CUPUMA

Rabu, 25 April 2018

Jepang Tak Tutup Kemungkinan Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi dengan Korut

TOKYO - Jepang menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk turut menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Utara (Korut), jika pertemuan antara Korut dan Korea Selatan (Korsel) berjalan dengan lancar.

"Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengatakan kepada Presiden Moon Jae-in bahwa Jepang dapat memulai dialog dengan Korut jika pembicaraan Korsel dan Korut, serta Korut dan Amerika Serikat (AS) berhasil," kata administrasi kepresidenan Korsel, seperti dilansir Spuntik pada Selasa (24/4).

Abe berbicara dengan Jae-in melalui sambungan telepon pada Selasa siang. Pembicaraan ini dilakukan beberapa hari jelang pertemuan antara Jaen dan Kim Jong-un di sebuah desa di dekat perbatasan Korut dan Korsel.

Administrasi kepresidenan Korsel menyatakan, dalam pembicaraan itu Abe menuturkan bahwa sama halnya dengan Seoul, Tokyo juga memiliki sejumlah masalah yang harus diselesaiakan dengan Korut. Sebuah dialog terbuka sangat mungkin untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Jepang dan Korut memiliki masalah nuklir dan rudal, masalah penculikan (warga Jepang), tetapi jika pertemuan tingkat tinggi AS dan Korut berhasil setelah KTT Utara-Selatan, dialog antara Jepang-Korut mungkin akan terjadi," kata Abe seperti dikutip oleh administrasi kepresidenan Korsel.

Sementara itu, dalam pembicaraan itu Jae-in menyampaikan inisiatifnya untuk mengadopsi deklarasi tentang penghentian permusuhan di Semenanjung Korea.

"Deklarasi tentang penghentian permusuhan adalah masalah yang sedang diselesaikan tidak hanya dalam format Selatan-Utara, keberhasilannya dapat dicapai setidaknya dalam kasus perjanjian trilateral, antara Selatan, Utara dan AS," kata Moon.

Presiden Korsel itu menambahkan bahwa dalam pembicaraan yang akan datang dengan Jong-un, dia juga akan berbicara tentang warga Jepang yang diduga diculik oleh dinas intelijen Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an.

Credit sindonews.com

Indonesia Bagikan Pengetahuan UKM ke 12 Negara Asia-Pasifik

BANDUNG - Pengalaman Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia siap dibagikan kepada 24 pelaku usaha dan pemerintahan yang berasal dari Kamboja, Laos, Myanmar, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Timor Leste, Fiji, Tonga, Papua New Guinea, Samoa, dan Nauru. Para peserta akan mengikuti pelatihan International Training on Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) Empowerment for Asia and Pacific Countries yang berlangsung pada tanggal 22 April-1 Mei 2018 di dua kota yaitu Jakarta dan Bandung.

Kegiatan ini merupakan kerja sama Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI dengan SMESCO Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Bagi Indonesia, UKM adalah salah satu sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan RI di hadapan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12, 99% jumlah entitas usaha di Indonesia adalah UKM, dan UKM telah berhasil menciptakan total 107,6 juta lapangan pekerjaan di seluruh negeri. Hal ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Rossy Verona, pada saat membuka resmi acara pelatihan (23/4).

Turut memberikan sambutan dalam pembukaan pelatihan, Emilia Suhaimi, Presiden Direktur SMESCO Indonesia, yang menyampaikan pentingnya pemberdayaan UKM melalui pelatihan bagi negara-negara berkembang terkait tantangan yang dihadapi UKM seperti akses terhadap permodalan, SDM, dan teknologi.

Dalam kegiatan ini, para peserta akan memperoleh pelatihan bidang kewirausahaan yang meliputi materi dasar teknik pemasaran, business starter, business finance, packaging, online marketing, dan kunjungan ke sentra-sentra UKM di Bandung dan Jakarta. Selain itu, peserta juga akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kerja sama di bidang entrepreneurship dan usaha kecil dan menengah serta upaya menciptakan jejaring (network) antar negara peserta.

Hadir sebagai pembicara dalam sesi training hari ke-1 adalah Radityo Atmojo, Kepala Hubungan Pemerintahan, PT. Shopee Indonesia dan Darningsih Rustiadji, owner Packaging House Indonesia. Perwakilan dari TrainingZen, Bina Mitra Usaha Nusantara, dan Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM akan membagi pengalamannya pada sesi-sesi berikutnya.

Direncanakan para peserta pelatihan juga berkesempatan untuk mengunjungi acara INACRAFT yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 29 April 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Di sela-sela pameran INACRAFT, peserta akan bertukar pengalaman tentang usaha mandiri dengan para pengrajin Indonesia dan membangun networking antar sesamanya.

“Keahlian yang diperoleh di Indonesia hanyalah permulaan. Yang penting adalah bagaimana para peserta dapat menggunakan ilmu yang didapat bagi kemajuan individu, masyarakat, maupun negara di tempat mereka berasal”, tegas Rossy.

Training ini merupakan bentuk implementasi komitmen Pemerintah Indonesia terkait pemberian bantuan teknik di dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Kegiatan ini dipandang penting dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di tingkat global (Direktorat Kerja Sama Teknik-Kementerian Luar Negeri RI).

Credit sindonews.com

Indonesia Terima Penghargaan World Interfaith Harmony 2018

Pendeta Jacklevyn Manuputty (ketiga dari kiri) setelah menerima penghargaan dari Raja Abdullah II (keenam dari kiri) di Istana Husseiniyah, Amman (23/4), Yordania. (Ist/KBRI Amman)

Jakarta, CB -- Indonesia mendapat penghargaan World Interfaith Harmony Week 2018 atas penyelenggaraan Pekan Harmoni Antar-Agama Dunia yang digelar di Jakarta Februari 2018. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Raja Yordania, Abdullah II bin Al Hussein di Istana, Husseiniyah, Amman, Selasa (24/4).

Penghargaan diterima Pendeta Jacklevyn Manuputty, mewakili Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina, Andy Rachmianto, yang turut hadir pada upacara pemberian penghargaan tersebut, menyampaikan bahwa peran Indonesia dalam membina kerukunan antar umat beragama di Indonesia, saat ini sudah menjadi sorotan dunia dan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dunia atas capaian Indonesia.

"Indonesia dan Yordania dapat menjadi model penerapan pluralisme dan toleransi agama bagi banyak negara," ujar Dubes Andy.

Ia juga mengimbau para pemuka agama dan masyarakat di Indonesia untuk terus mempertahankan kerukunan yang telah terjaga dengan baik serta untuk menurunkannya kepada generasi muda dan menularkan kepada masyarakat dibelahan dunia lainnya, melalui perilaku bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila.

Kekuatan kerukunan antar umat di seluruh dunia saat ini sedang diuji dengan berbagai musibah yang mengatasnamakan agama. Keragaman yang dimiliki Indonesia adalah aset berharga yang perlu dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga kekuatan peran pemerintah dan masyarakat menjadi penting sebagai penjaga toleransi dan pluralisme dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang harmonis.

World Interfaith Harmony Week (WIHW) dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/65/PV.34 untuk menyelenggarakan minggu keselarasan antar-agama di seluruh dunia. Kegiatan ini diusulkan pada 2010 oleh Raja Abdullah II dan Pangeran Ghazi bin Muhammad dari Yordania.

Kegiatan dalam rangka WIHW dilaksanakan pada bulan Februari setiap tahunnya. Bertujuan untuk mempromosikan kerukunan umat tanpa memandang dasar keimanan masing-masing.

Dalam pelaksanaannya pada 2018 ini, para juri WIHW menerima 88 aplikasi yang terseleksi dari 1.232 kegiatan dan memutuskan tiga pemenang, yaitu Interfaith Center of Melbourne dari Australia dengan kegiatan berjudul "Who and Where Are We in a Changing World?"

Foto: Ist/KBRI Amman
Dubes Andy Rachmianto (kiri) bersama Pendeta Jacklevyn Manuputty.

Indonesia meraih penghargaan kedua, dimana Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, menggelar kegiatan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kesatuan Bangsa bertema "Rukun dan Bersatu, Kita Satu".

Pada acara Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kesatuan Bangsa yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut membahas tujuh isu penting seputar kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan berbangsa.

