Tampilkan postingan dengan label SURIAH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SURIAH. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 Mei 2019

Israel Tetapkan Lokasi Daerah Golan yang Akan Dinamai 'Trump'


Israel Tetapkan Lokasi Daerah Golan yang Akan Dinamai 'Trump'
PM Israel, Benjamin Netanyahu, sudah menentukan lokasi di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai penghormatan bagi sang Presiden AS. (/Ronen Zvulun)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku sudah menentukan lokasi daerah di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai tanda penghormatan bagi sang Presiden Amerika Serikat.

"Saya berjanji kami akan membuat satu komunitas dengan nama Trump. Saya ingin menginformasikan bahwa kami sudah memilih satu situs di Dataran Tinggi Golan di mana komunitasnya akan dibentuk dan proses sudah dimulai," ujar Netanyahu sebagaimana dikutip AFP, Minggu (12/5).


Netanyahu mengumumkan rencana mengabadikan nama Trump di salah satu daerah di Dataran Tinggi Golan pada bulan lalu. Rencana ini disusun untuk memberi penghormatan bagi Trump karena sudah mengakui Golan sebagai wilayah kekuasaan Israel.

Dengan keputusan yang diambil pada 25 Maret itu, Trump menghancurkan konsensus internasional karena sebelumnya, Dataran Tinggi Golan merupakan daerah sengketa antara Israel dan Suriah.


Israel menyita dataran di perbatasan kedua negara itu dari Suriah saat Perang Enam Hari yang pecah pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1991.


Namun, masih ada sekitar 18 ribu warga Suriah dari sekte Druze di Dataran Tinggi Golan yang menolak kewarganegaraan Israel. Mereka bertekad tetap mempertahankan tanahnya.

Keputusan Netanyahu untuk memberikan nama Trump di salah satu daerah di Golan itu pun membuat geram para anggota sekte Druze.

Ini merupakan keputusan kontroversial kedua Trump terkait klaim wilayah Israel. Sebelumnya, Trump juga menuai kecaman dunia karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selama ini, Yerusalem merupakan salah satu isu besar dalam pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.




Credit  cnnindonesia.com





Rabu, 24 April 2019

AS Kirim Pasokan ke Kelompok Teroris di Suriah


Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi
Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi
Foto: aljazeerah

Pasokan dari AS dikirim ke kelompok teroris YPG/PKK di Suriah Timur.




CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Senin (22/4) dilaporkan melakukan pengiriman baru untuk kelompok teror YPG/PKK di Suriah Timur.


Sebanyak 200 truk yang berisi barang dan perlengkapan bangunan dikirim oleh AS ke Provinsi Deir Ez-Zour di Suriah Timur dari Irak, kata beberapa sumber lokal, yang tak ingin disebutkan jatidiri mereka karena alasan keamanan, kepada Kantor Berita Turki Anadolu.

Menurut sumber itu, barang yang dikirim tersebut direncanakan diserahkan kepada "pemerintah lokal" yang dikuasai oleh YPG/PKK. Perlengkapan bangunan tersebut, kata sumber yang sama, dapat digunakan oleh gerilyawan YPG/PKK untuk membuat terowongan.


Kelompok teror itu belum lama ini telah melakukan penggalian, dari barat ke timur, di sepanjang perbatasan Suriah dengan Irak. Pada 15 April, juru kamera Anadolu merekam video mengenai anggota YPG/ PKK yang sedang melakukan penggalian di daerah tersebut.


Pada September lalu, anggota YPG/PKK yang didukung oleh koalisi pimpinan AS melakukan operasi gabungan terhadap kubu terakhir kelompok gerilyawan ISIS di Deir Ez-Zour.


Pada Februari tahun ini, anggota ISIS diusir dari wilayah itu. Kevakuman dengan cepat diisi oleh anggota YPG/PKK. Sejak itu, AS terus melanjutkan pengiriman buat YPG/PKK, yang meliputi sejumlah Hummer SUV.


Pada 2 April, hampir 100 truk memasuki wilayah yang dikuasai YPG/PKK di Deir Ez-Zour.


Dalam lebih dari 30-tahun aksi teror melawan Turki, PKK yang juga dipandang sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa telah bertanggung-jawab atas kematian hampir 40 ribu orang, termasuk banyak warga sipil. YPG/PYD, yang sering beroperasi dengan menggunakan nama "SDF", adalah cabang PKK di Suriah.




Credit  republika.co.id



Kamis, 18 April 2019

Hindari S-300 Suriah, Jet Israel Dilaporkan Gunakan Rudal Rampage


Hindari S-300 Suriah, Jet Israel Dilaporkan Gunakan Rudal Rampage
Pesawat jet tempur F-16 Israel. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Pesawat-pesawat jet tempur Israel untuk pertama kalinya menggunakan rudal Rampage supersonik selama menggempur target di Suriah yang diklaim sebagai pabrik misil Iran. Misil jenis itu diklaim mampu menghindari sistem pertahanan rudal S-300 yang dipasok Rusia sejak Oktober lalu.

Analis pertahanan independen, Babak Taghvaee, adalah pakar yang melaporkan indikasi penggunaan misil Rampage pertama kali oleh Israel dalam operasi militernya di Suriah."Menurut pengembangnya, rudal Rampage memungkinkan kita untuk menyerang dalam kondisi yang belum pernah kita miliki sebelumnya," katanya.

Senjata itu dapat digunakan oleh jet-jet tempur canggih Israel seperti F-15, F-16 dan F-35. Senjata itu dapat melesat lebih dari 80 mil dengan kecepatan supersonik dan dipandu oleh sistem GPS onboard.

Misil Rampage dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi pada rentang kebuntuan, yang berarti dapat diluncurkan oleh pesawat tempur yang kemudian dapat kembali ke jarak yang aman sebelum sistem pertahanan udara musuh memiliki kesempatan untuk merespons.

