Pawai Gajah Hormati Raja Thailand Sehari Usai Pelantikan

Pawai gajah berbalut cat putih berarak di depan Istana Kerajaan Thailand untuk memberikan penghormatan kepada Raja Maha Vajiralongkorn yang baru dilantik. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Pawai gajah berbalut cat putih dan kain tradisional berarak di depan Istana Kerajaan Thailand untuk memberikan penghormatan kepada Raja Maha Vajiralongkorn yang baru merampungkan rangkaian upacara pelantikan.

Para warga yang berkumpul di depan istana berteriak gembira ketika gajah-gajah tersebut ditunggangi oleh pawangnya ke ruas jalan pada Selasa (7/5).

Kawanan hewan tersebut kemudian membungkuk, memberikan hormat di hadapan foto Vajiralongkorn yang dipajang di depan istana. Kerumunan warga pun bersorak, bertepuk tangan menghargai kebolehan gajah tersebut.

Gajah sendiri merupakan salah satu hewan yang memiliki tempat khusus dalam sejarah dan kebudayaan Thailand.


"Gajah adalah simbol monarki, simbol perjuangan, juga simbol perdamaian dan ketentraman," ucap seorang warga Bangkok, Panarat Panchuer.

Namun, ini merupakan kali pertama gajah melakukan penghormatan setelah rangkaian upacara pelantikan raja.

"Saya sangat senang karena saya tidak pernah melihat hal semacam ini dalam 70 tahun hidup saya," ujar seorang pengemudi taksi, Boonsueb Unnimit, kepada Reuters.

Pelantikan Vajiralongkorn kali ini pun dianggap spesial, terutama setelah Thailand berduka karena kematian Raja Bhumibol Adulyadej.

Pemilik penangkaran gajah-gajah yang tampil tersebut, Laithongrien Meepan, pun mengaku bangga karena hewan tersebut tetap tenang walaupun cuaca panas.

"Kami semua sangat senang," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Gelar Prosesi Kerajaan, Raja Thailand Diarak Keliling Bangkok

Raja Thailand. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Raja Maha Vajiralongkorn yang baru dimahkotai sebagai Raja Thailand memulai prosesi kerajaan di sekitar ibukota pada Minggu, (5/5). Perarakan ini dilakukan untuk mengunjungi kuil-kuil Buddha dan menyapa rakyatnya sebagai bagian dari upacara penobatan yang diadakan selama tiga hari.

"Panjang umur raja!" teriak simpatisan yang berjejer di jalan berjam-jam di bawah teriknya matahari Bangkok.

Mereka berharap untuk melihat sekilas raja konstitusional yang dihormati dalam budaya Thailand sebagai dewa yang hidup.


Raja Vajiralongkorn dibawa melalui jalan-jalan oleh 16 orang yang membawa tandu berlapis emas. Sang raja mengenakan jubah bersulam emas dan mengenakan topi hitam bergaya militer yang sama yang dikenakan ayahnya pada penobatannya 69 tahun lalu.

Tanduk kerang menandai parade, yang disertai oleh dua tentara kavaleri kuda, marching band militer dan penjaga kerajaan dalam campuran seragam Thailand kuno dan gaya modern Barat.

Penonton semua mengenakan kuning, warna yang terkait dengan raja, berkumpul dari pagi hari sepanjang 7 km dengan rute dari Grand Palace ke tiga kuil kerajaan.

Raja akan muncul di depan umum untuk pertama kalinya sejak dia dimahkotai. Dia akan memberi penghormatan kepada gambar utama Buddha masing-masing candi.

"Saya ingin melihat penobatan untuk sekali seumur hidup karena yang terakhir ketika itu terjadi, saya masih sangat muda," Samran Moryaidee, seorang pria berusia 77 tahun, mengatakan kepada Reuters ketika dia berdiri di tengah terik matahari.

Pemerintah Thailand, yang menghabiskan 1 miliar baht (US$31,4 juta) untuk upacara penobatan di akhir pekan, dengan prediksi kerumunan setidaknya 200.000 orang diperkirakan.

"Saya merasa harus berada di sini untuk menunjukkan kepada dunia betapa kita menyembah raja," kata Donnapha Kadbupha, seorang wanita berusia 34 tahun, yang datang delapan jam lebih awal untuk memastikan tempatnya di sepanjang rute prosesi.

Banyak yang membawa payung untuk melindungi diri dari sinar matahari yang membakar. Temperatur menunjukkan 37 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi menempatkan indeks panas pada 44 derajat Celcius.

Pemerintah menyediakan bus gratis bagi orang-orang yang tinggal di luar Bangkok untuk menyaksikan tontonan itu, dan perjalanan bus dan kereta api ke lokasi itu gratis di ibukota. 

Credit  cnnindonesia.com

Maha Vajiralongkorn Resmi Duduki Takhta Raja Thailand

Prosesi penobatan Maha Vajiralongkorn sebagai raja Thailand. (Foto: Thai TV/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- Upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn sebagai raja Thailand yang baru dilakukan pada Sabtu (4/5). Arak-arakan yang sarat akan ritual Hindu dan Buddha mewarnai prosesi penobatan raja yang lebih dikenal dengan nama Rama X.

Sehari sebelumnya Raja Rama X memberikan penghormatan kepada patung Buddha dan menyalakan lilin keberuntungan. Ritual penobatan raja telah dimulai sejak Jumat (3/5), tepat pukul 16.19, waktu yang dianggap menguntungkan menurut para ahli astrologi.

Raja Vajiralongkorn merupakan raja Thailand kesepuluh yang mengisi takhta setelah ayahnya , Raja Bhumibol Adulyadej meninggal dunia pada Oktober 2016.

Proses penobatan raja diawali saat raja Rama X yang mengenakan seragam militer putih berganti mengenakan jubah putih. Setelah mengenakan jubah, wajah dan sejumlah bagian tubuh Raja Thailand kesepuluh ini dibasuh menggunakan air suci yang diambil dari seluruh penjuru Thailand.