Kegiatan yang dihadiri oleh 450 tokoh lintas agama, bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan membahas seputar permasalahan kerukunan beragama yang ada di Indonesia untuk mencari solusi bersama, mencegah konflik antar-agama, serta mengedepankan dialog yang bertumpu atas ketulusan, keterbukaan dan kejujuran untuk menyelesaikan masalah.

Adapun pemenang ketiga dari World Interfaith Harmony Week 2018 yang digagas Raja Yordania, Raja Abdullah II dan Pangeran Ghazi bin Muhammad tersebut diraih Interfaith Glasglow, Inggris dengan kegiatan Friendship, Dialogue, Cooperation: Exploring Crucial Elements of Interfaith Harmony.

Credit cnnindonesia.com

9 Ribu Warga Nepal di AS Terancam Dideportasi

Presiden Donald Trump.

Foto: EPA-EFE/Michael Reynolds

Deportasi akan dilakukan setelah 24 Juni 2019.

CB, WASHINGTON -- Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan pembatalan izin tinggal sementara, sekitar 9.000 imigran Nepal. Ini adalah tindakan terbaru pemerintah Donald Trump dalam mengusir orang asing yang tinggal di AS dengan beberapa bentuk status sementara.

Menurut dokumen perencanaan internal yang dilaporkan oleh The Washington Post, Rabu (25/4), Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, akan memberi imigran Nepal masa tenggang satu tahun untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Deportasi akan dilakukan setelah 24 Juni 2019.

Orang Nepal diberi status terlindungi sementara (TPS). Status tersebut memungkinkan mereka untuk tetap berada di AS secara sah. Mereka datang ke AS setelah gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menghancurkan negara itu tiga tahun lalu, pada 25 April 2015, menewaskan hampir 9.000 orang.

Imigrasi garis keras dalam pemerintahan Trump telah mendorong untuk menghilangkan perlindungan TPS bila memungkinkan. Dalam beberapa bulan terakhir, departemen tersebut telah membatalkan izin tinggal dari 200 ribu orang Salvador, 50 ribu orang Haiti, dan sejumlah kecil orang Nikaragua dan Sudan.

Pejabat Trump mengatakan penunjukan TPS tidak pernah dimaksudkan untuk membayar residensi jangka panjang kepada orang asing, yang mungkin telah memasuki negara itu secara tidak sah atau tidak memiliki status hukum. Undang-undang mengharuskan departemen tersebut untuk mendapatkan masukan dari Departemen Luar Negeri tentang kondisi saat ini di negara-negara dengan penunjukan TPS, sebelum membuat keputusan untuk membatalkan perlindungan tersebut.

Penetapan TPS dibuat oleh Kongres pada tahun 1990 untuk menghindari mengirim orang asing kembali ke negara-negara yang tidak stabil akibat bencana alam, konflik bersenjata dan bencana lainnya.

"Kami akan terus menentukan status TPS setiap negara berdasarkan negara-demi-negara," kata Nielsen dalam pernyataan Januari, menyusul keputusannya untuk memperpanjang TPS terhadap sekitar 6.000 warga Suriah yang tanah airnya hancur akibat perang.

Hingga 6 Mei, Nielsen mengumumkan keputusan untuk 57 ribu penerima TPS dari Honduras, yang telah tinggal di AS selama dua dekade. Pemerintah Trump telah mengisyaratkan bahwa pihaknya berencana untuk mengakhiri perlindungan mereka.

Keputusan untuk memperpanjang atau membatalkan TPS untuk Nepal telah menurunkan jauh lebih sedikit perhatian dari kelompok lain. Menurut perkiraan oleh Congressional Research Service, meskipun hampir 15 ribu migran Nepal menerima status TPS setelah gempa 2015, hanya sekitar 9.000 yang tetap berada di negara tersebut dengan status itu. Orang Nepal kebanyakan terkonsentrasi di wilayah New York City.

Pejabat DHS mengatakan Nielsen belum menandatangani keputusan Nepal, tetapi dokumen internal menunjukkan bahwa badan itu sedang mempersiapkan untuk membuat pengumuman dalam beberapa hari mendatang.

Sekretaris departemen diminta untuk membuat keputusan 60 hari sebelum tanggal habisnya TPS. Dalam kasus Nepal, batas waktu jatuh pada hari peringatan gempa bumi, yaitu hari Rabu.

Credit republika.co.id

Raja Swaziland Ganti Nama Negara Jadi eSwatini

HANYA ada sedikit orang di dunia ini yang dapat mengubah nama suatu negara. Salah satunya adalah Raja Raja Swaziland Mswati III. Dia secara resmi mengganti nama negaranya menjadi Kerajaan eSwatini. Dia mengumumkan perubahan nama negara menjadi eSwatini saat peringatan 50 tahun kemerdekaan Swazi dan 50 tahun hari ulang tahunnya pekan ini.

eSwatini dalam bahasa lokal Swati berarti “tanah orang Swazi”. Raja itu sudah pernah menyebut nama Kerajaan eSwatini beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Dia pernah menyebut nama itu saat pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2017 dan di konferensi Uni Afrika serta forum internasional lainnya.

Saat berpidato di stadium di kota terbesar kedua, Manzini, 40 km timur ibu kota Mbabane, raja menjelaskan, Swaziland merupakan nama yang dimiliki sebelum dijajah Inggris. Negara miskin di bagian selatan benua Afrika itu merupakan anggota Persemakmuran dan mendapat kemerdekaan dari Inggris pada 1968.

“Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, negara kita akan dikenal sebagai Kerajaan eSwatini,” papar sang raja, dikutip kantor berita Reuters pada Kamis (19/4).

Dia menjelaskan, nama Swaziland sering membuat bingung. “Saat kita pergi ke luar negeri, orang menduga kita sebagai Switzerland (Swiss),” kata raja.

Raja yang mengenakan seragam militer warna merah dan hitam itu naik di atas mobil terbuka untuk masuk ke stadium. Dia ingin negaranya memiliki nama yang dapat menunjukkan rakyatnya. Negara itu memiliki masalah kemiskinan serta memiliki tingkat pengidap HIV/AIDS tertinggi di dunia. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menghadiri acara perubahan nama negara itu saat mengunjungi Swaziland.

Credit sindonews.com

Bahas Masalah Iran, Jenderal AS Sambangi Israel

WASHINGTON - Kepala Komando Sentral militer Amerika Serikat (AS) atau CENTCOM, Jenderal Joseph Votel dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke Israel. Votel dilaporkan berkunjung ke Israel untuk membahas masalah Iran.

Votel dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Israel, termasuk kepala militer Gadi Eizenkot, untuk membahas ketegangan antara Israel dan Iran, bersama dengan isu-isu lainnya.

Menurut seorang sumber diplomatik AS, pembicaraan antara Votel dan sejumlah pejabat Israel, khususnya dengan Eizenkot diharapkan untuk membahas kemungkinan penarikan pasukan AS dari Suriah.

"Votel juga diperkirakan akan membahas kemungkinan penarikan mundur Washington dari kesepakatan nuklir yang dicapai tahun 2015 dengan Teheran," kata sumber itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (24/4).

Belum ada pernyataan resmi baik dari AS ataupun Israel mengenai pernyataan tersebut. CENTCOM sendiri adalah badan yang bertanggung jawab atas aktivitas Amerika di Timur Tengah.

Terkait dengan kesepatan nuklir Iran, sebelumnya Rusia dan China meminta negara-negara anggota PBB untuk mendukung rancangan pernyataan yang menyatakan dukungan mutlak terhadap kesepakatan nuklir Iran.

Utusan khusus Rusia untuk konferensi non-proliferasi PBB di Jenewa, Vladimir Yermakov menyatakan bahwa kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai JCPOA, sangat rapuh dan setiap upaya untuk mengubahnya akan mempengaruhi rezim non-proliferasi global. Oleh karena itu, dia meminta semua negara untuk menyetujui rancangan pernyataan yang dibuat oleh China dan Rusia.

Rancangan pernyataan Cina-Rusia berisi seruan kepada semua negara untuk mengkonfirmasi dukungan merekauntuk implementasi yang komprehensif dan efektif dari JCPOA, dan untuk mengakui kontribusi signifikannya terhadap keamanan internasional.

Credit sindonews.com

Trump Peringatkan Iran tidak Memulai Lagi Program Nuklir

Presiden AS Donald Trump

Foto: slate.com

Rouhani juga meminta Trump tetap menjalankan kesepakatan penghentian program nuklir.

