miliar poundsterling yang dipinjamkan untuk menopang kekuasaan Maduro. Uang Rusia itu bisa hilang jika Maduro dilengserkan dari kekuasaan.

Pemerintah Rusia maupun Venezuela belum berkomentar atas tuduhan politisi AS tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Peringatkan AS: Intervensi di Venezuela Punya Konsekuensi Serius

MOSKOW - Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa langkah agresif Washington terhadap Venezuela penuh dengan konsekuensi serius. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada koleganya dari AS, Mike Pompeo.
"Hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka, yang diperlukan dialog antara semua kekuatan politik di negara itu, dan pemerintah Venezuela telah lama menyerukan hal itu," kata Lavrov, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Tekanan destruktif dari luar, terutama kekuatan, tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).

Lavrov melakukan pembicaraan dengan Pompeo melalui telepon pada Rabu, sehari setelah pemimpun oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan awal dari 'fase terakhir' upaya oposisi untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Nicolas Maduro.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sementara AS lebih suka melihat transisi damai di Venezuela, Washington tidak akan mengambil opsi militer.

"Tindakan militer adalah mungkin. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," kata Pompeo.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Rusia menolak klaim Pompeo bahwa Moskow meyakinkan Presiden Nicolas Maduro untuk tidak melarikan diri dari negaranya ke Kuba. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut klaim itu 'palsu' yang hanya bagian dari perang informasi AS yang ditujukan terhadap negara Amerika Latin itu.

Para pejabat Venezuela juga menolak klaim Pompeo itu sebagai "berita palsu," dan menambahkan dengan menunjukkan gagalnya aksi demonstrasi sebagai upaya kudeta yang didukung oleh AS.

Pada hari Selasa, oposisi Venezuela berkumpul di Caracas, menyerukan militer untuk bergabung dengan mereka untuk "tahap akhir" kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah Maduro. Bentrokan antara oposisi dan pasukan keamanan menyebabkan setidaknya 69 orang terluka, dan mendorong Presiden Maduro untuk mengumumkan di televisi bahwa ia telah menunjuk jaksa penuntut untuk menyelidiki percobaan kudeta di negara itu.

Anggota parlemen Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari, dua minggu setelah pelantikan Presiden Maduro untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan umum pada Mei 2018. Guaido segera diakui oleh AS dan sekutu-sekutu Amerika Latin dan Eropa, serta Kanada. Sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro, atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

Jaksa Agung AS Tolak Bersaksi soal Laporan Intervensi Rusia

Jaksa Agung AS, Bill Barr, menolak bersaksi di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Amerika Serikat, Bill Barr, menolak memberikan kesaksian di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller.

Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS, Jerry Nadler, mengatakan bahwa Barr menolak bersaksi jika komite pimpinannya memasukkan sejumlah pengacara ke dalam tim yang bakal mendengar keterangannya.

"Dia takut harus menghadapi jaksa yang berpengalaman," ujar Nadler sebagaimana dikutip AFP.

Kementerian Kehakiman AS kemudian menyatakan bahwa Barr menolak hadir di hadapan Dewan Perwakilan setelah Nadler mengizinkan para pengacara itu untuk melontarkan pertanyaan.

"Sayangnya, setelah jaksa agung bersedia memberikan kesaksian, Nadler memberikan sejumlah syarat dalam sidang Komite Kehakiman yang tidak perlu," ujar juru bicara Kementerian Kehakiman AS, Kerri Kupec.

Namun, Kupec kemudian menyatakan, "Jaksa agung masih mau terlibat langsung dengan anggota [dewan] terkait pertanyaan mereka soal laporan itu dan bersedia bekerja sama dengan komite untuk permintaan pemeriksaan lebih lanjut."

Selain menolak bersaksi, Barr juga tak mau merilis laporan penuh Mueller. Nadler pun mengancam bakal merilis panggilan resmi atas Barr.

Barr diminta memberikan keterangan di hadapan Dewan Perwakilan setelah ia bersaksi di Senat. Dalam sesi dengar pendapat tersebut, Barr dituduh "mencuci" laporan Mueller dan berupaya mengelabui para pembuat kebijakan.