Mengutip AFP, rangkaian upacara penobatan yang dilakukan di dalam kompleks Grand Palace ini ditandai dengan momen saat biksu Buddha memainkan pipa-pipa di dalam kuil.

Sejumlah Brahmana Hindu berambut abu-abu dilaporkan juga turut menghadiri upacara sinkretik yang menandai transformasi Rama X dari manusia biasa menjadi sosok ilahi.

Setelah merampungkan semua prosesi, raja baru Thailand ini akan duduk untuk kemudian disematkan mahkota berlapiskan emas seberat 7,3 kilogram dengan sebuah berlian asli dari India.

Suasana khidmat penobatan Raja Rama X juga disaksikan oleh warga Thailand. Ini merupakan upacara penobatan pertama bagi sebagian warga Thailand sejak 1950 ketika mendiang Bhumibol Adulyadej menduduki takhta raja.

Berbeda dengan sosok ayahnya, Rama X kurang dikenal luas oleh publik Thailand. Jika Bhumibol dikeal sebagai sosok pemersatu bangsa, maka anaknya yang berusia 66 tahun ini lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri.

Menyoal kehidupan pribadi, Vajiralongkorn juga diketahui menikah empat kali. Terakhir, ia baru menikahi Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya jelang penobatannya sebagai raja.

Credit  cnnindonesia.com

Raja Thailand menikah menjelang upacara penobatan

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Jenderal Suthida Vajiralongkorn, yang kemudian diberi gelar Ratu Suthida, menikah melalui suatu upacara di Bangkok, Thailand, pada Rabu (1/5/2019). Gambar diambil dari rekaman video. (Thai TV Pool). (REUTERS/REUTERS TV)

Bangkok (CB) - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menikahi wakil kepala pasukan pengawal pribadinya pada Rabu (1/5), satu hari sebelum ia secara resmi dinobatkan sebagai raja.

Maha Vajiralongkorn kemudian memberi gelar kepada istrinya itu sebagai Ratu Suthida.

Pengumuman itu dimuat dalam Lembaran Kerajaan. Gambar-gambar upacara pernikahan pada Rabu itu kemudian disiarkan melalui bagian program malam hari Royal News di semua saluran televisi Thailand.

Berdasarkan undang-undang dasar, Vajiralongkorn (66 tahun) --yang juga dikenal sebagai Raja Rama X-- dijadikan sebagai raja setelah ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, wafat pada Oktober 2016, setelah 70 tahun bertahta.

Vajiralongkorn dijadwalkan dinobatkan secara resmi menjadi raja melalui serangkaian upacara Buddha dan Brahmana pada Sabtu, yang akan dilanjutkan dengan pawai khidmat di Bangkok keesokan harinya.

Vajiralongkorn menunjuk Suthida Tidjai, mantan pramugari Thai Airways, sebagai wakil komandan unit pengawal pribadinya pada 2017.

Beberapa pengamat soal kerajaan serta media asing pernah memperkirakan bahwa Suthida dan sang raja memiliki hubungan percintaan. Namun, pihak kerajaan tidak pernah mengakui bahwa kedua sosok tersebut memiliki hubungan seperti itu.

Vajiralongkorn memberi Suthida pangkat jenderal penuh Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada Desember 2016. Suthida dinyatakan sebagai wakil komandan pasukan pengawal raja pada 2017. Vajiralongkorn juga menjadikan Suthida sebagai seorang Thanpying, yaitu gelar kerajaan yang berarti Perempuan Terhormat.

Di antara para tamu pada upacara pernikahan Vajiralongkorn-Suthida, hadir pemimpin junta militer yang telah memerintah Thailand sejak kudeta militer ada 2014, Prayuth Chan-ocha. Selain itu, pernikahan disaksikan oleh para anggota dan penasihat kerajaan, seperti yang terlihat pada gambar-gambar pernikahan tersebut.

Vajiralongkorn sebelumnya pernah menikah dan bercerai tiga kali. Ia memiliki tujuh anak.

Credit  antaranews.com

Siap Dinobatkan Jadi Raja Thailand, Ini Sosok Maha Vajiralongkorn

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun berdiri dengan membawa jubah safron dalam upacara keagamaan Kathin di Wat Debsirindrawas, Bangkok, Thailand, 16 Oktober 2017. Upacara keagamaan ini digelar untuk memberikan jubah baru bagi para biksu Buddha. Bureau of the Royal Household via AP

CB, Jakarta - Masyarakat Thailand bersiap menyambut Raja baru setelah mangkatnya Raja Bhumibol Adulyadej karena sakit pada 13 Oktober 2016. Jika tak ada aral melintang, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan dinobatkan menjadi Raja menggantikan ayahnya pada 4 Mei 2019.
Saat berkuasa nanti, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan menyandang nama Rama X, yang merupakan nama warisan ayahnya. Acara penobatannya menjadi Raja akan berlangsung selama tiga hari - tiga malam terhitung mulai 4 Mei hingga 6 Mei 2019.
Putra Mahkota Vajiralongkorn lahir di ibu kota Bangkok, pada 28 Juli 1952. Dia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki dari Raja Bhumibol dan Ratu Sirkit.

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn ikuti prosesi upacara Kremasi jenazah Raja Thailand Bhumibol Adulyadej di Grand Palace di Bangkok, Thailand, 26 Oktober 2017. REUTERS
Maha Vajiralongkorn dilantik sebagai putra mahkota pada 28 Desember 1972 di Balai Singgasana Ananta Samakhom. Pengangkatan itu menempatkannya sebagai Putra Mahkota ketiga dari keluarga kerajaan Chakri. 
Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, Maha Vajiralongkorn sejak usia 4 tahun sudah dikenalkan budaya kerajaan bersama kakak perempuannya, Putri Ubolratna.
Setelah menyelesaikan SD di Thailand, Maha Vajiralongkorn melanjutkan sekolah lanjutan ke Inggris. Pada 1966, dia mendaftar ke sekolah King’s Mead di kota Seaford, Sussex, Inggris, namun tak lama pindah ke sekolah Millfield di Somerset hingga lulus pada Juli 1970. Selama bersekolah ini, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dikenal dengan panggilan V Mahidol. 