CB, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran akan menghadapi masalah lebih besar bila berani memulai lagi program nuklirnya.

''Mereka akan menghadapi masalah lebih besar dari yang pernah mereka hadapi,'' kata Trump di sela-sela pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih, Selasa (24/4).

Trump melihat, ketimbang melakukan rekonsiliasi seperti Eropa, AS lebih memilih kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Bila direalisasikan, hal itu akan mengganggu kesepakatan antara Iran dengan sejumlah negara nampak kurang berhasil.

Di Washington, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mencoba meyakinkan Trump tidak merusak perjanjian yang ada. Seorang pejabat senior Iran menyatakan Iran mungkin tidak akan melanjutkan kesepakatan penghentian program nuklirnya.

Hal itu bila Trump terus merecoki kesepakatan Iran dengan lima sejumlah adikuasa dunia antara lain Rusia, Cina, Jerman, Inggris, dan Prancis. Kesepakatan itu menjanjikan dicabutnya sanksi bila Iran bersedia menghentikan program nuklirnya.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Shamkhani, mengatakan, Organisasi Energi Atom Iran (AEO) sudah siap dengan aksi kejutan bila kesepakatan itu diacak-acak. Ditanya soal kemungkinan Iran keluar dari Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT), Shamkhani mengatakan itu adalah satu dari tiga opsi yang Iran pertimbangkan.

Presiden Iran Hassan Rouhani juga meminta Trump tetap menjalankan kesepakatan yang ada bila tak ingin menghadapi akibat yang serius. ''Saya peringatkan Gedung Putih, kalau mereka tidak memenuhi komitmennya, kami akan beraksi dan kami siap dengan segala kemungkinan,'' kata Rouhani.

Credit republika.co.id

Kapal Induk Pertama Cina Segera Diuji Coba

Kapal induk pertama Cina Liaoning.

Foto: CCTV News

Cina memiliki rencana ambisius memodernisasi militernya.

CB, BEIJING -- Kapal induk pertama Cina yang dibuat di dalam negeri diperkirakan memulai uji laut. Praduga itu muncul setelah sejumlah gambar kapal tersebut, yang meninggalkan dermaga di pelabuhan timur laut, Dalian, muncul di lokamaya Cina, Senin (23/4).

Kapal induk yang tidak disebutkan namanya, diluncurkan pada tahun lalu dan dipasangi senjata serta pranata lain serta belum memasuki masa dinas. Presiden Cina Xi Jinping mengawasi modernisasi militer yang ambisius, termasuk pembuatan jet siluman dan peluru kendali antisatelit.

Laman berita Cina, termasuk Sina, menunjukkan foto kapal induk itu pada Senin, yang tampak diturunkan dari dermaga oleh kapal tunda, meskipun tidak jelas akan berlayar ke mana. Senin adalah peringatan ke-69 pendirian angkatan laut Cina modern.

Laporan tersebut mengatakan kapal induk itu kemungkinan disiapkan untuk uji coba laut pertamanya. Kementerian Pertahanan Cina tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Gambar-gambar kapal induk ini telah banyak bocor di internet Cina, dengan sedikit perhatian nyata dari pemerintah. Media pemerintah sebelumnya telah mengutip para ahli militer yang mengatakan kapal induk yang menjadi kedua milik Cina tersebut, diperkirakan tidak akan beroperasi hingga 2020, setelah sepenuhnya dirakit dan dipersenjatai.

Sedikit yang diketahui tentang program kapal induk Cina yang merupakan rahasia negara. Namun, pemerintah mengatakan rancangan kapal induk baru didasarkan pada pengalaman dari armada pertama di negara itu, yaitu Liaoning yang dibeli bekas dari Ukraina pada 1998 dan dirakit kembali di Cina.

Kapal induk bertenaga konvensional yang baru ini akan mengoperasikan jet tempur Shenyang J-15 Cina. Tidak seperti kapal induk nuklir jarak jauh angkatan Laut Amerika Serikat, kedua kapal induk yang berfitur landas pacu loncat khas Soviet ini dimaksudkan untuk memberikan daya yang cukup bagi jet tempur untuk lepas landas dari dek yang lebih pendek. Namun keduanya tidak memiliki teknologi ketapel kuat untuk meluncurkan pesawat sebagaimana yang dimiliki kapal induk AS.

Liaoning telah mengambil bagian dalam latihan militer, termasuk di Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat, tetapi diperkirakan hanya lebih banyak bertugas sebagai kapal pelatihan. Taiwan mengatakan Cina sebenarnya membangun dua kapal induk baru, tetapi Cina belum secara resmi mengonfirmasi keberadaan kapal induk lain.

Media pemerintah Cina mengutip para ahli yang mengatakan bahwa negara itu membutuhkan setidaknya enam kapal induk. AS mengoperasikan 10 dan berencana membangun dua lagi.

Sebagian besar ahli setuju mengembangkan kekuatan semacam itu akan menjadi usaha puluhan tahun bagi Cina, tetapi peluncuran kapal induk kedua memiliki nilai gengsi tertentu bagi Beijing, yang dilihat banyak pengamat sebagai upaya mengikis reputasi militer AS di wilayah tersebut.

Credit republika.co.id

Beli 11 Jet Su-35 Rusia, Indonesia Terancam Sanksi AS

JAKARTA - Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, terancam terkena sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS) karena membeli peralatan tempur Rusia. Indonesia sudah sepakat membeli 11 unit jet tempur Su-35 yang pengiriman perdana akan berlangsung Oktober nanti.

Berdasarkan undang-undang yang diteken Presiden Donald John Trump pada bulan Agustus lalu, setiap negara yang terlibat perdagangan dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia akan menghadapi sanksi Amerika Serikat.

Para ahli mengatakan, ancaman Washington ini bisa menggagalkan kesepakatan pembelian senjata antara negara-negara Asia, terutama sekutu AS, dengan Rusia.

Undang-undang yang bisa mengacaukan kesepakatan pembelian peralatan militer Rusia oleh negara-negara Asia ini dirancang parlemen Amerika Serikat untuk menghukum pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin karena menganeksasi Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Pembelaan Putin pada rezim Suriah dan dugaan ikut campur pemilu presiden AS tahun 2016 juga jadi alasan pembuatan undang-undang tersebut.

Kesepakatan Indonesia dan Rusia untuk pembelian 11 unit jet tempur Su-35 senilai USD1,14 miliar. Jet tempur Moskow yang dibeli militer Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini kerap dijuluki "Sukhoi rasa kopi" karena pembayarannya memungkinkan dengan komoditas kopi, kelapa sawit, dan teh senilai USD570 juta dan sisanya dibayar dengan uang tunai.

Pemerintah Presiden Jokowi menyatakan bahwa pengiriman pertama beberapa jet tempur Su-35 tetap di jalurnya untuk tahun ini. Para pejabat pemerintah Indonesia seperti dilaporkan Reuters, Selasa (24/4/2018), mengaku tidak mengantisipasi adanya perubahan pada kesepakatan dengan Rusia.

Sedangkan seorang pejabat pertahanan Indonesia menolak untuk menggambarkan apa yang mungkin dilakukan jika pihak Jakarta benar-benar dijatuhi sanksi Washington karena membeli jet-jet tempur Moskow.

Selain Indonesia, negara Asia lainnya yang membeli perelatan tempur Rusia adalah India, China dan Vietnam.

"Optik pembelian senjata besar dari Rusia terlihat cukup 'rapuh' dari sudut pandang ibu kota Barat, terutama pada saat hubungan Rusia-Barat berada di titik terendah sepanjang waktu dan India mencari konvergensi strategis dengan Barat, termasuk dengan AS," kata Abhijnan Rej, pakar strategi pertahanan di Observer Research Foundation, sebuah think-tank di New Delhi, seperti dikutip Reuters.
India saat ini sedang berupaya membuat kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400. Sistem itu dibuat oleh Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation dan diekspor melalui Rosoboronexport yang sebelumnya masuk dalam daftar perusahaan yang dikenai sanksi Washington.

Vietnam, yang angkatan udaranya mengoperasikan jet tempur Su-30 Rusia dan menggunakan sistem pertahanan udara S-300, ingin melanjutkan memodernisasi peralatan militernya.