Di antara fitur rudal itu adalah kemampuannya untuk mengontrol dan memantau tingkat pecahan peluru, yang akan membuat serangannya menjadi bedah, akurat dan dengan tingkat kerusakannya minim. Kendati demikian, faktanya rudal jenis itu menghabiskan banyak waktu di udara dari saat diluncurkan hingga menyerang sasarannya.

Amit Haimovich, direktur pemasaran dan pengembangan bisnis untuk produsen senjata Malam Engineering; mengatakan kombinasi kecepatan dan bentuk fisik Rampage berarti misil itu dapat dideteksi, tetapi sangat sulit untuk dicegat.

"Jika Anda mengambil arena Timur Tengah dan area yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara, inti dari rudal ini adalah bahwa rudal itu dapat mengenai target dalam rentang kebuntuan tanpa mengancam platform peluncuran," katanya, seperti dikutip express.co.uk, Rabu (17/4/2019).

Pesawat-pesawat jet tempur Israel dilaporkan menyerang fasilitas militer di Masyaf di luar kota Hama, Suriah, pada Sabtu dini hari lalu. Beberapa bangunan hancur dan setidaknya tiga tentara Suriah terluka.

Pertahanan udara Suriah dilaporkan menjatuhkan beberapa proyektil musuh, di mana pengguna media sosial mem-posting video yang memperlihatkan upaya rezim Damaskus untuk mengusir serangan Israel.

Israel telah melakukan ratusan serangan udara di seluruh Suriah dalam beberapa tahun terakhir dan menuduh Iran menggunakan negara yang dilanda perang sipil itu sebagai pijakan untuk kemungkinan melakukan serangan militer di masa depan terhadap Tel Aviv.

Terkait laporan penggunaan misil Rampage, militer Tel Aviv masih enggan berkomentar. 



Credit  sindonews.com






Selasa, 16 April 2019

Roket-roket Kelompok Teroris Hujani Aleppo Suriah, 11 Orang Tewas


Roket-roket Kelompok Teroris Hujani Aleppo Suriah, 11 Orang Tewas
Kondisi wilayah Aleppo yang menjadi medan konflik Suriah. Foto/REUTERS

DAMASKUS - Sekitar 20 roket ditembakkan kelompok teroris ke wilayah Aleppo, Suriah, yang dikuasai pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Media pemerintah setempat pada hari Senin (15/4/2019) melaporkan 11 orang, termasuk warga sipil, tewas akibat hujan roket pada Minggu malam.

Kelompok teroris yang melakukan serangan roket berbasis di provinsi Idlib. Lokasi yang diserang adalah lingkungan al-Khaldiya. Sejumlah warga sipil lainnya dilarikan ke dua rumah sakit secara terpisah untuk perawatan.

Salah satu roket mendarat di pasar yang ramai di Aleppo, kota terbesar kedua di negara itu dan merupakan pusat industri utama yang menanggung beban pertempuran bertahun-tahun.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), kelompok pemantau krisis Suriah yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa kelompok bersenjata Hay'et Tahrir al-Sham (HTS) meluncurkan serangan sekitar 20 roket.

SOHR, seperti dikutip Al Jazeera, mengatakan lima anggota dinas keamanan Suriah termasuk di antara korban tewas.

Sekadar diketahui, Idlib adalah benteng yang dikuasai pemberontak yang tersisa di Suriah, yang telah terlibat dalam perang saudara tak lama setelah protes damai terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad pecah pada 2011.

Idlib mendapat julukan sebagai "tempat pembuangan" bagi para pengungsi, dan saat ini didominasi oleh HTS, kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Pasukan pemerintah Suriah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayahnya dari kelompok pemberontak sejak dibantu militer Rusia pada 2015. Sejak pemerintah Assad mendapatkan kembali kendali atas Aleppo pada akhir 2016, kelompok-kelompok bersenjata dan milisi pemberontak rutin menargetkan kota itu.

Idlib termasuk dalam apa yang disebut sebagai "zona de-eskalasi" yang bertujuan menopang gencatan senjata. Gencatan senjata antara pasukan Assad dan pasukan oposisi Suriah tercapai pada pertemuan di Astana. Namun, gencatan senjta itu berlaku bagi HTS, kelompok bersenjata paling dominan di Idlib.

Pada 2016, Rusia menyatakan HTS sebagai kelompok teroris. Penetapan itulah yang menjadi alasan mengapa Idlib—rumah bagi hampir 3 juta orang—telah menjadi sasaran serangan yang dipimpin oleh pemerintah Assad.

Menurut PBB konflik Suriah yang telah memasuki tahun kesembilan telah menewaskan sekitar 400.000 jiwa dan menyebabkan jutaan orang mengungsi. 




Credit  sindonews.com



Kamis, 11 April 2019

EU: Penyelesaian krisis Suriah mesti politik, bukan militer

EU: Penyelesaian krisis Suriah mesti politik, bukan militer

Seorang petempur Pasukan Demokratik Suriah memeriksa surat identitas seorang istri petempur ISIS di klinik kamp pengungsi al-Hol di provinsi Hasaka, Suriah, 2/4/2019. (REUTERS/ALI HASHISHO)



Ismir, Turki (CB) - Penyelesaian krisis Suriah mesti politik dan bukan militer, kata Kepala Delegasi Uni Eropa (EU) untuk Turki.

Dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu, Christian Berger mengatakan krisis tersebut memerlukan penyelesaian yang juga mencakup rakyat Suriah dalam menemukan penyelesaian politik.

Berger mengatakan Turki dan EU sedang bekerja sama dan mendukung proses pimpinan Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa.

Perundingan bagi peralihan politik di Suriah dimulai di Jenewa pada Juni 2012 di bawah pengawasan PBB.

"Jika kita tak menemukan penyelesaian politik, ini akan berlanjut," tambah Berger.

Duta blok Eropa tersebut juga memuji perang Turki melawan terorisme, dan mengatakan negara itu dan EU terus mengadakan dialog mengenai masalah kontraterorisme.

Ia mengatakan Turki berada dalam "situasi geografis yang sangat sulit" karena menghadapi perang saudara berkecamuk di Suriah, konflik di Irak melawan organisasi teror Da'esh, dan perang melawan PKK.