Barr memang dikecam karena hanya memberikan rangkuman hasil laporan penyelidikan Mueller. Dalam ringkasan yang ia tulis sendiri itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti kolusi antara Presiden Donald Trump dan Rusia.

Mueller juga tak memiliki bukti cukup untuk membuktikan Trump berupaya menghalangi proses investigasi.

Namun, Mueller menekankan bahwa walau tak ada bukti cukup, bukan berarti Trump terbebas dari segala tuduhan soal menghalangi upaya penyelidikan.

Sejumlah pihak, terutama kubu Partai Demokrat, lantas meminta Barr merilis hasil laporan penuh Mueller karena ringkasan saja tidak cukup.

Laporan lengkap itu kini sudah dirilis dan masih didalami oleh sejumlah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Rusuh Peringatan May Day di Paris dan St Petersburg

Petugas polisi berusaha mengamankan peserta aksi May Day 2019 di Paris, 1 Mei 2019. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di sejumlah negara diwarnai kerusuhan.

Salah satunya di Rusia di mana sekitar dua ribuan demonstran di kota Saint Petersburg dibubarkan dan puluhan di antaranya diamankan polisi setelah meneriakkan slogan-slogan kritis terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Seperti dikutip dari AFP, setidaknya sebanyak 60 orang demonstran di kota tersebut ditahan polisi. Di antara dua ribuan demonstran May Day itu, salah satunya adalah pendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny.

Selama pawai, demonstran anti-Kremlin ini mengangkat potret Putin dan meneriakkan kata-kata seperti 'Putin pencuri!' serta 'Ini kota kami! di tengah kehadiran polisi yang semakin ketat.

"Mereka melindungi si bandit Putin," kata Galina Onishchenko, 70 tahun, sambil menunjuk mobil tahanan.

Kerasnya slogan-slogan anti-Putin selama unjuk rasa, membuat beberapa dari mereka akhirnya ditahan polisi.

Peringatan May Day pun terjadi di ibu kota Rusia, Moskow. Di mana para demonstran menyuarakan ketidakpuasan atas berlangsungnya pemerintahan selama beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya di Rusia, kerusuhan selama aksi May Day pun terjadi di Paris, Perancis. Berdasarkan laporan AFP, Polisi anti huru-hara terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa antikapitalis dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ribuan orang yang berkumpul demi pawai May Day di selatan kota.

Para demonstran yang menggunakan hoodie dan rompi kuning membalas polisi antihuru-hara itu dengan melempar puing atau benda apapun ke arah petugas.

Bentrokan memuncak saat ratusan aktivis yang disebut 'blok hitam' mendorong ke depan kerumunan yang berkumpul di Montparnasse Boulevard, sekitar 90 menit sebelum pawai May Day dimulai.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 29 April 2019

Pejabat: Rusia akan terbuka bagi perjanjian kendali senjata baru

MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle) berbasis Sherpa dengan sistem senjata peluncur peluru kendali darat-udara anti serangan udara jarak pendek Mistral (Rheinmetal/MBDA) yang dapat dioperasikan dimana saja. Ini merupakan kendaraan tempur pengadaan paling baru di lingkungan Angkatan Darat. (ANTARA Photo/Reuter)

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov.

Moskow (CB) - Pembantu Kremlin Yuri Ushakov, yang memberikan komentar mengenai laporan media bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan perjanjian kendali senjata yang baru dengan Moskow dan Beijing, mengatakan Rusia terbuka bagi kemungkinan pembuatan perjanjian senjata yang baru, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

Dengan mengutip sejumlah pejabat pemerintah, harian The Washington Post melaporkan pada Kamis bahwa Trump telah memerintahkan pemerintahannya untuk menyiapkan dorongan bagi pembuatan perjanjian senjata baru dengan Rusia dan China karena alasan peningkatan biaya dari perlombaan senjata nuklir abad ke-21.

Ushakov, dalam keterangannya kepada TV negara Rusia yang disiarkan pada Ahad, mengatakan Moskow siap mengadakan pembicaraan mengenai perihal tersebut.