Pada September 1970, Maha Vajiralongkorn mengikuti kursus pelatihan militer di King’s School di kota Sydney, Australia. Tak disangka, itu adalah momen Maha Vajiralongkorn jatuh cinta pada dunia militer.
Pada 1972 dia mendaftar ke Sekolah Militer Australia di Duntroon, Canberra. Di sana, dia dipuji karena bisa mempunyai kemampuan yang baik di bidang akademik dan olah raga. Pada 1976, dia lulus dengan pangkat Pembantu Letnan Satu dan program studi militer.
Sekembali dari Australia atau persisnya pada 1977, ia melanjutkan pendidikannya di Thailand dan bergabung sebagai pasukan Angkatan Darat. Di militer Thailand, Maha Vajiralongkorn juga diketahui melatih pasukan angkatan udara Kerajaan Thailand, khususnya pilot tempur.
Karir Maha Vajiralongkorn di bidang militer sangat moncer. Dia mampu memperbaiki pesawat tempur, menjadi pilot helikopter yang andal, hingga mendapat izin menerbangkan pesawat tempur F-16 dan pesawat Boeing 737 seri 400.
Di bidang sosial, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn juga dikenal dermawan oleh rakyatnya. Sebagai buktinya, pada 1977 dia mendirikan sebuah rumah sakit di daerah terpencil berskala internasional.
Tak hanya itu, dia juga memberikan kontribusi kepada pertanian Thailand dengan membangun klinik agrikultur bergerak yang bertujuan melakukan efisiensi produksi dan pengembangan teknologi pertanian.
Maha Vajiralongkorn telah mengabdi sebagai Putra Mahkota selama 44 tahun. Selama bertugas dan memimpin upacara kerajaan, ia menggambarkan dirinya sebagai utusan Raja Bhumbibol.

Credit  tempo.co

Thailand Ancam Hukum Mati Sepasang Kekasih Pemilik Rumah Terapung

Pedagang bitcoin Chad Elwartowski dan kekasihnya terancam dihukum mati oleh Thailand karena membangun rumah terapung di perairan Thailand. [CNN]

CB, Jakarta - Seorang pebisnis bitcoin warga Amerika Serikat dan kekasihnya terancam hukuman mati lantaran membangun rumah terapung di perairan Phuket, Thailand.
Chad Elwartowski dan pasangannya Nadia Supranee Thepdet membangun rumah terapung sejauh 12 mil dari garis pantai Phuket, Thailand. Sebelumnya, Chad memamerkan rumah terapungnya di sosial media dan mengklaim tidak melanggar kedaulatan negara manapun. Namun pemerintah Thailand membantah pernyataannya.

Elwartowski kembali mengunggah pernyataannya pada Kamis pekan lalu bahwa rumahnya berlokasi di luar wilayah perairan Thailand.

Berdasarkan undang-undang imigrasi Thailand sepasang kekasih ini terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati lantaran melanggar kedaulatan negara.
Keduanya dilaporkan telah melarikan diri setelah petugas keamanan Thailand mencabut visa mereka. Aparat Thailand memburu pasangan ini.
Angkatan Laut Thailand mengatakan, pasangan tersebut mengancam kedaulatan negara dengan membangun rumah terapung di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Thailand.

"Mereka mengklaim rumah terapung yang mereka miliki dan berniat menjual rumah itu secara daring, dan mengklaim tidak menyangkut kedaulatan negara manapun, yang mana itu tidak benar. Hal ini bisa membuat orang keliru dan mengancam kedaulatan Thailand", ujar Kolonel Kataporn Kumtieng, Kepala Kantor Imigrasi Phuket.
Dalam laman Facebook, Elwartowski menulis "Saya dan Nadia masih aman" pada Selasa lalu. Ia juga meragukan jika rumahnya telah dihancurkan.
"Terlepas rumah tersebut masih ada atau hancur, itu tidak masalah bagiku. Aku lebih mengkhawatirkan Nadia yang dijauhkan dari keluarganya. Nadia terpisah jauh dari anaknya. Semoga mereka bisa bersama kelak." "Rumah terapung ini adalah rumahku," Elwartowski menambahkan.

Sebelumnya, Ekwartowski menulis rumah ini tidak dikerjakan sendiri. Dia bekerjasama dengan perusahaan konstruksi.
"Selama kami bisa melewati ini, tidak masalah bagi kami. Kami ingin tetap hidup," Elwartowski menambahkan.
Ocean Builders, perusahaan yang mendanai rumah terapung Elwartowski mengatakan, pihaknya merancang 20 unit rumah terapung.
Fenomena rumah terapung muncul di California, AS sejak tahun 2008 dengan dukungan dana dari taipan asal Silicon Valley, Peter Thiel, yang mempopulerkan kedaulatan di luar negara. 

Credit  tempo.co

Pegiat Thailand protes komisi setelah pemilihan kacau

Para pegiat menentang hasil pemilihan umum di Bangkok, Thailand, 31/3/2019. (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Bangkok (CB) - Lebih 100 pegiat oposisi melakukan aksi protes di bagian tengah Bangkok pada Ahad (31/3), menuduh komisi pemilihan menunda-nunda dan memanipulasi hasil pemungutan suara pertama sejak kudeta tahun 2014.

Sepekan setelah pemilihan umum pada 24 Maret, hasil pemungutan suara belum diketahui dengan jelas sampai komisi itu mengumumkan hasil-hasil resmi, yang dijadwalkan pada 9 Mei.

Komisi tersebut sudah menyiarkan sebagian hasil pemungutan suara pada malam setelah pemilihan dan membutuhkan empat hari lagi untuk dapat menyiarkan hasil penghitungan.

Hasil penghitungan sementara menunjukkan satu partai pendukung junta militer yang berkuasa menang dalam pemilu tetapi partai Pheu Thai yang beroposisi dalam penghitungan suara sementara meraih suara lebih banyak di DPR.

Baik partai Palang Pracharat - yang berusaha mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha tetap berkuasa - maupun "Barisan Demokratik" beranggota tujuh partai antijunta, telah mengklaim memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan mendatang.