Dalam dua tahun belakangan ini, Operasi Cabang Zaitun dan Tameng Eufrat oleh Turki membebaskan wilayah tersebut dari gerilyawan YPG/PKK dan Da'esh, sehingga memungkinkan ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal mereka pulang ke rumah mereka.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan EU-- telah bertanggung jawab atas kematian hampir 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. PYD/YPG adalah cabang PKK di Suriah.

"Turki adalah sekutu penting koalisi masyarakat internasional dalam perang melawan Da'esh," ia menambahkan.

Berger juga mengatakan EU mengoperasikan proyek menyeluruh yang penting bersama Turki dalam pembersihan ranjau di perbatasan timur negeri itu.

"Ranjau adalah alat perang," katanya. Ia menambahkan Turki bersama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) mengoperasikan proyek pembersihan ranjau, yang ditujukan untuk menjinakkan 220.000 ranjau darat.




Credit  antaranews.com



Rabu, 10 April 2019

Blok Arab Kritik Sikap PBB soal Sengketa Dataran Tinggi Golan


Blok Arab Kritik Sikap PBB soal Sengketa Dataran Tinggi Golan
Ilustrasi Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Omar Sanadiki)



Jakarta, CB -- Negara-negara Arab bertemu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (8/4) guna membahas klaim Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, soal Dataran Tinggi Golan yang dianggap wilayah Israel. Mereka mempertanyakan mengapa lembaga itu tidak menyampaikan kecaman atas sikap AS yang tidak sesuai dengan resolusi.

PBB dalam Resolusi 497 menyatakan pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel dibatalkan dan tak berlaku.

"Dewan Keamanan telah mengambil keputusan. Resolusi itu sangat jelas. Kawasan yang dikuasai Israel harus dilepaskan," ujar Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemais Jhinaoui, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).


Perwakilan Liga Arab, Maged Abdelaziz, mengatakan keputusan PBB akan dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menteri-menteri Arab di Moskow pekan depan.


Dalam KTT Liga Arab di Tunisia bulan lalu, para petinggi mencela keputusan AS mengakui Golan sebagai kawasan Israel, terutama setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 2017.

Suriah tidak menghadiri KTT itu karena ditangguhkan dari Liga Arab pada 2011. Pada pertemuan Dewan Keamanan bulan lalu yang diadakan atas permintaan Suriah, keputusan Trump dikecam sebagai pelanggaran hukum internasional seperti yang sudah diatur resolusi PBB.

Empat negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, China, Perancis, dan Rusia, mengatakan mereka akan tetap melihat Golan sebagai daerah yang diduduki Israel. 

Setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, negara-negara Arab memberikan resolusi mengutuk itu kepada Majelis Umum dan mendapat banyak dukungan.

Trump dikritik keras ketika menandatangani keputusan itu bulan lalu saat AS mengakui kekuasaan Israel atas dataran tinggi strategis itu dalam perang Timur Tengah 1867 dan pencaplokannya pada 1981.

Keputusan AS mengakui Golan datang ketika sekutu Eropa dan Arab sedang menunggu pengajuan rencana AS atas perdamaian di Timur Tengah.




Credit  cnnindonesia.com



Selasa, 09 April 2019

Kapal Perang Rusia Hujani Idlib Suriah dengan Rudal Jelajah



Kapal Perang Rusia Hujani Idlib Suriah dengan Rudal Jelajah
Kapal perang Rusia saat melancarkan serangan rudal. Foto/Al Masdar News


DAMASKUS - Kapal perang Rusia di lepas pantai Laut Tengah melakukan serangkaian serangan rudal jelajah di wilayah barat Idlib, Suriah. Militer Moskow mengklaim serangan ditargetkan terhadap kelompok pemberontak Hay'at Tahrir Al-Sham dan Turkestan Islamic Party di pedesaan Jisr Al-Shughour.

Serangan rudal jelajah pada Senin malam oleh Angkatan Laut Rusia ini terjadi hanya 24 jam setelah kelompok pemberontak menyerang kota besar Masyaf di sebuah pedesaan barat Hama.

Mengutip Al Masdar News, Selasa (9/4/2019), setidaknya tujuh warga sipil tewas selama serangan kelompok pemberontak jihadis terhadap wilayah Masyaf, termasuk dua perawat yang bekerja di Rumah Sakit Nasional. Kelompok pemberontak Suriah itu dilaporkan merupakan kelompok yang didukung Turki.

Menurut laporan media Turki, Anadolu, serangan rudal Rusia di Idlib, menghatam sebuah sekolah. Sebanyak 12 warga sipil terluka, termasuk 10 anak-anak.

Kelompok White Helmets di Idlib mengatakan serangan rudal Moskow menargetkan zona de-eskalasi Idlib meskipun ada kesepakatan antara Turki dan Rusia yang diteken di Sochi. Tim pencarian dan penyelamatan dari kelompok relawan itu masih melanjutkan pekerjaan mereka untuk mengevakuasi para korban serangan.

Pada Minggu malam, Hama juga diguncang oleh tujuh serangan udara berturut-turut yang ditembakkan oleh tiga pesawat Rusia. Seorang warga sipil tewas dan tujuh lainnya terluka. Pada bulan Maret, 135 warga sipil kehilangan nyawa dalam serangan udara berat yang menargetkan zona de-eskalasi.

Perjanjian Sochi dicapai pada 17 September oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kesepakatan itu membentuk gencatan senjata di wilayah Idlib, yang merupakan kubu terakhir oposisi atau pemberontak, dengan syarat senjata berat dan kelompok-kelompok ekstremis akan ditarik dari wilayah tersebut. 

Sebelum perjanjian disepakati, rezim pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan operasi militer besar-besaran terhadap Idlib, yang memicu kekhawatiran di masyarakat internasional akan krisis kemanusiaan baru.

Sejalan dengan perjanjian Sochi, patroli terkoordinasi Rusia-Turki pertama dilakukan pada 8 Maret. Namun, terlepas dari kesepakatan itu, serangan rezim Suriah terhadap kantong oposisi terakhir telah meningkat untuk beberapa waktu dan telah menewaskan lebih dari tiga lusin warga sipil serta banyak lainnya terluka. 