Seorang sarjana militer Vietnam, Carl Thayer, yakin bahwa Moskow masih mendorong Hanoi untuk berinvestasi dalam sistem pertahanan rudal S-400 sebagai bagian dari rencana militer jangka panjangnya.

"Saya pikir jelas bahwa Rusia masih menekan Vietnam untuk kesepakatan besar," kata Thayer. Namun, ambisi militer Vitenam juga bisa terganggu karena AS saat ini bekerja keras untuk mempromosikan penjualan perangkat keras militer Washington dan menjatuhkan sanksi terhadap agen pengekspor Rusia.

Credit sindonews.com

Indonesia-FAO Sepakat Berdayakan Petani Kecil

Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen Rudgard menyerahkan surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, Senin (23/4). (Ist.)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-bangsa (Food Agriculture Organization/FAO) sepakat untuk memberdayakan petani kecil. Komitmen itu dilontarkan Kepala Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen Rudgard, saat menyerahkan surat kepercayaan kepada Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, Senin (23/4).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan komitmen Indonesia pada perbaikan ketahanan pangan. "Saya menekankan pentingnya peran petani kecil dalam rantai suplai pangan global," kata Marsudi seperti juga diutarakan lewat akun Twitter resminya.

Menyambut pernyataan Menlu RI, Rudgard menegaskan bahwa berkaitan dengan petani skala kecil, FAO fokus pada upaya pemberdayaan petani.

"Kita harus memperbaiki kehidupan dan sumber penghidupan petani kecil di wilayah pedesaan, terutama kondisi ekonomi dan gizi mereka," kata Rudgard.

Menurutnya, perlu pendekatan yang seimbang, antara tujuan komersial sektor pertanian, dan di saat yang sama memperbaiki faktor kunci ketahanan pangan dan nutrisi.

"Akses yang mudah untuk pangan yang sehat dan bergizi adalah kuncinya, " kata Rudgard lewat rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/4).

FAO juga menekankan pentingnya 'agenda petani kecil dan pertanian keluarga'. Sekitar 90 persen dari 570 juta pertanian dimiliki dan dikelola oleh keluarga petani. Banyak keluarga petani tersebut dalam kondisi miskin dan rawan pangan serta memiliki akses terbatas terhadap pasar dan jasa.

Rudgard menuturkan pertanian yang berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan untuk peningkataan produksi pangan, menciptakan lapangan kerja dan mengelola sumber daya alam berkelanjutan. "Perbaikan kehidupan keluarga petani kecil adalah solusi dari permasalahan ini," kata Rudgard.

Dalam pertemuan dengan Rudgard, Menlu RI juga meminta dukungan bagi sawit Indonesia. "Dukungan FAO pada kelapa sawit lestari juga penting artinya," kata Menlu RI, yang juga disampaikan lewat akun Twitter-nya.

Sekitar 48 persen perkebunan kepala sawit dimiliki oleh petani kecil. Kedua pihak menggarisbawahi pentingnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Kerja Sama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kerja sama Indonesia-FAO berlandaskan pada Country Programming Framework (CPF/Kerangka Program Kerjasama Nasional), sebuah dokumen dinamis yang menetapkan empat area prioritas pemerintah sebagai referensi dalam kemitraan FAO dengan Pemerintah Indonesia selama lima tahun yaitu 2016-2020.

Dokumen tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan inovasi, praktik terbaik, pengetahuan dan standar yang ada di Indonesia secara global dengan kerjasama para ahli internasional dan nasional.

Di sektor pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan. Rudgard mengatakan FAO terus bekerja untuk menyelaraskan program FAO dengan prioritas pemerintah dan memperkuat bantuan teknis khususnya dalam sektor pangan dan pertanian.

Kedua belah pihak membahas kemungkinan untuk mengadakan pertemuan nasional dalam waktu dekat yang berfokus pada upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan status gizi seluruh rakyat Indonesia.

Rudgard telah berkecimpung selama lebih dari 30 tahun pada area pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di negara-negara tropis.

Sebelum bertugas di Indonesia, Stephen adalah Kepala Perwakilan FAO di Laos selama 4 tahun, dan 14 tahun sebelumnya bertugas di Kantor Pusat FAO di Roma, dengan posisi terakhir sebagai Chief of Knowledge and Capacity for Development.

Credit cnnindonesia.com

200 lebih jasad korban genosida Rwanda ditemukan

Pengunjung melihat foto-foto yang mendokumentasikan genosida 1994 di dalam Museum Memorial Genosida Kigali, Rwanda. (REUTERS/Noor Khamis )

Kigali, Rwanda (CB) - Lebih dari 200 jasad manusia dikeluarkan dari satu kuburan massal korban genosida Rwanda tahun 1994 di ibu kota Rwanda, Kigali, menurut perhimpunan penyintas Ibuka pada Selasa (24/4).

Sisa jasad yang pekan lalu dikeluarkan dari kuburan massal sedalam 30 meter di Sektor Rusoro, Distrik Gasabo, tersebut disimpan di ruangan sebelum pemakaman yang layak, kata Theogene Kabagambire, Kepala Ibuka di Distrik Gasabo.

Tiga lagi kuburan massal belum digali di permukiman di daerah yang sama, kata Kagambire kepada media.

"Saya tidak mengerti mengapa diperlukan waktu lebih dari dua dasawarsa untuk menemukan kuburan massal ini," kata seorang penyintas, sebagaimana dikutip Xinhua. "Ini benar-benar berat, sebab orang telah tinggal di daerah ini."

Pada 6 April 1994, presiden Rwanda saat itu Juvenal Habyarimana meninggal dunia dalam satu kecelakaan pesawat, dan dengan cepat memicu pemusnahan suku selama tiga bulan. Genosida suku Tutsi 1994 merenggut lebih dari satu juta jiwa, terutama warga Tutsi dan Hutu moderat.

Kabagambire memperkirakan 3.000 korban genosida dari daerah sekitar mungkin telah ditimbun di kuburan massal yang ditemukan.

Credit antaranews.com

Israel Minta Mesir Cegah Pemulangan Jenazah Profesor Hamas

Israel meminta Mesir halangi pemulangan jenazah profesor sekaligus anggota Hamas yang dibunuh di Malaysia. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Tel Aviv meminta Kairo tidak mengizinkan jenazah profesor Palestina sekaligus anggota kelompok Hamas yang dibunuh di Malaysia untuk dipulangkan ke Gaza melewati Mesir.

Israel selama ini menganggap Hamas sebagai kelompok teroris. Fadi Mohammad Al-Batsh tewas ditembak mati dua orang tak dikenal di dekat sebuah masjid di Gombak, Kuala Lumpur.

Pada Selasa (24/4), The Palestine News Network melaporkan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman telah mengirim "permintaan terkait hal tersebut dengan metode konvensional" kepada Mesir.

Permintaan itu diutarakan Tel Aviv karena jasad Al-Batsh ke Gaza akan dipulangkan lewat Rafah yang berbatasan langsung dengan Mesir.

Lieberman mengatakan keputusan ini sejalan dengan kebijakan Israel yang menentang pemulangan jenazah dan pemakaman Al-Batsh di Gaza.

Al-Batsh tewas 300 meter dari rumahnya ketika dia hendak pergi ke masjid untuk menunaikan salat subuh, Sabtu. Insiden diperkirakan terjadi sekitar pukul 6 pagi.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan 14 peluru ditembakkan ke arah korban. Beberapa di antaranya mengenai tembok.

Keluarga korban dan Hamas menuding badan intelijen Israel, Mossad, dibalik pembunuhan Al-Batsh.

Sementara itu, Israel membantah terlibat dalam kasus penembakan Al-Batsh. Tel Aviv menolak pemulangan Al-Batsh ke Gaza jika tidak disertai pembebasan sejumlah tentaranya yang ditahan Hamas di Gaza.

Selain itu, dua warga Israel juga masih ditahan Hamas setelah mencoba memasuki wilayah Gaza pada 2014 dan 2015 lalu. Dua jenazah tentara Israel yang tewas di Gaza, Simcha Goldin dan Oron Shaul juga hingga kini belum dikembalikan oleh Hamas.

Credit cnnindonesia.com

Israel Ancam Hancurkan S-300 Rusia jika Jet Tempurnya Ditembak

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman meremehkan ancaman Rusia yang akan memasok sistem rudal pertahanan udara S-300 ke rezim Suriah. Dia mengancam akan menghancurkan sistem tersebut jika digunakan untuk menembak jatuh pesawat jet tempur Israel.