"Enyahlah! Hentikan penipuan! Hormati rakyat!" teriak para pengunjuk rasa di dekat Monumen Kemenangan di Bangkok.

Mereka mengajak para pejalan kaki membubuhi tanda tangan pada petisi daring untuk memakzulkan komisi itu. Komisi tersebut menolak untuk berkomentar mengenai kecaman terhadap penanganannya atas hasil-hasil pemilu.

Keadaan yang tak menentu terkait pemilu itu bisa menaikkan ketegangan pada saat negara Asia Tenggara tersebut sedang menyiapkan upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn pada Mei.

Pada Sabtu, Raja Thailand mengeluarkan perintah pencabutan gelar kerajaan yang dianugerahkan kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta militer awal tahun 2006 dan memiliki hubungan dengan partai Phue Thai.

Credit  antaranews.com

Raja Thailand Cabut Gelar mantan PM Thaksin Shinawatra

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencabut seluruh gelar yang diberikan kepada mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)

Jakarta, CB -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencabut seluruh gelar yang diberikan kepada mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. Keputusan itu diambil karena Thaksin dianggap skandal kejahatan dan malah kabur ke luar negeri ketimbang menghadapi proses hukum.

"Mencabut seluruh gelar yang diberikan kerajaan karena Thaksin divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Selain itu, dia meninggalkan kerajaan ini dan merupakan sikap yang sangat tidak patut," demikian isi sabda Raja Vajiralongkorn, seperti dilansir AFP, Minggu (31/3).

Raja Vajiralongkorn mencabut gelar Chula Chom Klao dari Thaksin. Pernyataan itu disampaikan sepekan setelah pemilihan umum digelar.

Sikap Raja Vajiralongkorn menjadi sinyal dia tidak rela jika kelompok pendukung Thaksin, melalui Partai Pheu Thai, menang dalam pemilu. Sehari sebelum pemilihan umum digelar, dia juga mengimbau supaya rakyat Thailand mendukung 'orang-orang baik' untuk mencegah kekacauan pemerintahan.


Raja Vajiralongkorn juga tidak setuju ketika kakaknya, Putri Ubolratana Rajakanya, dicalonkan sebagai kandidat perdana menteri oleh Partai Thai Raksa Chart.

Mahkamah Konstitusi Thailand lantas membubarkan Parta Thai Raksa Chart.

Menurut hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Thailand, partai pro junta militer Palang Pracharath meraih 8,4 juta suara. Sedangkan partai pendukung Thaksin, Pheu Thai, meraup 7,9 juta suara.

Angkatan bersenjata Thailand mengkudeta Thaksin pada 2006. Dia kemudian kabur ke luar negeri dua tahun kemudian ketika proses hukum terkait skandal korupsinya sedang berjalan.

Sang adik, Yingluck Shinawatra, kemudian terpilih menjadi perdana menteri pada 2011. Namun, nasibnya sama dengan sang kakak yakni dikudeta pada 2014.

Yingluck juga dibelit skandal korupsi skema pembelian beras. Dia juga tidak mengikuti proses hukum dan kabur ke luar negeri.

Saat ini baik Palang Pracharath dan Pheu Thai sama-sama mengklaim unggul dalam pemilu. Mereka juga menyatakan sudah mencari mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan.

Akan tetapi, banyak pihak meragukan keabsahan hasil pemilu Thailand. Menurut kalangan pemantau pemilu, kuat dugaan proses pemungutan suara direkayasa demi memenangkan faksi pendukung junta militer.

Credit  cnnindonesia.com

Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas di Pemilu

Ilustrasi pemilihan umum Thailand 2019. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pro junta militer, Palang Pracharat, meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar pada 24 Maret lalu. Sedangkan partai oposisi, Pheu Thai, berada di posisi kedua.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3), KPU Thailand menyatakan Partai Palang Pracharat meraup 8,4 juta suara. Namun, mereka menyatakan hasil itu belum resmi karena mereka baru akan mengumumkannya pada 9 Mei mendatang.

"Partai oposisi utama, Pheu Thai, mendapat 7,9 juta suara," kata Sekretaris Jenderal KPU Thailand, Krit Urwongse.


Menurut Krit, hasil penghitungan itu sudah 100 persen. Mereka belum menyampaikan hasil penghitungan keseluruhan untuk 500 kursi di parlemen.

Untuk posisi 350 kursi Majelis Rendah, Partai Pheu Thai diperkirakan berhasil merebut 137 kursi. Sedangkan Palang Pracharat mendapat 97 kursi.

Sedangkan untuk hasil perolehan 150 kursi di Dewan Perwakilan belum ditentukan karena cara penghitungannya cukup rumit.

Akan tetapi, baik Pheu Thai dan Palang Pracharat saling klaim menang dan sudah bersiap membentuk koalisi untuk membangun pemerintahan selanjutnya.

Meski begitu, aroma kecurangan mencuat dalam pemilu Thailand yang digelar sejak kudeta pada 2014. Kelompok pemantau menyatakan proses pemungutan suara di Negeri Gajah Putih cenderung menguntungkan kelompok pro militer dan calon petahana saat ini, Prayut Chan-ocha. Menurut mereka hal itu terlihat dari berlarutnya proses penghitungan suara yang seharusnya sudah selesai pada Senin (25/3) lalu.

Calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, menyatakan mereka saat ini sedang mendekati partai lain untuk membentuk koalisi.

"Pembentukan pemerintahan ini harus menjawab keinginan rakyat dan membawa negara ke arah demokratis," kata Sudarat.

Partai Palang Pracharat yang pro militer menyatakan juga akan membentuk koalisi. Mereka yakin akan menang dalam pemilihan umum 2019.

"Palang Pracharat akan berbicara dengan partai yang satu pemikiran dan dan ideologi yang sama untuk menggerakkan negara ke arah yang lebih baik," kata juru bicara Partai Palang Pracharat, Kobsak Pootrakool.

Salah satu partai yang kemungkinan besar bakal digandeng Partai Pheu Thai adalah Partai Kemajuan Masa Depan (FWP) yang dipimpin oleh pengusaha Thanathorn Juangroongruangkit.