Credit  sindonews.com




S-300 Rusia Dilaporkan Gagal Jatuhkan F-35 Israel saat Gempur Aleppo



S-300 Rusia Dilaporkan Gagal Jatuhkan F-35 Israel saat Gempur Aleppo
Wilayah Aleppo, Suriah, saat diserang jet-jet tempur Israel pada malam 27 Maret 2019. Foto/Abody Ahfad Khaled via REUTERS


DAMASKUS - Militer Suriah dilaporkan mengaktifkan sistem rudal S-300 Rusia selama pesawat jet tempur F-35 Israel membombardir wilayah Aleppo pekan lalu. Namun, senjata pertahanan Moskow itu disebut tidak mampu mendeteksi apalagi menembak jatuh jet tempur siluman buatan Amerika Serikat tersebut.

DEBKAfile, situs berita intelijen dan keamanan Israel, melaporkan hal itu dalam laporannya. Namun, Suriah, Rusia maupun Israel belum berkomentar atas laporan tersebut. Jet-jet tempur menggempur Aleppo pada Maret lalu dengan klaim menargetkan aset-aset militer Iran.

"Pada malam 27 Maret, Angkatan Udara Israel meluncurkan serangan udara ke sasaran di pinggiran Aleppo, Suriah, menggunakan pesawat tempur F-35. Sistem pertahanan udara Suriah dan, khususnya, sistem rudal pertahanan udara yang dikembangkan Rusia tidak dapat memperbaiki pendekatan mereka, dan terlebih lagi, untuk menjatuhkan target udara," bunyi laporan tersebut yang dikutip Sabtu (6/4/2019).

"Berdasarkan data pendekatan Israel untuk mengebom target, serta kemampuan teknis radar S-300 Rusia, dapat disimpulkan bahwa jet-jet tempur Israel dengan percaya diri tidak memasuki zona deteksi dan, bahkan lebih, menghindari sistem SAM," lanjut laporan tersebut, yang menambahkan bawa pesawat tempur F-35 dalam serangan itu dilengkapi dengan bom terpandu, GBU-39.

Laporan lain dari situs Avia.Pro lebih kritis lagi dengan menuduh sistem rudal S-300 buatan Rusia yang dioperasikan militer Suriah gagal melacak pesawat tempur Israel.

"Meskipun gagal melindungi wilayah udara Suriah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia belum menjawab mengapa radar yang sama untuk S-300 Suriah tidak dapat mendeteksi pesawat Israel," klaim publikasi tersebut, mengutip para ahli militer.

Laporan itu juga meremehkan teknologi militer Rusia di Pangkalan Udara Khmeimim, di barat daya Latakia, tidak dapat melacak pesawat tempur Israel.

Kendati demikian, seorang sumber militer Suriah mengatakan kepada Al-Masdar tak lama setelah serangan pekan lalu bahwa unit pertahanan udara Damaskus hanya menggunakan sistem rudal S-200, bukan S-300, untuk mencoba mengusir serangan Israel.

Menurut sumber tersebut, Suriah memang memiliki sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia, namun personel militernya masih menjalani pelatihan untuk menggunakannya dalam operasi yang berhubungan dengan pertempuran. 



Credit  sindonews.com


Senin, 08 April 2019

Trump Beber Alasan Keputusan AS Akui Golan Wilayah Israel


Trump Beber Alasan Keputusan AS Akui Golan Wilayah Israel
Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Jim Young).



Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia membuat keputusan untuk mengakui dataran tinggi Golan merupakan bagian dari Israel tahun 1981 setelah mempelajari sejarah secara kilat.

Ketika berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan ia membuat keputusan cepat itu dalam diskusi dengan para penasehat perdamaian mengenai Timur Tengah, termasuk Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan mantunya Jared Kushner.

"Saya katakan, Sobat berilah masukan tentang sejarah sedikit, cepat. Ingin bergerak cepat. Saya punya banyak tugas mengerjakan soal China, Korea Utara, Berilah saya dengan cepat," kata Trump yang mengundang tawa hadirin dalam pertemuan itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).


"Bagaimana Anda menyukai gagasan saya mengakui dengan tepat apa yang kita bicarakan," ujar Trump, menceritakan kembali pembicaraan tersebut.

Trump menyatakan keputusan itu sudah diambil dengan cepat. "Kami membuat keputusan cepat. Dan kami membuat keputusan-keputusan baik."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengunjungi Trump pada 25 Maret. Dalam pertemuan itu, Trump menandatangani pernyataan secara resmi atas pengakuan AS kepada Golan sebagai wilayah Israel.

Langkah yang diumumkan Trump lewat cuitan bebebrapa hari sebelumnya itu dinilai banyak pihak sebagai upaya AS untuk mendorong Netanyahu kembali terpilih dalam pemilihan pada 9 April.

Sekadar diketahui Israel menguasai Golan dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981 dalam suatu langkah yang tak diakui internasional.

Netanyahu sedang berjuang untuk keberlangsungan masa depan politiknya melawan Jenderal Benny Gantz, yang masih pemula di bidang politik. 



Credit  cnnindonesia.com




Trump katakan keputusan tentang Golan dibuat setelah pelajari sejarah


Trump katakan keputusan tentang Golan dibuat setelah pelajari sejarah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Reuters)




Las Vegas (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu, dia membuat keputusan kontroversial untuk mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel tahun 1981 setelah memperoleh pelajaran sejarah secara kilat dalam pembicaraan mengenai subyek yang beragam.

Ketika berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan ia membuat keputusan cepat itu dalam diskusi dengan para penasehat perdamaian mengenai Timur Tengah, termasuk Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan mantunya Jared Kushner.

"Saya katakan, Sobat berilah masukan tentang sejarah sedikit, cepat. Ingin bergerak cepat. Saya punya banyak tugas mengerjakan soal China, Korea Utara, Berilah saya dengan cepat," kata Trump yang mengundang tawa hadirin dalam pertemuan itu.