"Yang penting adalah bahwa sistem pertahanan yang dipasok oleh Rusia ke Suriah tidak digunakan untuk melawan kami," kata Lieberman dalam wawancara langsung dengan Ynet, pada hari Selasa.

"Satu hal yang harus jelas; Jika seseorang menembak pesawat kami, kami akan menghancurkannya. Tidak masalah apakah itu S-300 atau S-700," ujar Lieberman yang dilansir Rabu (25/4/2018).

Pada hari Senin, surat kabar Rusia, Kommersant, melaporkan bahwa Moskow semakin dekat untuk mengirim sistem pertahanan S-300 ke rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad meskipun ada upaya Israel untuk mencegahnya.

Kementerian Luar Negeri Rusia kemudian membantah sebagian dari artikel itu dengan mengatakan bahwa keputusan tentang pengiriman S-300 ke Damaskus belum diambil.

Lieberman mengaku sudah mengetahui laporan media tersebut. "Tetapi mereka (media Rusia) tidak memiliki pegangan pada fakta," ujarnya.

Menteri Pertahanan itu menegaskan kembali kebijakan Israel yang berkaitan dengan Suriah. Yakni, Israel tidak akan terlibat dalam perang sipil negara itu, tetapi akan mengambil tindakan militer untuk mencegah persenjataan canggih jatuh ke kelompok Hizbullah Lebanon dan menghentikan serangan Iran dari Suriah.

"Fokus Israel adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak membawa banjir sistem senjata canggih yang ditujukan untuk Israel," katanya.

Lieberman membantah bahwa hubungan Israel dengan Rusia dalam bahaya menyusul serangan udara terhadap fasilitas Iran di pangkalan udara T-4 Suriah awal bulan ini. Moskow dan Damaskus mengklaim serangan dilakukan oleh jet-jet tempur Israel, namun Tel Aviv menolak berkomentar untuk membenarkan atau membantahnya.

"Selama beberapa tahun, kami telah berkoordinasi satu sama lain dan berhasil mencegah konflik langsung dengan Rusia," kata Lieberman.

"Mereka memahami bahwa kami tidak akan terlibat dalam masalah internal Suriah dan bahwa kami tidak akan mengizinkan Iran untuk berkuasa (di Suriah)," katanya.

Menteri Pertahanan negara Yahudi itu mencatat bahwa Rusia sudah memiliki sistem pertahanan udara S-300 untuk militernya sendiri di Suriah, bersama dengan sistem S-400 yang lebih canggih."Dan tidak membatasi operasi kami," katanya.

Namun, analis pertahanan mempertanyakan apakah sistem S-300 Rusia yang berada di Suriah dapat mengancam kekuatan udara Israel di wilayah tersebut dan mampukah mencegah Israel melakukan serangan terhadap target di Suriah.

Mantan Kepala Intelijen Militer Israel Amos Yadlin, yang saat ini mengepalai Lembaga Keamanan Nasional yang berpengaruh di Tel Aviv, memperkirakan angkatan udara Israel akan bekerja cepat untuk menghancurkan S-300, jika memang diserahkan ke Suriah.

"Jika saya tahu kekuatan udara dengan baik, kami sudah membuat rencana yang tepat untuk menghadapi ancaman ini. Setelah Anda menghapus ancaman, yang pada dasarnya apa yang akan dilakukan, kami kembali ke titik awal," ujar Yadlin kepada Bloomberg.
Namun, sumber militer Rusia mengatakan kepada Kommersant bahwa jika Israel mencoba untuk menghancurkan baterai sistem anti-pesawat S-300, itu akan menjadi malapetaka bagi Israel dan semua pihak.

Moskow pertama kali mengumumkan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk mengirim sistem rudal pertahanan S-300 ke rezim Suriah itu setelah serangkaian serangan udara terhadap beberapa target di Suriah oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis awal bulan ini. Serangan ratusan rudal ketiga negara itu diklaim sebagai tanggapan terhadap serangan senjata kimia di Douma yang dituduhkan kepada Assad.

Credit sindonews.com

Sistem Pertahanan Rusia Hancurkan Target yang Menuju Khmeimim Suriah

MOSKOW - Sistem pertahanan udara Rusia telah mengintersepsi dan menghancurkan beberapa target di udara yang menuju ke pangkalan udara Rusia di Khmeimim, Suriah, pada Selasa malam. Demikian disampaikan militer Moskow melalui seorang juru bicara.

"Setelah jatuhnya gelap, sarana kontrol wilayah udara di pangkalan Khmeimim Rusia mendeteksi target udara berukuran kecil yang tidak diketahui asalnya di kejauhan dari lapangan terbang," kata otoritas pangkalan udara Khmeimim, seperti dikutip Russia Today, semalam (24/4/2018).

"Semua target dihancurkan oleh tembakan (rudal) anti-pesawat dari pangkalan udara Rusia," lanjut juru bicara di pangkalan tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat insiden itu dan pangkalan kembali beroperasi rutin.

Militer Rusia tak menjelaskan jenis sistem pertahanan udara yang beraksi. Seperti diketahui, Moskow memasang berbagai sistem pertahanan udara untuk melindungi fasilitas militernya di Khmeimim dan Tartus, seperti S-400, S-300 dan Pantsir S-1.

Menurut laporan yang belum dikonfirmasi oleh South Front, situs analisis dan intelijen, pangkalan udara Rusia tersebut diserang oleh dua pesawat tak berawak yang dipersenjatai dengan proyektil. Dua pesawat nirawak itu diluncurkan oleh salah satu kelompok militan dari Latakia utara atau pun selatan provinsi Idlib.

Situs itu juga membagikan rekaman video yang diklaim menunjukkan pertahanan udara Rusia di pangkalan udara Khmeimim saat beraksi.

Pada pertengahan Januari lalu, sistem pertahanan udara Rusia menggagalkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan udara Khmeimim dan sebuah pelabuhan di Tartus.

Kelompok militan saat itu meluncurkan 13 pesawat nirawak, yang oleh militer Rusia disebut berisi senjata dan teknologi yang tidak biasa digunakan oleh para militan. Semua pesawat nirawak itu disadap dan ditangkap oleh pasukan Rusia melalui kontrol radio.

Credit sindonews.com

Jelang KTT G7, Trudeau Jamin Keamanan

OTTAWA - Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengungkapkan serangan mobil van di Toronto tidak mengubah tingkat ancaman konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 di Quebec Kanada pada Juni mendatang.

Serangan dengan mobil menabrak warga yang sedang berjalan di pedestrian pada jam sibuk makan siang di Toronto mengakibatkan 10 orang tewas dan melukai 15 warga lainnya. Serangan yang dinilai bukan aksi teror itu terjadi di pedestrian sepanjang 2 km pada Senin (23/4) waktu setempat dilakukan Alek Minassian.

Model serangan itu sepertinya terinspirasi pendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Tapi, pejabat pemerintahan federal Kanada menyatakan kalau serangan tersebut bukan menjadi ancaman keamanan nasional.

“Rakyat Kanada tidak boleh hidup dalam ketakutan,” ujar Trudeau kemarin di luar gedung parlemen.

Berbicara mengenai serangan yang dilaukan Minassian, Trudeau mengungkapkan pihak keamanan perlu waktu untuk mengunkapkan motif penyerangan itu. “Seluruh rakyat Kanada berdiri bersama Toronto yang menghadapi insiden serangan itu,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Polisi Toronto Mark Saunders mengidentifikasi tersangka bernama Alek Minassian, 25. Tersangka sebelumnya belum dikenal pihak otoritas. Polisi yang berhasil menangkap Minassian belum bisa mengungkap motif serangan mematikan itu. “Aksi Minassian dilakukan dengan sengaja,” kata Saunders pada konferensi pers, dilansir Reuters.

Serangan itu menjadi aksi kekerasan paling tragis dalam sejarah di Kanada. Menteri Keselamatan Publik Kanada Ralph Goodale mengatakan kalau serangan itu tidak berkaitan dengan keamanan nasional.

Global Television melaporkan kalau Minassian akan tampil di pengadilan Toronto pada Selasa pukul 10.00 waktu setempat. Di sana, dia akan diinterograsi oleh hakim mengenai motif serangan. Sebelumnya, polisi belum membeberkan motif serangan yang dilakukan Minassian.