Sedangkan partai yang menjadi incaran kedua belah pihak adalah Bhumjaithai. Perolehan suara partai dengan agenda legalisasi ganja dan berbagi kendaraan itu dianggap sangat penting untuk menentukan kemenangan masing-masing pihak.

Partai Pheu Thai merupakan pendukung kakak beradik sekaligus mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra. Mereka masih mempunyai basis pendukung yang kuat terutama di daerah pedesaan.

Credit  cnnindonesia.com

Pemilu Thailand, Partai Pheu Thai Klaim Bentuk Koalisi Mayoritas

Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri Thailand dari partai oposisi terbesar Phue Thai memberikan suara di TPU berlokasi di Lat Phrao Road distrik 12 di Bangkok hari Minggu, 24 Maret 2019 jam 10..30 waktu setempat.

CB, Jakarta - Pasca-pemilu Thailand, partai Pheu Thai mengumumkan koalisi tujuh partai dengan 255 kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Kandidat perdana menteri Khunying Sudarat Keyuraphan, seperti dikutip dari Bangkok Post, 27 Maret 2019, mengatakan partai Pheu Thai dan enam partai lain berupaya mencegah Prayut Chan-o-cha untuk berkuasa. Dia mengklaim, partai koalisi pro demokrasi mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru karena memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Pengumuman koalisi digelar di Lancaster Hotel, di seberang markas Pheu Thai di Phetchaburi Road, yang dihadiri perwakilan enam partai lain di antaranya Partai Future Forward, Thai Liberal (Seri Ruam Thai), Prachachat, Puea Chart dan People Power.

Hanya perwakilan dari partai New Economics tidak hadir meski mengkonfirmasi ikut koalisi oposisi.

Dalam deklarasi itu hanya enam pemimpin partai yang menandatangani perjanjian pembentukan koalisi. Namun, Khunying Sudarat mengatakan, mereka masih aktif mencari sekutu koalisi dari partai lain.
Pemimpin partai Future Forward, Thanatorn Juangroongruangkit, juga sepakat dengan Khunying Sudarat untuk mencegah junta militer kembali berkuasa.

Menurutnya, upaya membentuk pemerintahan minoritas di parlemen akan berakhir dengan kebuntuan dan kekacauan. Dia juga meminta agar KPU transparan terkait pengumuman hasil pemilu.


Sementara pemimpin partai Prachachat Wan Muhamad Nor Matha mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU Thailand menunda pengumuman hasil pemilu, selain untuk menguntungkan partai tertentu.
Sejauh ini, KPU masih menunda pengumuman hasil pemilu Thailand, namun berdasarkan hitung cepat tak resmi, partai Pheu Thai memimpin dengan 137 kursi disusul partai PPRP yang mendukung Prayuth Chan-o-cha dengan 97 kursi.

Credit  tempo.co

Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand "sangat condong" ke Junta

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memasukan kertas suara pada pemilihan umum Bangkok, Thailand, Minggu (24/3/2019). (REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA)

antara

Bangkok (CB) - Kampanye pemilihan umum yang berlangsung pada akhir pekan di Thailand "sangat condong" untuk menguntungkan satu partai yang dekat dengan junta militer, kata seorang pemantau pemilihan dari Asia pada Selasa, mengeritik proses penghitungan surat suara yang menimbulkan kecurigaan.

Kebingungan atas hasil-hasil pemilu dua hari setelah pemungutan suara pada Ahad telah menghapus harapan-harapan bahwa pemilihan pertama sejak kudeta militer tahun 2014 akan mengakhiri pergolakan politik hampir selama 15 tahun di kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Hasil-hasil resmi belum diumumkan, tapi "fron demokrasi" yang beroposisi mengatakan pihaknya telah menarik cukup mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan, sementara partai pro-tentara juga menyatakan kemenangan dan mengatakan tidak akan menerima seseorang selain pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berkantor di Bangkok belum mengumumkan penilaiannya apakah terjadi kecurangan dalam pemilihan. Dua pihak tersebut mengaku meraih kemenangan dalam pemungutan suara.

Namun ketika ditanya apakah pemilu itu berlangsung jujur dan adil, seorang pejabat ANFREL menolak mengomentari langsung, hanya mengatakan, "Lingkungan sangat condong menguntungkan junta militer."

"Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama," kata Rohana Nishanta Hettiarachchie, ketua misinya. "Tak adil untuk ambil simpulan seluruh proses berjalan jujur dan adil atau tidak."

Komisi Pemilihan Thailand belum segera bersedia memberi komentar. Komisi itu sebelumnya menolak menanggapi tuduhan-tuduhan mengenai kecurangan.

Credit  antaranews.com

Mantan PM Abhisit mundur setelah partainya kalah dalam pemilihan

Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva

Bangkok (CB) - Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat setelah perolehan suara partainya yang tak memuaskan dalam pemilihan umum pada Ahad (24/3).

Partai politik tertua di Thailand itu berada di posisi keempat dalam pemungutan suara, meraih tiga juta suara, menurut hasil sementara yang disiarkan Komisi Pemilihan Umum --yang sudah menghitung 91 persen kertas suara.

"Saya harus bertanggung jawab atas hal ini. Saya mengundurkan diri dari kepemimpinan saya di Partai Demokrat," kata Abhisit, yang menjadi perdana menteri pada 2008-2011.

Credit  antaranews.com

Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Rakyat berbaris untuk memberi suara di tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand. (17 Maret 2019/ REUTERS/Soe Zeya Tun)

Bangkok (CB) - Hasil sementara dari pemilihan umum di Thailand yang diselenggarakan pada Ahad menunjukkan partai pro-militer unggul sedikit daripada partai populis yang memimpin "fron demokrasi", hasil tak terduga dari pemungutan suara yang telah lama diundur setelah kudeta tentara tahun 2014.

Dengan 89 persen kertas suara sudah dihitung, Komisi Pemilihan melaporkan Palang Pracharat, partai yang pro-militer, unggul dengan meraih 7,0 juta suara. Partai tersebut mendukung pemimpin junta Prayuth Chan-ocha agar tetap berkuasa.