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov. "Kami juga siap untuk membicarakan perjanjian-perjanjian yang baru, tetapi diperlukan perundingan yang serius dan sayangnya belum ada pihak yang memulai."

Kata-kata Ushakov lebih menunjukkan optimisme daripada apa yang disampaikan seorang juru bicara Kremlin yang pada Sabtu menepis proposal Trump mengenai perlucutan senjata nuklir "tak serius."

Hubungan antara Moskow dan Washington terganggu dan kedua negara telah menyatakan mereka meninggalkan Perjanjian Senjata Nuklir (INF) jangkauan menengah, menimbulkan ketakutan akan perlombaan senjata yang lebih besar.

Credit antaranews.com

Rusia: Usulan Trump Soal Pelucutan Senjata Nuklir Tidak Serius

BEIJING - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai perlucutan senjata nuklir tidak serius. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara Kremlin.

Sebelumnya Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempersiapkan dorongan bagi perjanjian kontrol senjata baru dengan Rusia dan China dengan mengutip biaya perlombaan senjata nuklir abad ke-21. Demikian laporan yang diturunkan The Washington Post mengutip para pejabat pemerintahan.

"Akan ideal untuk membersihkan seluruh dunia dari senjata nuklir ... tetapi di sisi lain kita akan dicabut dari faktor pencegah," ujar Dmitry Peskov di sela-sela pertemuan puncak tentang rencana Jalur Sutra Baru China.
"Jangan lupa tentang faktor pencegah, tentang paritas pencegah," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4/2019).

Peskov juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan penting dan bertukar pandangan tentang Suriah, Venezuela dan Libya ketika mereka bertemu pada hari Jumat kemarin.

Sebelumnya Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.

Perjanjian INF atau perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987 lalu.

Credit sindonews.com

Trump Siapkan Kesepakatan Besar Nuklir dengan Rusia dan Cina

Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang menggodok kesepakatan nuklir besar dengan Rusia dan Cina.

Ini karena kesepakatan nuklir yang ada saat ini yaitu START Treaty bakal berakhir pada 2021. Pada saat yang sama Trump juga sedang mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea.
“Presiden telah menyatakan dengan jelas bahwa dia berpikir perjanjian kontrol senjata harus melibatkan Rusia dan Cina. Ini harus meliputi semua jenis senjata, semua hulu ledak nuklir, semua jenis rudal,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih seperti dilansir CNN pada Jumat, 26 April 2019.

Pejabat ini melanjutkan,”Kami memiliki ambisi bisa memberikan sejumlah opsi kepada Presiden secepatnya sehingga dia memiliki waktu luang di kalendar yang memadai.”
Menurut pejabat senior ini,”Hal ini tidak pernah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi, saya juga berargumentasi tidak ada pemerintahan AS sebelumnya yang mencoba apa yang Trump lakukan terhadap Korea Utara, misalnya.”
Seorang pengamat kontrol senjata mengatakan Trump melibatkan Cina karena memiliki tujuan tertentu.

“Satu-satunya alasan Anda melibatkan Cina adalah jika Anda tidak berniat untuk memperpanjang New START Treaty,” kata Alexandra Bell, seorang direktur senior bidang kebijakan pada Pusat Kontrol Senjata dan Non-Proliferasi.
Soal ini, Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan perjanjian baru ini untuk menggantikan perjanjian lama di era baru dan untuk meningkatkan keamanan global.
“Jika kita bisa membuat kesepakatan yangbenar, jika kita bisa membuat perjanjian yang cocok untuk 2021 dan seterusnya, Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa jika kita bisa mendapatkan perjanjian kontrol senjatan yang kokoh maka kita harus membuatnya,” kata Pompeo kepada Kongres AS pada April 2019.

Pompeo mengatakan perjanjian nuklir baru ini juga harus melibatkan negara-negara lain selain Rusia dan Cina. Saat ini, pemerintah AS sedang menggelar pembicaraan sangat awal dengan sejumlah negara soal ini.
Sumber CNN melansir,”Presiden ingin semua senjata itu dikontrol. Kita harus menghilangkan sebanyak mungkin senjata-senjata itu. Kita harus mencoba menghilangkan kelompok senjata.”