Serangan itu mengganggu jalanan Toronto yang dikenal damai. Apalagi, Toronto merupakan destinasi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Kota dengan populasi 2,8 juta orang tercatat memiliki 61 kasus pembunuhan pada tahun lalu.

“Insiden tragis ini tidak mewakili bagaimana kita tinggal dan siapa kita,” ucap Wali Kota Toronto John Terry kepada reporter.

Ikon kota Toronto, CN Tower, yang biasa menyala pada malam hari, pada Senin malam, gedung itu gelap.

Drama serangan itu dimulai sekitar pukul 13.30 siang. Si sopir mobil van memang sepertinya mengarahkan mobilnya ke arah kerumunan warga. Seorang pria yang bernama Ali mengungkapkan kepada CNN kalau mobil itu memang mengarah kepada orang yang sedang berjalan di pedestrian.

“Si sopir itu memang ingin melakukan itu. Dia ingin membunuh semua orang,” kata Ali. “Dia tetap mengendari mobil, dia tetap pergi. Dia tetap menabrak banyak orang,” ujarnya.

etelah melakukan aksinya, Minassian dihadang petugas kepolisian.

“Bunuh saya,” ucap Minassian meminta aparat keamanan menembaknya. Tapi, petugas keamanan mengatakan, “tidak. Turun (dari mobil).” Kemudian, Minassian kembali mengatakan, “saya memiliki senjata di saku saya.” Tapi, petugas keamanan tetap berkata, “saya tidak peduli. Turun!”

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengungkapkan, insiden itu menjadi hal yang paling menyedihkan ketika dirinya mendengarkan kabar tak berperi kemanusian terjadi di Toronto. “Kita seharusnya menjamin semua orang berjalan dengan aman di kota dan komunitas kita,” katanya.

Masyarakat Kanada masih berduka terhadap korban yang meninggal dalam serangan itu. Korban tewas kemarin baru diidentifikasi. “Kita adalah masyarakat yang bebas, damai, dan toleran,” tulis kolumnis John Ibbitson di koran Globe and Mail.

Dia mengungkapkan kekerasan menakutkan di Jalan Yonge, Toronto, akan memperkuat ikatan sosial masyarakat Kanada.

Sebelumnya, bulan Oktober lalu, delapan orang meninggal di New York ketika seorang pria menyewa truk pickup dan menabrak warga di pedestrian dan para peseda. Kelompok ISIS mendorong para pendukungnya untuk melaksanakan serangan dengan mobil seperti itu di seluruh dunia.

Bulan lalu, mantan mahasiswa Kanada mengaku bersalah membunuh enam orang yang sedang beribadah di masjid Quebec pada Januari 2017. PAda September lalu, seorang pengungsi Somalia didakwa berusaha melakukan upaya pembunuhan karena dia mencoba menabrakkan mobil ke arah kerumuman dan menusuk petugas polisi di Edmonton, Alberta.

Tersangka Dikenal Ahli Teknologi
Alek Minassian, tersangka utama serangan di Toronto, di kenal sebagai mahasiswa yang jarang bicara dan dikenal sangat paham dengan teknologi komputer. Lelaki asal Richmond Hill, Ontario, itu sebelumnya tidak dikenal oleh polisi.

Mantan teman sekelas Minassian di sekolah menengah mengungkapkan tersangka bukan orang yang religious dan tidak memiliki afiliasi tertentu. Minassian juga dianggap tidak memiliki ideologi kuat terhadap kekerasan atau orang yang berhasrat untuk melakukan kekerasan. Bahkan kawan Minassian lainnya mengungkapkan kalau si tersangka tidak pernah belajar mengemudikan kendaraan.

“Minassian menderita kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Namun, dia tidak pernah berkonflik serius dengan kawan-kawannya,” ungkap kawan-kawan sekelas Minassian dilansir Globe and Mail.

Seorang kawan Minassian di kampus Seneca mengungkapan Minassian baru saja lulus program kuliah pada pekan lalu. Minassian menghabiskan waktu selama tujuh tahun kuliah di Seneca karena dia juga bekerja sebagai pengembang piranti lunak. “Minassian tidak pernah memiliki gejala terkait dengan ajaran radikal tertentu. Dia hanya anak muda yang akrab dengan komputer,” terang teman-teman Minassian.

Polisi sudah menggeledah rumah Minassian di Richmond Hill. Diungkapkan kalau Minassian dikabarkan mengalami gejala autism, namun memiliki kehalian dalam bidang komputer.

“Anak saya menghabiskan wakunya bekerja dengan Helpmate. Dia juga memiliki pekerjaan di perusahaan teknologi informasi Compugen di kota ini,” kata ibunda Minassian, Sona Minassian.

Credit sindonews.com

Ditekan China, Taiwan Latihan Tangkal Invasi

Ilustrasi militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan pasukannya akan menyimulasikan penangkalan pasukan invasi, perbaikan pangkalan udara besar darurat dan penggunaan pesawat nirawak atau drone sipil sebagai bagian dari latihan miiter yang dimulai pekan depan, di tengah ketegangan dengan China.

Dalam setahun terakhir, China terus meningkatkan latihan militer di sekitar wilayah Taiwan, termasuk menerbangkan pengebom dan pesawat militer lain di sekitar pulau berpemerintah mandiri dan demokratis itu.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayah keramatnya, dan sikap permusuhan terhadap pulau itu terus meningkat sejak 2016, saat Tsai Ing-wen, politikus Partai Demokrat Progresif yang mendukung kemerdekaan, memenangkan jabatan presiden.

China selama ini melontarkan pernyataan yang memojokkan Taiwan, meski Tsai telah berjanji akan mempertahankan status quo dan menjaga perdamaian.

Latihan tahunan Taiwan, Han Kuang, akan dimulai pekan depan dengan latihan pos komando yang dibantu komputer. Meski tak secara spesifik menyebut China, negara itu menyatakan latihan dilakukan terkait "pasukan penyerang yang menginvasi Taiwan."

Bagian besar dari kegiatan itu adalah latihan tembak peluru hidup di lapangan, yang dimulai pada 4-8 Juni, termasuk "eliminasi musuh di pantai," kata kementerian. "Sumber daya sipil juga akan diintegrasikan ke dalam latihan ini untuk mendukung operasi militer."

Perusahaan-perusahaan teknologi akan menawarkan dukungan dengan drone agar bisa menandai sasaran dan menyediakan pantauan dari medan tempur. Sementara perusahaan konstruksi akan membantu perbaikan landasan udara darurat untuk pangkalan Ching Chuan Kang di pusat Taiwan, kata kementerian.

Komando Pertempuran Udara akan mengeluarkan peringatan serangan udara dengan "sistem peringatan ancaman udara" selama latihan pertahanan udara, dan Penjaga Pantai akan ikut berlatih dengan angkatan laut.

Taiwan mempunyai alat pertahanan mumpuni yang sebagian besar buatan Amerika, dan belakangan terus mendorong Washington untuk menjual senjata yang lebih canggih, termasuk jet tempur baru, untuk menangkal tetanggar raksasanya.

Pakar militer menyatakan perbandingan kekuatan antara Taiwan dan China belakangan bergeser jauh ke arah Negeri Tirai Bambu. Beijing juga kemungkinan bisa langsung mengepung pulau itu jika pasukan AS tak langsung datang membantu.

Hukum mewajibkan Amerika Serikat menyediakan sarana pertahanan diri, tapi tak jelas apakah Washington mau ditarik ke masalah perang besar yang kemungkinan berdampak sangat destruktif dengan China.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan AS: Monyet berswafoto tidak dapat gugat hak cipta

Kolase swafoto monyet Naruto asal Sulawesi, Indonesia, dan fotografer Inggris David Slater pada 2011. (twitter.com/@PETA)

"Juri berpendapat bahwa monyet tidak memiliki kedudukan hukum ..."

San Francisco (CB) - Monyet tidak memiliki hak menggugat perlindungan hak cipta dan kelompok hak asasi hewan tidak dapat bertindak sebagai wali sah, demikian putusan pengadilan banding Amerika Serikat (AS), atas kepemilikan swafoto kera yang terancam punah berpose tersenyum.

Sengketa itu berasal dari gambar terkenal Naruto, kera jambul langka di cagar alam, mengambil foto menggunakan kamera juru foto Inggris David Slater, yang ditinggalkan tanpa pengawasan selama perjalanannya pada 2011.