Partai oposisi utama Phue Thai Party, yang telah menang dalam tiap pemilihan sejak tahun 2001, berada di posisi kedua dengan meraih 6,6 juta suara.

Hasil sementara itu tidak menyebutkan berapa banyak perolehan suara oleh partai-partai peserta pemiliu di parlemen majelis rendah.

Thailand sudah diperintah oleh junta militer selama hampir lima tahun sejak Prayuth, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat, menggulingkan pemerintahan terpilih terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang juga digulingkan oleh tentara tahun 2006.

Thaksin kini berada di pengasingan.

Sekitar 80 persen dari 51,2 juta pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka, kata Komisi Pemilihan sekitar sejam sebelum pemungutan suara ditutup pukul 17.00 waktu setempat.

Setelah tempat pemungutan suara ditutup, Reuters salah melaporkan Thai PBS TV --yang mengumumkan jumlah dari perolehan suara dari hasil jajak pendapat tetapi jumlah kursi bagi partai-partai yang ikut pemilihan itu yang disiarkannya berasal dari jajak pendapat terakhir sebelum pemilihan.

Angka-angka yang disiarkan Thai PBS TV berasal dari pusat riset Super Poll.

"Kami meminta maaf atas miskomunikasi staf kami kepada Reuters yang mengadakan exit poll," kata Paweenrat Sukpongpimon, pakar statistik di Super Poll.

Pemilihan tersebut akan menentukan susunan di Dewan Perwakilan yang berkursi 500. Majelisi rendah itu dan majelis tinggi, Senat, yang semuanya akan dtunjuk oleh junta yang berkuasa - akan memilih perdana menteri yang akan datang.

Credit  antaranews.com

Oposisi Thailand tidak mampu bentuk pemerintahan mayoritas

Calon perdana menteri partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan memasukkan kertas suara saat pemilhan umum di tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand, Minggu (24/3/2019). (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Bangkok (CB) - Suatu hitung cepat dalam pemilihan umum pertama di Thailand sejak kudeta 2014 menunjukkan partai Pheu Thai dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri meraih kursi terbanyak yaitu 163, sedangkan partai militer menduduki posisi kedua dengan 96 kursi.

Jika hasil tersebut benar, Pheu Thai tidak memiliki cukup suara untuk membentuk pemerintahan mayoritas dalam harapannya untuk menciptakan "front demokrasi" dengan partai-partai lain.

Partai pro-tentara Palang Pracharat yang ingin mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri juga memerlukan mitra koalisi, tetapi mungkin memiliki peluang yang lebih baik berkat aturan pemilihan yang ditulis oleh junta.

Hitung cepat itu diselenggarakan oleh lembaga riset Thailand Super Poll dan disiarkan segera oleh televisi setempat PBS setelah pemilihan pukul lima sore, Minggu.

Credit  antaranews.com

Pemilu Pertama Thailand usai Kudeta 2014

Warga Thailand memilih antara pemimpin dari junta militer atau partai pro-demokratis, Minggu (24/3). (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Masyarakat Thailand berbondong-bondong menuju tempat pemilihan umum pada Minggu (24/3).

Ini merupakan Pemilu pertama mereka setelah kudeta 2014. Ada lebih dari 50 juta warga Thailand yang akan memilih antara pemimpin junta dan pemimpin dari garda demokratis.

Pemerintah menyediakan 93 ribu tempat pemilihan di 77 provinsi di Thailand. Bilik suara itu terbuka sampai pukul lima sore nanti. Kata komisi pemilihan setempat, hasil tidak resmi pemimpin terpilih dapat diketahui tiga jam setelah pemilihan.

Thailand selama ini berada di bawah kepemimpinan militer, sejak Prayuth Chan-ocha yang kemudian menjadi kepala militer, menggulingkan pemerintahan terpilih yang barkaitan dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh militer pada 2006.

Menurut analis, sistem pemilihan yang sekarang menguntungkan partai-partai pro-militer karena didesain mencegah partai yang berkaitan dengan Thaksin kembali ke tampuk kekuasaan.

Mengutip Reuters, partai pro-Thaksin menang setiap pemilihan umum sejak 2001.

Prayuth sebagai pemimpin junta menjanjikan keamanan dan kestabilan bagi Thailand. Dalam kampanyenya ia menyerukan, "Sebelumnya, kita selalu diselimuti krisis. Kita tidak boleh membiarkan krisis-krisis itu terjadi lagi, paham?"

Kelompok anti-Thaksin dan pro-Thaksin berulang kali bentrok di jalanan. Anti-Thaksin identik dengan kaus kuning, sementara pro-Thaksin berkaus merah. Kelompok kaus kuning menuding partai Thaksin korupsi. Sementara massa pro-Thaksin menduduki distrik bisnis di Bangkok selama berbulan-bulan pada 2010 setelah pengadilan membubarkan pemerintah.

Selain melumpuhkan perdagangan, peristiwa itu juga menewaskan sedikitnya 90 orang.

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Thailand berkunjung ke Indonesia bahas ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan pernyataan pers terkait sejumlah isu terkini di Jakarta, Selasa (12/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (13/3), untuk membicarakan beberapa isu terkait perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Ini merupakan pertemuan ketiga dalam tiga bulan terakhir sehingga menunjukkan intensitas hubungan dua menlu. Kebetulan juga pada tahun ini Thailand merupakan Ketua ASEAN sehingga isu yang menjadi fokus perhatian untuk pertemuan bilateral mereka adalah mengenai ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Selasa.

Kedua menlu antara lain akan membahas beberapa program kerja, yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai pada Januari lalu, sesuai dengan tema ASEAN tahun ini yakni “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” (Advancing Partnership for Sustainability).

Indo-Pasifik juga akan menjadi bahan pembahasan menlu Indonesia dan Thailand, mengingat para pejabat tinggi negara-negara ASEAN telah ditugaskan oleh menlu masing-masing untuk menyelesaikan rancangan pandangan umum ASEAN mengenai konsep Indo-Pasifik.