"Bagaimana Anda menyukai gagasan saya mengakui dengan tepat apa yang kita bicarakan," ujar Trump, menceritakan kembali pembicaraan tersebut.

Trump, tipikal pemimpin yang menuntut pemberian taklimat singkat dan tajam dan dikenal karena menceritakan kembali kisahnya yang warna-warni, mengatakan Friedman kaget,"seperti bayi cantik dan membuat terpesona," dan bertanya kepada Presiden apakah ia betul-betul akan melakukannya."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Trump bulan lalu. Dalam pertemuan pada 25 Maret, Trump menandatangani pernyataan secara resmi memberikan pengakuan AS kepada Golan sebagai wilayah Israel, perubahan dramatis dari kebijakan AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Langkah itu yang Trump umumkan lewat cuitan bebebrapa hari sebelumnya, dipandang sebagai usaha untuk mendorong Netanyahu untuk terpilih kembali dalam pemilihan pada 9 April.

Israel menguasai Golan dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981 dalam suatu langkah yang tak diakui internasional.

Pada Sabtu Trump menyatakan keputusan itu sudah diambil dengan cepat. "Kami membuat keputusan cepat. Dan kami membuat keputusan-keputusan baik."

Ketika Trump bertanya kepada hadirin tentang siapa yang akan menang dalam pemilihan di Israel - hadirin berteriak-teriak menyebut "Bibi. Lalu Trump menanggapinya,"Saya pikir sudah dekat. Dua orang yang baik."

Netanyahu sedang berjuang untuk keberlangsungan masa depan politiknya melawan Jenderal Benny Gantz, yang masih pemula di bidang politik.





Credit  antaranews.com




Kamis, 04 April 2019

Dicap Mata-mata Inggris, ISIS Eksekusi 'Osama bin Bieber'


Dicap Mata-mata Inggris, ISIS Eksekusi Osama bin Bieber
Mohammed Ismail yang dijuluki 'Osama bin Bieber, anggota ISIS asal Inggris. Foto/Evening Standard

LONDON - Seorang remaja Inggris yang menjadi anggota ISIS di Suriah dieksekusi kelompok teror tersebut setelah dianggap sebagai mata-mata. Dia adalah Mohammed Ismail, 18, remaja yang dijuluki rekan-rekannya sebagai "Osama bin Bieber" karena penampilannya sebagai anak muda.

Mohammed Ismail yang merupakan keturunan Kurdi Irak dieksekusi kelompok Islamic State atau ISIS pada tahun 2016, namun baru diketahui dan dilaporkan surat kabar The Sunday Times pada Minggu (31/3/2019).

Eksekusi atas tuduhan sebagai mata-mata Inggris itu merupakan yang pertama kali dilakukan ISIS terhadap anggotanya.

Ismail meninggalkan negara asalnya pada tahun 2014 untuk bergabung dengan kelompok ISIS atau Daesh. Teman-temannya, yang menjulukinya "Osama bin Bieber", mengatakan dia memiliki pandangan Islamis ketika kuliah di perguruan tinggi.

Dia diyakini telah berjuang untuk Daesh di Suriah, di mana dia terluka dan kemudian ditugaskan sebagai perwira polisi Daesh.

Remaja itu mendapat perhatian kelompok teror setelah pembunuhan Nasser Muthana, seorang perekrut senior Daesh asal Cardiff, Inggris. Muthana terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak di Mosul. ISIS curiga Ismail yang memberikan lokasi Muthana kepada dinas intelijen Barat.

"Mereka melakukan interogasi terhadapnya," kata seorang anggota aparat keamanan Daesh yang tidak disebutkan namanya kepada The Sunday Times. "Dia mengakui segalanya. Dan kemudian mereka membunuhnya."

Menurut anggota Daesh yang tidak disebutkan namanya, interogasi direkam dalam video, bersama dengan pelaksanaan eksekusi. Cara Ismail dieksekusi tidak diungkapkan.

Seorang sumber yang dekat dengan salah satu teman Ismail yang bergabung dengannya di Suriah, mengatakan Ismail "diradikalisasi" hanya dalam 15 hari.

"Tiga minggu sebelum dia bergabung dengan 'jihad', dia pergi ke kelab malam di Coventry," kata sumber itu, seperti dikutip The Sun. Pemerintah Inggris belum berkomentar atas kematian warganya akibat dieksekusi ISIS. 





Credit  sindonews.com



Senin, 01 April 2019

Pemimpin Arab Desak PBB soal Pengakuan Trump Atas Golan



Pemimpin Arab Desak PBB soal Pengakuan Trump Atas Golan
Donald Trump. (Reuters)



Jakarta, CB -- Para pemimpin negara Arab mengeluarkan pernyataan untuk mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan aksi Amerika Serikat yang memberikan pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Para pemimpin negara Arab juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mengikuti langkah tersebut. Negara-negara Arab akan mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB dan meminta pendapat dari Mahkamah Internasional.

"Tentang ilegalitas dan ketidakabsahan pengakuan Amerika," kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak KTT Liga Arab di Tunisia, Minggu (31/3), dikutip Reuters.


Sebelumnya diketahui, didampingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.

"Hari ini, saya merasa terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu dari Israel di Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi Presiden mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Trump melalui Twitter pada 26 Maret 2019.

Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada Senin (25/3).

"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Kerajaan Arab Saudi sebelumnya telah menentang keras klaim atas Dataran Tinggi Golan baik oleh Israel maupun AS.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA, seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi PBB.

Senada, Pemerintah Iran juga menyatakan akan melawan keputusan Amerika Serikat tersebut. Iran menuduh AS mempermainkan hukum internasional dengan mengambil langkah itu.

"Dia (Presiden AS Donald Trump) mempermainkan hukum internasional terkait Golan," kata Presiden Iran, Hassan Rouhani, seperti dilansir Associated Press, Jumat (29/3).

Rouhani juga menyarankan rakyat Iran untuk menentang keputusan Trump itu untuk menumbangkan kekuatan AS dan Israel.