Wajah kera asal Sulawesi, Indonesia, yang tengah menyeringai itu diterbitkan Slater dalam buku satwa liar, dan menjadi viral sekaligus memicu perlawanan hukum, yang sudah berlangsung sejak 2011, mengenai siapa pemilik hak ciptanya, hewan pengambil foto itu atau juru foto pemilik kameranya.

"Juri berpendapat bahwa monyet tidak memiliki kedudukan hukum karena Undang-undang hak cipta tidak secara tegas mengesahkan hewan mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta," kata hakim Pengadilan Banding AS putran ke-9, yang bermarkas di San Francisco,Senin (23/4), seperti dilansir Reuters.

Pendapat hakim menambahkan bahwa kelompok Masyarakat untuk Perlakuan Etis terhadap Hewan (PETA), yang mengajukan diri sebagai penggugat atas nama Naruto, bukanlah "teman dekat" dari monyet dalam pengertian hukum dan gagal untuk menetapkan bahwa ia memiliki hubungan yang signifikan dengannya.

"Menyangkal hak untuk melakukan tuntutan di bawah Undang-Undang Hak Cipta AS yang menekankan apa yang telah diperdebatkan PETA selama ini bahwa dia didiskriminasi hanya karena dia adalah hewan, bukan manusia," kata Jeff Kerr, penasihat umum untuk PETA dalam pernyataan, terkait vonis hakim atas swafoto Naruto.

PETA berpendapat bahwa monyet Naruto adalah pemilik sah dari semua swafotonya. Tetapi, seorang hakim federal di San Fransisco pernah memutuskan pada Januari 2016 bahwa undang-undang hak cipta tidak berlaku untuk hewan. Hal itu menjadi acuan pengambilan vonis hakim (jurisprudensi) terkait kasus swafoto Naruto.

Penyelesaian dicapai di luar pengadilan dalam perkara tahun lalu. Pengacara untuk Naruto dan Slater mengumumkan bahwa Slater telah setuju untuk menyumbangkan 25 persen dari pendapatan foto itu ke masa depan bagi kelompok amal yang melindungi Naruto dan anggota jenis lain di Indonesia.

Masih belum jelas berapa banyak foto yang bernilai bagi Slater, yang sebelumnya mengatakan bahwa kurang dari 100 eksemplar buku yang diterbitkannya sendiri telah terjual, selain adanya publisitas.

Perkara itu dibawa ke pengadilan AS karena buku Slater tersedia untuk dijual di negara Paman Sam itu.

Credit antaranews.com

Selasa, 24 April 2018

'Kota Hantu' di Saudi Akan Jadi Museum Terbuka Terbesar Dunia

Foto: dok. Al Arabiya

Riyadh - Pemerintah Arab Saudi tengah membangun kota kuno Al Ula menjadi museum. Bahkan diklaim bakal menjadi museum terbuka terbesar di dunia.

Dilansir Al Arabiya, Senin (23/4/2018), pembangunan di situs bersejarah tersebut telah dimulai. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menandatangani perjanjian 10 tahun dengan pemerintah Prancis untuk membangun museum di kawasan tersebut.

'Kota Hantu' di Saudi Akan Jadi Museum Terbuka Terbesar Dunia Foto: dok. Al Arabiya

Direktur Jenderal Komisi Kerajaan untuk kota Al Ula, Omar Madani mengatakan, wisatawan dapat mengunjungi museum terbuka tersebut dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Ditargetkan 2,5 juta wisatawan akan mengunjungi tempat itu per tahunnya.

Selama ini, Al Ula dijuluki juga sebagai 'kota hantu'. Kota berusia 2.000 tahun itu merupakan daerah berbatu dengan sejumlah artefak dari era 900 sebelum masehi (SM). Wilayah Al Ula merupakan situs bersejarah yang paling penting untuk Arab Saudi.

'Kota Hantu' di Saudi Akan Jadi Museum Terbuka Terbesar Dunia Foto: dok. Al Arabiya

Sejumlah sumber menyebut, Al Ula pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Perang Tabuk. Perang tersebut adalah perang yang terjadi antara Arab dengan Bizantium. Namun kota itu perlahan ditinggalkan oleh warganya dan menjadi 'kota hantu' alias tak berpenghuni.

Credit detik.com

Polri Tunggu Keputusan PBB Jadi Pasukan Penjaga Perdamaian

JAKARTA - Mabes Polri masih menunggu kabar dari PBB untuk mengirimkan delegasi Polri sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) di satu misi PBB. Rencana keberangkatan menunggu hasil assessment dari tim AAV.

”Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya,” kata Karomisintel Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Krishna Murti dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Ia menjelaskan tim AVV sudah melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan Polri di Cikeas, Jawa Barat, Senin (23/4/2018). Delegasi yang melakukan pengecekan antara lain Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Ata Yenigun dan Reprentative from Logistic DFS (Department Field Support), Younese Greffi.

Kemudian tim UNSAAT terdiri dari Advicer UNAMID, Osama Police dan Advisee UNMISS Kellen Police. Pasukan Polri terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis dan pasukan SWAT yang jumlahnya 200 orang, termasuk di dalamnya 23 polisi wanita.

“Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan,” ujarnya.

Menurut Khrisna, dalam waktu dekat akan ada keputusan apakah Indonesia termasuk negara yang masuk dalam daftar utama PBB untuk segera ditempatkan. Jika terpilih hal ini tentu merupakan kebanggaan bagi Polri dan Indonesia.

“Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia. Nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi,” jelasnya.

Untuk penempatan pasukan diserahkan kepada PBB. Namun kemungkinan ada tiga alternative. Pertama, Sudan Selatan, dengan nama misinya UNMISS (United Nations Mission in South Sudan).

Kedua, Mali atau UNISMA (United Nations in Mali). Ketiga, central Afrika, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan pasukan FPU. “Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita,” katanya.

Jika sudah diputuskan penempatannya, Indonesia diminta memberikan jawaban. Menerima atau tidak ditunjuk untuk menjalankan misi PBB.

“Kalau Indonesia menerima, maka akan ada MoU antara Indonesia dengan PBB. Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik Pemerintah Indonesia,” tandasnya.

Credit sindonews.com

Lewat Ruang Udara Singapura, Panglima TNI Dikawal Empat F-16

Pengawalan dilakukan saat rombongan Panglima TNI melintasi kawasan ruang udara atau Flight Information Region Natuna yang kini dipegang otoritas Singapura. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Jakarta, CB -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Kepulauan Riau. Mereka dikawal empat pesawat tempur F-16 ketika melintasi Perairan Natuna.

Hadi dan rombongannya menumpang pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara. Sementara empat pesawat tempur yang mengawal berasal dari Skuadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Noerjadin.

Pesawat tempur buatan Amerika Serikat itu mengawal rombongan Panglima TNI saat berada di ketinggian 15.000 kaki hingga mendarat di Pangkalan Udara (Lanud) Raden Sadjat, Rinai.

Pengawalan dilakukan lantaran rombongan tersebut melintasi kawasan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) Natuna di sektor A yang saat ini masih dipegang otoritas Singapura.

Selama ini pemerintah melalui Menko Kemaritiman telah membentuk tiga tim untuk mengambil alih FIR dari Singapura. Tim terdiri dari tim teknis mencakup Airnav, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan tim regulasi dan tim diplomasi untuk berunding dengan Singapura.

Hari ini, Panglima TNI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Natuna untuk meninjau pembangunan kekuatan militer.

Selain bersama Ketua DPR, ikut pula Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Pangkostrad Letjen Agus Kriswanto, Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiono, Dankoar Mayjen (Mar) Bambang Suswantono, Dankorpaskhas Marsda TNI Seto Purnomo, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dan para Asisten Panglima TNI dan Mabes Angkatan.

Saat mendarat di Pangkalan Udara Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna, Hadi beserta rombongan bergerak menuju Pulau Sekatung dengan menggunakan Helly EC-725. Mereka meninjau pos pengamanan pulay terluar dan mes prajurit.

Selanjutnya, mereka juga menuju Tanjung Datuk dan mendarat di helipad, Jalan Teluk Buton dengan ETA 10.45, kemudian menuju Rai Armed.