Selain itu, kedua menlu akan membahas Rakhine. Negara bagian di Myanmar itu menjadi tempat Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre) menjalankan mandat untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar.

“Fokus kita saat ini adalah memberi dukungan bagi AHA Centre untuk membantu proses repatriasi yang aman dan bermartabat, sesuai kesepakatan para menlu ASEAN dalam pertemuan di Chiang Mai,” ujar Arrmanatha.

Selain isu ASEAN, Menlu Retno dan Menlu Pramudwinai akan membicarakan upaya penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Isu yang menjadi perhatian utama Indonesia dan Thailand, sebagai produsen karet terbesar dunia, adalah penurunan harga karet.

“Kedua negara akan mendiskusikan upaya bersama untuk mencoba menstabilkan harga karet yang dalam beberapa bulan terakhir terus menurun,” tutur Arrmanatha.

Dari segi ekonomi, menurut Arrmanatha, nilai perdagangan Indonesia dan Thailand menunjukkan angka yang cukup baik.

Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai 17,77 miliar dolar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain berupa mesin, peralatan listrik, makanan, produk kertas, dan aksesoris kendaraan.

Sementara produk yang diimpor Indonesia dari Thailand didominasi kendaraan bermotor, produk metal dan baja, tekstil, serta makanan. 

Credit  antaranews.com

Partai Thai Raksa Chart Bakal Lawan Pemerintah di Pemilu Thailand

Seorang masa anti pemerintah melambaikan bendera nasional Thailand di dekat kotak-kotak pemungutan suara yang akan didistribusikan ke TPS jelang pelaksanaan Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). Menurut pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, mereka berhasil mengganggu jalannya Pemilu dengan menutup ratusan TPS di seluruh Thailand. REUTERS/Nir Elias

CB, Jakarta - Para mantan anggota Partai Thai Raksa Chart berencana memblokade upaya pemerintah Thailand untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada 24 Maret 2019 mendatang.
Thailand saat ini dipimpin oleh militer atau disebut pemerintahan Junta yang sudah berkuasa selama hampir lima tahun. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, yang juga mantan panglima militer Thailand, mencalonkan diri untuk kembali duduk di kursi perdana menteri.
Dikutip dari straitstimes.com, Minggu, 10 Maret 2019, para mantan petinggi Partai Thai Raksa Chart rencananya akan menggunakan jargon 'bergerak menuju demokrasi' untuk mengkampanyekan pemulihan demokrasi penuh di Thailand. Partai Thai Raksa Chart sudah dibubarkan setelah mengusung Putri Raja Thailand, Ubolratana Rajakanya, sebagai calon perdana menteri Thailand.
Ketua bidang strategis Partai Thai Raksa Chart, Chaturon Chaisang, mengatakan para mantan pejabat tinggi Partai Thai Raksa Chart itu akan mempelajari aturan pemilu, termasuk apakah diperbolehkan membubarkan partai itu.

Para mantan anggota Partai Thai Raksa Chart sekarang berencana mendorong para pendukung mereka untuk memilih kolom golongan putih atau golput di kertas suara.
Sebelumnya pada Kamis, 7 Maret 2019, pengadilan Thailand memutuskan membubarkan Partai Thai Raksa Chart karena dianggap telah bertentangan dengan konstitusi kerajaan. Partai Thai Raksa Chart dianggap telah melanggar aturan karena memilih Putri Ubolratana sebagai calon perdana menteri. Pencalonan itu langsung ditentang oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang mengingatkan bahwa anggota kerajaan tidak boleh menduduki jabatan politik.

Partai Thai Raksa Chart terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang sekarang berada di pengasingan. Partai Thai Raksa Chart memiliki posisi yang sama seperti Partai Pheu Thai, yakni berada dikubu oposisi.
Partai Pheu Thai tidak memasukkan kandidat di semua daerah pemilihan dan Partai Thai Raksa Chart diharapkan bisa mengisi kekosongan itu. Hal ini adalah bagian dari strategi untuk memaksimalkan suara bagi sekutu-sekutu Thaksin.
Thaksin atau para pendukungnya selalu memenangkan pemilu Thailand sejak 2001, namun selalu digulingkan oleh militer atau pengadilan. Hal ini bagian dari pergulatan kekuasaan kelompok itu dengan militer dan para elit Kerajaan.

Credit  tempo.co

Partai Pesaing Utama Junta Dibubarkan Sebelum Pemilu Thailand

Demonstran anti-kudeta memakai topeng kertas dengan tulisan kebebasan dan pemilu sambil mengangkat tiga jari saat protes di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand (1/6). Sekitar 30 orang lakukan protes di dalam mal di daerah Asoke. REUTERS/Damir Sagolj

CB, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembubaran partai Thai Raksa Chart (TRC) karena mencalonkan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri dalam pemilu Thailand.
MK memutuskan dengan suara 6 berbanding 3 untuk melarang 14 eksekutif TRC pada 8 Februari untuk mencalonkan diri dalam pemilihan selama 10 tahun. Dengan suara bulat, MK juga melarang eksekutif TRC mendirikan partai, menurut laporan Bangkok Post, 7 Maret 2019.
Sebelumnya KPU menyatakan partai Thai Raksa Chart melanggar UU pemilu dengan pasal membahayakan keberlangsungan monarki, karena mencalonkan Putri Ubolratana, kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. KPU kemudian melimpahkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, semua pasal konstitusi menyebut bahwa raja dan keluarga kerajaan setingkat mom chao atau lebih tinggi harus netral politik.
"Jika (keluarga kerajaan) memasuki politik, maka akan melanggar konstitusi," kata MK.
Tindakan TRC dapat merusak institusi itu karena sang putri adalah anak tertua dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan saudara perempuan dari Yang Mulia Raja.
"Meskipun TRC memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya, tindakan mereka tidak boleh memiliki efek buruk atau merusak aturan monarki konstitusional atau membahayakan netralitas politik monarki," lanjut MK.

Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Keputusan ini final dan mengikat, ketika diumumkan di gedung MK di Chaeng Wattana, Bangkok, pada Kamis sore dengan keamanan tingkat tinggi. Sebanyak 1.000 personel keamanan berjaga di radius 500 meter.
South China Morning Post melaporkan, keputusan kontroversial ini diumumkan di depan 30 perwakilan partai dan anggota Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan pembubaran partai kuat pesaing pro junta militer ke Mahkamah Konstitusi pada 13 Februari setelah TRC menominasikan sang putri pada 8 Februari.
Pejabat tinggi KPU sebelumnya mengatakan jika partai TRC dibubarkan, pencalonan semua dari 282 kandidat anggota parlemen-nya akan secara otomatis dibatalkan dalam pemilu 24 Maret mendatang dan semua suara yang mereka peroleh akan dianggap tidak sah.
Putusan ini secara efektif mendiskualifikasi Chart Raksa Thailand dan para kandidatnya untuk bertarung dalam pemilihan umum pada 24 Maret, memberikan pukulan telak bagi kubu keluarga Shinawatra karena tanpa dukungan partai, tidak mungkin dapat membentuk pemerintahan.

Thai Raksa Chart bukan yang terbesar dari partai-partai yang setia pada Shinawatra, tetapi banyak dari konstituennya yang diyakini akan menang, dan ini menjadi modal untuk melawan koalisi pro junta militer Thailand, termasuk partai Palang Pracharat, yang telah mencalonkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sebagai kandidat perdana menteri di pemilu Thailand.

Credit  tempo.co

KPU Thailand Ingin Bubarkan Partai Pengusung Kakak Raja

Anggota Kerajaan Thailand, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi. (AFP Photo/Mike Clarke)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan bakal mencari cara untuk membubarkan Partai Thai Raksa Chart yang sempat mengusung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi (67) sebagai calon perdana menteri. Menurut mereka, partai itu melanggar undang-undang karena mencalonkan keluarga kerajaan.

"Maka dari itu, kami sepakat akan mendaftarkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan monarki konstitusional," demikian pernyataan KPU Thailand, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2).

Partai Thai Raksa Chart membantah mereka melanggar aturan pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan bakal memutuskan hal itu pada Kamis (14/2) besok.


Partai Thai Raksa Chart dibentuk oleh para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Mereka melakukan itu sebagai upaya berjaga-jaga jika partai utama mereka, Pheu Thai, dibubarkan oleh pemerintah militer sebelum pemilihan umum.

Pada Senin (11/2) lalu, KPU Thailand memutuskan mencoret Putri Ubolratana dari daftar bakal calon perdana menteri. Keputusan ini mengakhiri polemik yang menghangat di Negeri Gajah Putih soal keterlibatan keluarga kerajaan dalam politik.

Partai Thai Raksa Chart mengusung Ubolratana untuk bersaing dengan petahana yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata, Prayut Chan o Cha. Pemilihan umum di Negeri Gajah Putih dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret mendatang.

Pemilu ini adalah janji angkatan bersenjata Thailand, setelah melakukan kudeta pada 2014 silam. Pencalonan Ubolratana sempat menuai perdebatan karena sebagai keluarga kerajaan mereka terikat etika yaitu dilarang berpolitik praktis. Di sisi lain, aturan undang-undang menyatakan melarang menghina, mengancam, atau mencemooh keluarga kerajaan. Apalagi, Thailand sudah menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional sejak 1932.

Raja Maha Vajiralongkorn juga menyatakan keberatan atas pencalonan sang kakak sebagai perdana menteri.






Credit  cnnindonesia.com

Thailand bekukan izin TV yang terkait mantan PM Thaksin

Pengunjuk rasa anti pemerintah berkumpul dekat sebuah kertas karton yang mengejek Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha sebagai Pinokio dalam unjuk rasa menuntut pemerintahan militer mengadakan pemilihan umum pada bulan November di Bangkok, Thailand, Selasa (22/5/2018). (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Bangkok (CB) - Badan regulator telekomunikasi Thailand, Selasa, membekukan izin operasional stasiun TV yang memiliki hubungan dengan mantan perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, beberapa pekan menjelang pemilihan umum.

Badan regulator itu membekukan izin tersebut dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Program "Tonight Thailand" dan "Wake Up News" di Voice TV menyebarkan informasi yang memicu kebingungan publik serta perpecahan, kata Komisi Telekomunikasi dan Penyiaran Nasional (NBTC) tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, demikian Reuters melaporkan.

"NBTC memerintahkan Voice TV untuk memperbaiki diri dengan membekukan izin operasional selama 15 hari," kata Komisioner NBTC Perapong Manakit.

Pemilu 24 Maret mendatang akan mempertemukan kalangan promiliter dan loyalis Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dengan gerakan rakyat yang dipimpin Thaksin dan para pendukungnya.

Pemilu itu menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2014 dan digelar di tengah kekhawatiran upaya penumpasan yang dilakukan junta terhadap lawan-lawannya.

Voice TV dimiliki oleh dua anak Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta pada 2006. Sejak 2008, Thaksin tinggal dalam pengasingan untuk menghindari dakwaan korupsi yang menurutnya bermotif politik.

Sekretaris Jenderal NBTC Takorn Tantasith mengatakan pelanggaran itu menentang undang-undang penyiaran, khususnya bagian yang berfokus pada keamanan nasional serta keamanan dan ketertiban.

Beberapa episode yang disebutkan dalam salinan perintah NBTC, yang ditayangkan Voice TV, menampilkan wawancara dengan dua calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai naungan Thaksin.

Voice TV pernah dua kali ditutup, yaitu dua hari menjelang kudeta 2014, yang menggulingkan adik Thaksin, mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra, serta pada 2017.

Pemimpin ekeskutif Voice TV Mekin Petchplai menyebut perintah itu tidak adil dan mengatakan pihaknya akan melakukan banding dan ganti rugi senilai lebih dari 100 juta bath (seikitar Rp44,8 miliar).

"Saat negara ini bersiap menggelar pemilu dalam beberapa pekan ke depan, (hal ini) harus dihentikan karena rakyat membutuhkan berita imbang yang berkualitas untuk menentukan suara mereka," kata Mekin.

Credit  antaranews.com