Rudal balistik jarak menengah DF-26 dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Spesifikasi rudal balistik Cina ini belum banyak diketahui, tapi diyakini bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 1.200-1.800 kg. Dong Feng 26 memiliki akurasi yang bagus, yaitu di bawah 100 meter. zainkhan.org
Media Foreign Policy melansir Partai Demokrat di Kongres mengkritik kebijakan pemerintah AS yang justru dinilai meningkatkan perlombaan senjata.
Dalam peringatan 40 tahun hubungan diplomatik AS dan Cina, Trump mengatakan ada banyak hal yang bisa dikerjakan kedua negara termasuk Rusia.
“Antara Rusia, Cina, dan kita, kita semua membuat ratusan miliar dolar senjata termasuk senjata nuklir, yang sebenarnya konyol,” kata Trump seperti dilansir media South China Morning Post. Menurut Trump, hubungan semua negara akan menjadi lebih baik jika tidak membuat berbagai senjata ini.

Credit tempo.co

Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang

Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan sewenang-wenang. (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan "sewenang-wenang."

"Jelas ini sewenang-wenang. Saya tidak mengerti mengapa ia didakwa," ujar Putin sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (27/4).

Butina sendiri mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk bertugas sebagai agen pemerintah asing tanpa registrasi resmi.

Pengadilan Washington pun menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara sebagai ganjaran atas perbuatan Butina.

Namun menurut Putin, dakwaan itu dibuat-buat hanya agar Butina dapat dijebloskan ke penjara di AS.

"Tak ada yang bisa dituduhkan atasnya, tapi agar kasus ini terlihat tidak konyol, dia dihukum 18 bulan penjara," ucap Putin.

Dengan keputusan pengadilan ini, Butina menjadi satu-satunya warga Rusia yang ditahan dan divonis dalam proses penyelidikan besar-besaran dugaan intervensi dalam pemerintahan AS.

Pemimpin kelompok hak kepemilikan senjata Rusia mengatakan bahwa Butina menggunakan koneksinya dalam Asosiasi Senjata Nasional AS untuk membangun jaringan kuat di dalam Partai Republik.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan AS Vonis Agen Rusia 18 Bulan Penjara

Mahasiswa asal Rusia Maria Butina telah mengaku bersalah atas tudunhan konspirasi di pengadilan federal pada Desember lalu. (Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Hakim federal Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada Maria Butina, agen Rusia yang dituduh menyusup dan ikut memengaruhi kebijakan AS terhadap Moskow. Butina sendiri telah mengaku bersalah atas tudunhan konspirasi di pengadilan federal.

Butina adalah warga negara Rusia pertama yang dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan Pemilu AS 2016. Ia dihukum meski menurut laporan Jaksa Robert Mueller menyebut upaya Butina menyusup ke lingkaran Partai Republik terpisah dari kampanye Pemilu Kremlin.

Wanita berusia 30 tahun yang konsen pada hak-hak senjata ini telah dipenjara sejak penangkapannya pada Juli dan akan menerima kredit sembilan bulan masa hukuman yang telah dijalaninya. Dia kemudian akan dideportasi ke Rusia setelah menjalani hukumannya.

"Ibu bukan kesalahpahaman sederhana oleh seorang pelajar asing yang terlalu bersemangat," tegas Hakim Tanya Chutkan, dikutip dari CNN, Sabtu (27/4)

Chutkan mengatakan bahwa Butina, yang belajar di America University, Washington terlibat dalam pekerjaan atas nama pejabat Rusia yang dinilai "canggih" dan "berbahaya."

"Tindakan itu canggih dan menembus jauh ke dalam organisasi politik," kata Chutkan, berpihak pada rekomendasi hukuman pemerintah dan mencatat bahwa tindakan Butina terjadi ketika Rusia secara aktif berusaha ikut campur dalam proses demokrasi AS.

Butina berbicara selama lima menit di persidangan hari Jumat (27/4) waktu setempat. Suaranya terkadang pecah, saat dia menyatakan penyesalan atas kejahatannya dan meminta pengampunan.