Credit  cnnindonesia.com


Pengakuan Trump Atas Golan Ancam Kedaulatan Lebanon



Pengakuan Trump Atas Golan Ancam Kedaulatan Lebanon
Keputusan Presiden AS, Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon. Foto/Istimewa


BEIRUT - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel dilaporkan berdampak langsung terhadap kedaulatan Lebanon.

Para pejabat Lebanon menyebut keputusan itu dapat berdampak pada status Perkebunan Shebaa. Perkebunan Shebaa adalah sebidang tanah kecil yang terletak di persimpangan perbatasan Lebanon-Suriah dan Dataran Tinggi Golan.

Melansir Sputnik pada Minggu (31/3), Israel menganggap Perkebunan Shebaa bagian dari wilayah Golan yang diduduki, sementara Damaskus dan Beirut bersikeras bahwa daerah itu adalah milik Lebanon.

Sementara itu, terkait dengan situasi Golan, pemerintah Arab Saudi kembali menolak keputusan yang dibuat Trump tersebut. Penolakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ibrahim al-Assaf dalam pidato pembukaan selama sidang tingkat menteri menjelang KTT Liga Arab yang digelar di Tunisia.

"Kerajaan menolak tindakan apa pun yang memengaruhi status historis Yerusalem. Kami (Saudi) mendukung integritas wilayah Suriah dan solusi politik berdasarkan dialog antara oposisi dan rezim," kata Assaf.

Penolakan Saudi atas status baru Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel itu sebelumnya telah disampaikan pemerintah Kerajaan. 




Credit  sindonews.com


Raja Arab Saudi Bela Kedaulatan Suriah atas Golan



Raja Arab Saudi Bela Kedaulatan Suriah atas Golan
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Kerajaan Arab Saudi (tengah) saat menghadiri KTT Liga Arab di Tunis, Tunisia, Minggu (31/3/2019). Foto/Arab News


TUNIS - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, membela kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan. Dia menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Dalam pidatonya di KTT Liga Arab di Tunis pada hari Minggu, Raja Salman mengatakan setiap langkah untuk merusak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan harus ditolak. Meski Saudi membela Suriah dalam sengketa wilayah Golan, negara itu selama ini membela oposisi atau pemberontak dalam konflik Suriah.

Presiden Trump menandatangani dekrit pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel pada 25 Maret lalu atau kurang dari empat bulan setelah dia secara sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

"Kami menegaskan kembali penolakan absolut kami atas segala tindakan yang melanggar kedaulatan Suriah atas Golan, dan kami menekankan pentingnya mencapai solusi politik untuk krisis Suriah yang akan menjamin keamanan, persatuan dan kedaulatan Suriah dan mencegah intervensi asing," katanya, seperti dikutip Arab News, Senin (1/4/2019).

Dia juga menegaskan kembali posisi Arab Saudi yang mendukung pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dia mengatakan masalah Palestina adalah prioritas utama bagi Arab Saudi.

Sementara itu, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel adalah tanah Arab. Dia menolak keputusan AS atas status wilayah itu.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan seluruh konvensi internasional.

Dalam pernyataan terakhir setelah KTT Liga Arab, para pemimpin Liga Arab menegaskan bahwa Golan, sebuah dataran tinggi strategis yang pernah digunakan untuk membom Israel utara, adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Dataran Tinggi Golan sejatinya memang wilayah Suriah. Namun, wilayah itu diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis. 





Credit  sindonews.com

Pemimpin Arab kutuk keputusan AS mengenai Golan


Pemimpin Arab kutuk keputusan AS mengenai Golan

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki (ki), Menteri Luar Negeri Irak Mohammed al-Hakim (tengah) dan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (ka) menghadiri pertemuan gabungan Uni Eropa dan menteri luar negeri Liga Arab di Brussels, Belgia, Senin (4/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir/cfo



Tunis (CB) - Para pemimpin Arab, yang sudah terpecah akibat persaingan di kawasan mereka, pada Ahad mengutuk keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dan mengatakan stabilitas Timur Tengah bergantung pada pembentukan negara Palestina.

Para pemimpin Arab, yang bertemu di Tunis, mendapat tekanan agar menolak tindakan Washington, sementara mereka juga masih harus mengatasi perbedaan-perbedaan di kawasannya, termasuk perselisihan Teluk Arab,  perbedaan sikap mengenai pengaruh regional Iran, perang di Yaman dan pergolakan di Sudan dan Aljazair.

Kepulangan tiba-tiba Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, yang berselisih dengan Arab Saudi dan para sekutu lainnya dari Arab, menegaskan bahwa perbedaan sikap di kawasan tak mudah dikubur. Belum ada keterangan mengapa Amir Qatar itu kembali ke negaranya secara tiba-tiba.

Raja Salman bin Abdulaziz dari Arab Saudi mengatakan kepada kalangan kerajaan, presiden, dan perdana menteri Arab pada pertemuan tersebut bahwa negaranya "sama sekali menolak" langkah yang memengaruhi kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ditandatangani pekan lalu mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel, yang mencaplok kawasan itu tahun 1981 setelah merebutnya dari Suriah tahun 1967.

Kutukan raja Saudi itu bergema di kalangan pejabat-pejabat Arab sebelum pertemuan puncak Liga Arab Ahad, yang biasanya berakhir dengan deklarasi final yang disepakati 22 negara anggotanya.

Keputusan Trump mengenai Golan muncul setelah AS kurang dari empat bulan sebelumnya menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah keputusan yang juga mengundang kutukan dari dunia Arab. Pihak Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya pada masa depan.

Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan para pemimpin Arab juga perlu menjamin komunitas internasional memahami pentingnya masalah Palestina bagi negara-negara Arab.

Stabilitas kawasan dan internasional harus datang melalui "penyelesaian komprehensif dan adil yang mencakup hak-hak rakyat Palestina dan mengarah kepada pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya," kata Essebsi.