"Aku sangat menyesali kejahatan ini.Saya datang ke AS bukan di bawah perintah tetapi dengan harapan membangun jembatan antara tanah air saya dan negara yang saya cintai," ungkap dia.

Mahasiswa tersebut mengaku bersalah pada Desember atas tuduhan konspirasi untuk bertindak sebagai agen pejabat asing. Dia mengaku menggunakan kontaknya di lingkaran politik GOP, di National Rifle Association dan di National Prayer Breakfast untuk mempengaruhi hubungan AS dengan Rusia.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Butina telah bekerja sama secara luas dengan pemerintah. Sebuah sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan dia memberikan informasi tentang pacarnya, operasi politik GOP Paul Erickson, yang diduga terlibat dalam rencananya.

Sejauh ini, Erickson belum menghadapi dakwaan di Washington DC. Erickson didakwa pada Februari atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang dalam kasus terpisah di South Dakota. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan federal.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 24 April 2019

RI-Rusia Tandatangani Pengadaan Alutsista Baru

Kendaraan tempur tanK BMP-3F milik Koprs Marinir TNI AL mengangkut prajurit saat akan menyergap musuh dalam latihan gabungan di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (4/6).

Foto: Republika/Aditya Pradana Putra

Pemerintah Indonesia akan menambah 22 unit tank BMP-3F

CB, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) menandatangani MoU pengadaan Tank BMP-3F dan tank angkut personel BT-3F untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) dengan Rusia. Pemerintah Indonesia akan menambah 22 unit tank BMP-3F dan membawa 21 unit tank angkut personel BT-3F ke Indonesia.

"Kontrak pengadaan 22 unit tank BMP-3F ini merupakan pengadaan ketiga kalinya. Sedangkan untuk 21 unit pengadaan tank angkut personel BT-F merupakan yang pertama dan ini merupakan desain dari marinir," ujar Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemhan, Brigjen TNI Totok Sugiharto, saat dikonfirmasi, Selasa (23/4).

Penandatanganan tersebut dilakukan Kemhan melalui Badan Sarana Pertahanan Kemhan (Baranahan) bersama dengan JSC Rossoboronexport Rusia. Penandatanganan kontrak itu dilakukan oleh PLT Kabaranahan, Brigjen TNI Bambang Kusharto, dengan Advisor of General Director JSC Rossoboronexport, Konstantin V Suetin dan Kiriil S Karev, di kantor Baranahan Kemhan, Jakarta, Senin (22/4).

Sekjen Kemhan, Laksdya TNI Agus Setiadji, mengungkapkan, penandatanganan ini merupakan bagian yang cukup strategis bagi kedua belah pihak. Itu karena terkait dengan pemenuhan renstra demi mewujudkan kemampuan marinir yang disegani baik lokal, regional maupun global.

Tidak menutup kemungkinan kedepan pihak Indonesia masih akan melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak Rossoboronexport. Tapi, setiap pengadaan barang dan jasa harus melibatkan industri dalam negeri sebagai counterpart dalam proses transfer of technology (ToT).

Di samping itu, PLT Kabaranahan mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan bukti pemerintah Indonesia, khususnya TNI AL, menaruh kepercayaan terhadap produk-produk Rusia.

Melalui kontrak ini pula, pemerintah Indonesia yakin, pemerintah Rusia, khususnya JSC Rossoboronexport, akan mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan produk berupa tank BMP-3F dan tank atau ranpur BT-3F dengan kualitas dan kemampuan yang mewadahi.

PLT Kabaranahan berharap, seluruh pekerjaan dapat diserahkan tepat waktu tanpa mengabaikan sisi kualitas sesuai Opsreq dan Spektek pada kontrak. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP-3F senilai USD 108 juta dan tank angkut personel BT-3F senilai USD 67.200 juta.

Pengadaan yang dibiayai dari pinjamam luar negeri Renstra 2015-2019 ini merupakan bagian dari modernisasi alutsista TNI sesuai dengan perencanaan strategis pertahanan negara guna memenuhi Program Minimum Essential Force (MEF) tahap dua pada Renstra 2015-2019.