Sekjen PBB Antonio Guterres, yang berpidato di pertemuan itu di Tunis, mengatakan resolusi atas konflik Suriah harus menjamin integritas teritorial Suriah "termasuk Dataran Tinggi Golan".

Perselisihan

Pertemuan puncak di Tunis mendatangkan para penguasa dari Arab Saudi dan Qatar untuk pertama kali pada acara yang sama sejak tahun 2007 ketika Riyadh dan para sekutunya memberlakukan boikot ekonomi dan politik atas Doha.

Namun sang amir Qatar meninggalkan pertemuan itu segera setelah Sekjen Liga Arab Ahmed Abuoul Gheit memuji cara Arab Saudi dalam menangani kepemimpinan bergilir Liga Arab tahun lalu, demikian siaran langsung televisi. Kantor berita Qatar tidak menyebut mengapa Tamim meninggalkan pertemuan itu, tetapi kantor berita Tunisia TAP melaporkan sebagian delegasi Qatar masih mengikuti pertemuan.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuding Qatar mendukung terorisme dan mengatakan negara itu menjalin hubungan nyaman dengan Iran. Doha membantah tuduhan tersebut.

Perselisihan itu dimediasi oleh Kuwait dan Amerika Serikat, yang mengimbau negara-negara Arab bersatu menentang pengaruh Iran di kawasan.

Raja Salman, yang negaranya telah lama berseteru dengan Iran untuk berebut pengaruh, menyerukan perlawanan dilakukan atas apa yang disebutnya sebagai "kebijakan agresif rezim Iran". Dia mengatakan Iran mencampuri urusan Arab, tudingan yang Teheran bantah.

Negara-negara Arab masih terbelah terkait berbagai isu, termasuk bagaimana mengatasi protes-protes prodemokrasi yang telah pecah di kawasan sejak tahun 2011.

Para pemimpin Sudan dan Aljazair tak menghadiri pertemuan Ahad itu karena kedua negara sedang dilanda protes-protes antipemerintah.

Kursi Suriah tampak kosong di pertemuan puncak itu. Damaskus telah ditangguhkan dari keanggotaan Liga Arab sejak tahun 2011 akibat tindakan keras yang dilakukannya pada permulaan perang saudara di negara itu. Liga Arab belum membuat keputusan untuk mengikutsertakan Suriah ke dalam organisasi tersebut.




Credit  antaranews.com


Protes terhadap pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan berlanjut


Protes terhadap pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan berlanjut

U.S. President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up a proclamation recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White House from the West Wing in Washington, U.S. March 25, 2019. REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)



Damaskus, Suriah (CB) - Protes pada Ahad (31/3) terus berlangsung di beberapa provinsi di Suriah terhadap pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Dataran Tinggi Golan-Suriah merupakan bagian dari wilayah Israel.

Masyarakat dan pejabat Suriah di Quneitra menyelenggarakan protes di kota kecil dan permukiman Jdeidet Al-Fadel, Ad-Dahadeel, Naher Aishar, Qudsiya, Mafraq Hejeira di Damaskus serta daerah-daerah pedesaan di sana untuk mengutuk pengakuan Trump tersebut. Mereka menganggap pengumuman Trump itu batal dan tak berarti.

Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, adalah wilayah Arab Suriah dan itu akan kembali ke tanah air cepat atau lambat.

Di Sweida, Perhimpunan Wartawan cabang Selatan memprotes pengumuman Trump. Para anggota perhimpunan itu berkumpul di luar kantor cabang --tempat mereka membawa spanduk yang mencela pengumuman tersebut. Mereka juga memuji sesama warga negara Suriah yang tinggal di Dataran Tinggi Golan.

Di Deir Ez-Zor, rakyat berkumpul di Bundaran As-Saiyed Ar-Raees untuk mencela keputusan Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menegaskan bahwa keputusan itu melanggar hukum internasional dan mengabdi pada penguasa Israel.





Credit  antaranews.com




Jumat, 29 Maret 2019

Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah


Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah

Rakyat Suriah memprotes pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA)




Jakarta (CB) - Indonesia tidak bisa menerima pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel dan langkah Washington tersebut semakin membuka luka Timur Tengah, ujar Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib.

“Adanya pernyataan dari AS bahwa Golan, karena nilai strategisnya menjadi milik Israel, sangat mengkhawatirkan dan tentunya kita tidak bisa menerima karena itu wilayah sah Suriah,” kata Dubes Hasan di Jakarta, Kamis malam.

Berdasarkan prinsip dalam Piagam PBB serta berbagai elemen yang terkandung dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, Dataran Tinggi Golan adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Wilayah strategis yang terletak di perbatasan Israel dan Suriah yang memiliki tanah yang subur dan sumber daya air ini dicaplok oleh Israel pada 1981. Aneksasi sepihak Israel tidak diakui secara internasional, dan Suriah menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan sebagai teritorinya.

Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan, menurut Hasan, akan menimbulkan implikasi pada status wilayah tersebut.

“Implikasi yang dikhawatirkan dengan adanya dukungan AS, Israel atas dasar keamanan negaranya akan mengklaim bahwa Golan dudah bukan lagi wilayah pendudukan tetapi wilayah mereka. Ini akan menyulitkan dalam proses pembebasan Golan dari penguasaan Israel,” kata Hasan.

Sikap AS ini juga semakin memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah, menyusul pengakuan negara tersebut atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Palestina mengharapkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan.

“Ini akan semakin membuka luka di Timur Tengah mengingat kondisi Suriah yang sedang tidak stabil. Kalau Suriah negara kuat tentunya Israel tidak akan semena-mena,” kata Hasan.

Hasan mengatakan bahwa isu mengenai Dataran Tinggi Golan kerap dibahas dalam pertemuan-pertemuan DK PBB yang menekankan bahwa seluruh negara anggota harus patuh pada resolusi yang ada.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. 




Credit  antaranews.com




Protes Golan Dicaplok, Suriah: AS Beri Saja Israel Carolina Selatan



Protes Golan Dicaplok, Suriah: AS Beri Saja Israel Carolina Selatan
Kondisi wilayah Carolina Utara, Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Charles Mostoller


NEW YORK - Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari menyindir Amerika Serikat (AS) yang seenaknya mengakui Dataran Tinggi Golan milik Israel. Dalam sidirannya yang menuai gelak tawa di sidang darurat DK PBB, Jaafari menyarankan agar Amerika memberikan wilayahnya, Carolina Selatan, kepada sekutunya tersebut.

Sidang darurat DK PBB digelar Rabu malam waktu New York. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara kompak mengutuk pengakuan Amerika Serikat soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Wilayah itu sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu kemudian menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.

"Anda dapat memberi mereka Carolina Utara atau Carolina Selatan, misalnya, mengapa tidak? Carolina Selatan adalah bagian besar dari tanah (Amerika). Jadi, berikan Israel beberapa negara (bagian) jika pemerintahan (AS) ini benar-benar ingin mendapat dukungan Israel," kata Jaafari, dikutip Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Trump telah meneken dekrit pengakuan AS tentang kedaulatan Israel atas wilayah itu beberapa hari lalu. Keputusan Trump itu dilakukan menjelang pemilihan umum (pemilu) Israel pada yang akan digelar 6 April mendatang. Langkah Trump itu dinilai banyak kalangan sebagai dukungan bagi Netanyahu untuk memenangkan pemilu.

"Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda karena kemunafikan atau karena menjadi bidak dalam permainan pemilu di mana Anda membawa dukungan satu sama lain, sehingga Israel dapat sukses dalam pemilunya dan Amerika juga bisa mendapatkan dukungan dari kelompok lobi Israel di AS," ujar Jaafari.

Damaskus menegaskan bahwa pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel bertentangan dengan resolusi PBB yang secara tegas menyatakan aneksasi "batal demi hukum".

Lawan dan sekutu Washington sama-sama satu barisan untuk mengutuk pelanggaran hukum internasional tersebut. Liga Arab, Turki, Iran, Rusia dan negara-negara Uni Eropa menentang pengakuan itu.

Sementara itu, diplomat AS Rodney Hunter mengatakan kepada DK PBB bahwa keputusan Washington tentang Dataran Tinggi Golan tidak memengaruhi gencatan senjata atau merusak penyebaran misi penjaga perdamaian. 

"UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) terus memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menjaga stabilitas antara Israel dan Suriah, yang paling penting dengan memastikan bahwa Area Pemisahan adalah zona penyangga yang bebas dari kehadiran atau kegiatan militer," katanya.


Credit  sindonews.com



Diminta Trump Keluar Venezuela, Rusia: AS Keluar Dulu dari Suriah




Pesawat Rusia terlihat mendarat di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. Reuters
Pesawat Rusia terlihat mendarat di Bandara Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. Reuters

CB, Jakarta - Permintaan Donald Trump agar militer Rusia keluar dari Venezuela, dibalas Rusia agar AS lebih dulu keluar dari Suriah.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan. seperti dikutip dari Russia Today, 28 Maret 2019, AS harus menepati komitmennya terlebih dahulu untuk menarik semua pasukan dari Suriah.

"Sebelum mereka mengatakan dalam kepentingan sah negara-negara lain, saya menyarankan pemerintah AS untuk memenuhi janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, merujuk pada janji Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah.

"AS berperilaku seperti koboi di Louvre, merusak tatanan internasional dengan gerakan kacau dan perilaku yang tidak terduga," kata Zakharova.

Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi pada bahwa dua pesawat militernya tiba di Venezuela sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama militer tahun 2001 yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh Majelis Nasional Venezuela, yang telah diambil alih oleh pihak oposisi.

Pesawat Angkatan Udara AS kedua yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Venezuela setelah mendarat di Bandara Camilo Daza di Cucuta, Kolombia 16 Februari 2019.[REUTERS]


Pesawat-pesawat yang membawa hingga 100 spesialis militer Rusia dan kargo mendarat di luar Caracas pada hari Sabtu.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta pemerintah Rusia untuk menarik pasukannya dari Venezuela. Trump juga mengatakan semua opsi terbuka untuk membuat penarikan pasukan ini terjadi.

"Rusia harus keluar," kata Trump kepada media di Ruang Oval saat menerima istri tokoh oposisi Venezuela, Fabiana Rosales, seperti dilansir Reuters pada Rabu, 27 Maret 2019.Soal pengiriman pasukan ini, Deputi Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dmitry Polyanskiy, mengatakan negaranya memiliki hubungan bilateral dan perjanjian dengan Venezuela yang harus dihormati.





Credit tempo.co




Perburuan ISIS Tewaskan 1.257 Warga Sipil dalam Empat Tahun


Perburuan ISIS Tewaskan 1.257 Warga Sipil dalam Empat Tahun
Ilustrasi. (Fadel SENNA / AFP)



Jakarta, CB -- Koalisi yang dipimpin AS dalam memerangi para jihadis Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS) menyatakan setidaknya 1.257 warga sipil telah tewas dalam serangan udara sejak operasi perburuan dimulai pada 2014.

Korban jatuh dalam 34.038 serangan antara Agustus 2014 hingga akhir Februari tahun ini.

"Setidaknya 1.257 warga sipil telah secara tidak sengaja terbunuh oleh serangan Koalisi sejak awal Operasi Inherent Resolve," kata pernyataan koalisi seperti dikutip dari AFP, Jumat (29/3).


Koalisi juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menerima 147 laporan terkait kemungkinan jatuhnya korban sipil lebih. 

Tapi, mereka hanya meninjau satu, pada Februari.

Satu laporan yang kredibel mengacu pada pemboman di sebuah pabrik amunisi dekat Rawa, Irak 13 September 2017 silam. Dua warga sipil terluka terluka dalam serangan tersebut.

Tapi Airwars, sebuah LSM yang memantau korban sipil dari serangan udara di seluruh dunia membantah pengakuan tersebut.

Mereka memperkirakan setidaknya 7.595 warga sipil telah tewas dalam serangan bom koalisi, jauh melebihi jumlah yang diakui oleh koalisi.



Credit  cnnindonesia.com