Credit republika.co.id

Rusia: AS Tingkatkan Tekanan untuk Paksa Perubahan Rezim di Iran

MOSKOW - Rusia menuturkan, Amerika Serikat (AS) berusaha meningkatkan tekanan eksternal terhadap Iran, dengan menggunakan klaim-klaim yang ditemukan untuk mendorong perubahan rezim di negara berdaulat dari luar. Ini adalah respon atas keputusan AS mengakhiri keringanan sanksi yang diberikan kepada negara-negara pembeli minyak mentah Teheran."Terlepas dari jaminan reguler dari IAEA, bahwa Teheran telah dengan cermat memenuhi semua persyaratan kesepakatan nuklir, Washington tidak menuduhnya melakukan pengembangan rudal rahasia dan ambisi nuklir," kata Kementerian Luar Negeri Rusia."Tujuannya adalah, dengan dalih klaim yang diciptakan, untuk memaksimalkan eksternal. tekanan pada Iran untuk, meskipun hukum internasional, mencapai perubahan kekuasaan di negara berdaulat dari luar," sambungnya.Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (24/4) kemudian mengatakan bahwa mengakhiri keringanan sanksi terhadap impor minyak Iran tidak akan memperkuat otoritas internasional AS."AS jelas telah melakukan kesalahan dalam memilih cara-cara seperti itu, yang secara efektif merupakan taktik pencekikan ekonomi, memberikan pukulan terhadap kondisi kehidupan rakyat Iran dalam rangka menjadikan Teheran negosiator yang patuh siap untuk setiap kesepakatan dengan syarat AS," ungkapnya."Kebijakan seperti itu tidak akan memperkuat otoritas internasional bagi Amerika - seluruh dunia melihat dengan sempurna bahwa kebijakan Washington menjadi lebih agresif dan gegabah," tukas Kementerian Luar Negeri Rusia.

Credit sindonews.com

Moskow Khawatirkan Sanksi Baru AS Terhadap Iran

MOSKOW - Rusia mengatakan pihaknya prihatin atas babak baru sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.

Di bawah ancaman hukuman, Washington menekan semua negara untuk berhenti membeli minyak mentah Iran dengan tujuan merusak ekonomi negara itu. Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa pernyataan AS tentang pengetatan sanksi minyak terhadap Iran bertepatan dengan berita tentang penyebaran kelompok tempur AS di Teluk Persia.

"Dalam mengejar hegemoni global, AS tidak hanya mengancam komunitas internasional dengan langkah-langkah hukuman ekonomi tetapi juga secara terbuka menggetarkan pedangnya. Washington sedang berusaha untuk mencapai ambisi geopolitiknya, yang berbahaya bagi seluruh umat manusia," kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (24/4/2019).

Kementerian Luar Negeru Rusia mencatat bahwa AS mengambil langkah lain terhadap Iran menjelang peringatan keputusan Washington pada Mei tahun lalu untuk menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran. JCPOA adalah kesepakatan yang dicapai terhadap program nuklir Iran di Wina pada 14 Juli 2015 antara Iran, lima negara kekuatana dunia ditambah satu negara lain dan Uni Eropa.

"Tetapi AS jelas-jelas membuat kesalahan dalam memilih cara, setelah memutuskan metode pencekikan ekonomi, memberikan pukulan pada kondisi hidup orang biasa Iran untuk membuat negosiator Teheran yang patuh siap untuk setiap transaksi dengan persyaratan Amerika," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Tindakan semacam itu tidak menambah apa pun bagi posisi internasional Amerika. Seluruh dunia dapat melihat bahwa kebijakan Washington menjadi lebih agresif dan gegabah," sambungnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan membayar upeti untuk mengendalikan Iran, yang tidak menyerah pada provokasi arogan AS.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga menegaskan kembali kepatuhan Iran terhadap JCPOA dan menyerukan "kekuatan waras" untuk melakukan segala daya guna memastikan keberlanjutan fungsi perjanjian.

Credit sindonews.com