Sementara, Helikopter Mi-7 VIP TNI AD dari Ranai ETA Jalan Teluk Buton selanjutnya bergerak ke Rai Armed dengan menggunakan Bus VIP untuk menunggu rombongan Panglima TNI.

Rencananya, Hadi juga akan meninjau Yon Komposit TNI AD di Sepempang, Natuna, kemudian rombongan yang menggunakan dua unit heli (EC-725 dan Mi-17) juga menuju ke Selat Lampa untuk meninjau fasilitas pelabuhan milik TNI Angkatan Laut dan beberapa tempat lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Menyangkut Kedaulatan, FIR Natuna Wajib Dikuasai Indonesia

Panglima TNI saat kunjungi Natuna (Foto: Ist)

NATUNA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara (Flight Information Region) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.
Politisi Golkar dengan panggilan Bamsoet ini mengungkapkan, saat inj FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna ditegaskan Bamsoet juga menyangkut kedaulatan negara.

“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tegas Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/04).
Bamsoet menjelaskan, hingga kini wilayah perbatasan saat ini terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," terang Bamsoet.
Bamsoet mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Hal ini menurutnya membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,” ucap Bamsoet.
“Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet menekankan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR kata Bamsoet, sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujar Bamsoet.
Lebih lanjut Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, dalam realisasi APBN 2017, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.
“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," paparnya.
Kedatangan Bamsoet bersama Panglima TNI dan rombongan menumpangi pesawab Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara dengan pengawas empat pesawat tempur F- 16. Keempat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjat Ranai, Kepulauan Natuna.

Turut serta dalam kunjungan ini antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto.

Credit okezone.com

Senegal Ingin Belajar Sistem Pendidikan Islam Modern dari RI

DAKAR - Duta Besar Indonesia untuk Senegal, Mansyur Pangeran menyatakan bahwa Senegal ingin belajar bagaimana membangun sistem pendidikan Islam yang modern dari Indonesia. Hal itu disampaikan Mansyur saat bertemu dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin.

Dalam pertemuan itu, Mansyur menyatakan bahwa Menteri Pendidikan Nasional Senegal, Serigne Mbaye Thiam, berencana mengirimkan satu tim delegasi untuk melakukan studi banding mengenai pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia.

“Mendiknas Senegal memang telah bertemu dengan saya secara khusus. Beliau meminta KBRI untuk mempersiapkan kunjungan delegasi dari Senegal yang ingin belajar mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Mereka sangat serius ingin belajar dari kita bahkan sudah merencanakan kunjungan pada bulan Mei 2018,” ucap Mansyur, seperti tertuang dalam siaran pers Kedutaan Besar Indonesia di Senegal yang diterima Sindonews pada Senin (23/4).

Dia menuturkan, Thiam sangat terinspirasi dan ingin belajar mengenai manajemen pendidikan Islam di Indonesia, terutama untuk program pelatihan bagi guru dan manual ajar yang digunakan. Mansyur kemudian menyatakan, Kemdiknas Senegal telah menetapkan tiga negara sebagai model percontohan, yaitu Maroko, Sudan dan Indonesia.

“Untuk Maroko dan Sudan, proses studi banding telah selesai, dan saat ini sedang dalam tahap akhir yaitu Indonesia," ungkapnya, dan menegaskan bahwa respon Indonesia dalam hal ini sangat penting karena menyangkut citra Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

“Ketika ada negara lain ingin belajar dari kita, sejalan dengan visi Dirjen Pendis sudah seharusnya kita tangkap peluang ini untuk meningkatkan citra positif kita di dunia internasional sebagai negara muslim terbesar,” ujarnya.

"Mendiknas Senegal berharap kunjungan dapat dilaksanakan segera pada bulan Mei 2018 sebelum Senegal beralih ke negara lain," sambung Mansyur.

Kemdiknas Senegal akan mengirim satu delegasi yang terdiri dari tujuh personil dengan durasi antara lima sampai enam hari. Dalam kunjungan tersebut, Mendiknas Senegal berharap Pemri dapat memfasilitasi kunjungan ke berbagai sekolah dan universitas Islam di Indonesia.

Mansyur menjelaskan bahwa sistem pendidikan Islam di Senegal saat ini masih dikelola secara informal dan belum terintegrasi dengan kurikulum nasional. Sejak beberapa tahun terakhir Senegal sedang dalam proses memodernisasi pendidikan madrasahnya dengan mendirikan sekolah Quran modern yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional. Program modernisasi ini didanai oleh IDB.

Credit sindonews.com

Nikaragua Batalkan Perubahan Kebijakan

MANAGUA - Presiden Nikaragua Daniel Ortega membatalkan rencana perubahan sistem kesejahteraan untuk mengakhiri unjuk rasa yang menewaskan sejumlah demonstran. Unjuk rasa itu merupakan krisis terbesar dalam pemerintahannya. Ortega sebelumnya bersikeras dengan rencana kebijakan itu saat unjuk rasa mulai terjadi pekan lalu.

Para demonstran menentang rencana menaikkan kontribusi pekerja pada jaminan keamanan sosial dan turunnya dana pensiun. Kerusuhan selama unjuk rasa telah menewaskan sedikitnya tujuh orang dan memicu penjarahan serta kepanikan konsumen yang memborong barang-barang kebutuhan pokok.

Paus Fransiskus, pemerintah Amerika Serikat (AS), dan para pemimpin bisnis mendesak Ortega menghentikan kekerasan sebelum dia tampil di televisi dan menyatakan kebijakan yang telah disahkan parlemen pekan lalu akan dicabut.

“Resolusi sebelumnya pada 16 April 2018 yang memicu semua situasi ini, dicabut, dibatalkan dan dikesampingkan,” kata Ortega dikutip kantor berita Reuters.

Pemerintah berpendapat perubahan sistem kesejahteraan itu diperlukan untuk menaikkan keuangan Nikaragua. Ortega menjelaskan, perundingan akan digelar untuk menyusun rencana baru demi memperkuat sistem keamanan sosial.

Meski demikian, pemerintah dikecam oleh para demonstran. Kelompok hak asasi manusia (HAM) menyatakan korban tewas selama kerusuhan mencapai sedikitnya 25 orang.

Toko-toko di Managua dijarah selama akhir pekan, menurut para saksi mata. Pada Sabtu (21/4), media lokal melaporkan seorang jurnalis ditembak mati saat menyiarkan langsung kerusuhan di Bluefields. Tayangan video yang menunjukkan insiden itu menyebar luas di media sosial.

Polisi membubarkan para demonstran dan membatasi media selama beberapa hari terakhir sehingga memicu kritik lebih keras terhadap Ortega. Dia dianggap memperkuat kontrol terhadap berbagai lembaga negara sejak dia menjabat untuk kedua kali 11 tahun silam.

Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyerukan dialog untuk mengakhiri konflik dan memulihkan HAM. AS mendesak pemerintah Nikaragua membiarkan media bekerja dengan bebas. “Kami mengecam kekerasan dan kekuatan berlebihan yang digunakan kepolisian dan lainnya pada warga sipil yang menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat dengan bebas,” ujar juru bicara Deplu AS Heather Nauert.

Credit sindonews.com

Cina Bangun Pangkalan Kapal Selam di Laut Cina Selatan

CB, Jakarta - Cina sedang membangun pangkalan angkatan laut baru di kawasan Laut Cina Selatan untuk tempat penempatan kapal selam canggih, baik yang berawak maupun yang tidak berawak. Pangkalan itu akan berlokasi di Sanya, kota di ujung selatan pulau Hainan.

Beberapa media lokal melaporkan para pekerja mulai meneliti tempat di Sanya untuk mengumpulkan data sebelum mulai membangunnya pada 2019. Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai US $ 85 juta atau setara Rp 1,1 triliun.

Fasilitas ini dapat melayani antara lima dan tujuh kapal selam, beberapa di antaranya dapat mencapai kedalaman 4.500 meter di bawah air. Kapal-kapal itu dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kapal asing yang melakukan operasi di Laut Cina Selatan.

Pekan lalu, Komandan Pasukan Armada Amerika Serikat, Laksamana Philip Davidson mengungkapkan tentang rencana Cina membangun pangkalan untuk kapal selamnya kepada Kongres untuk membahas pencalonannya untuk menjadi kepala Pasifik.
“Orang Cina berinvestasi dalam berbagai platform, termasuk kapal selam dengan senjata yang semakin canggih, kendaraan bawah laut tidak berawak dan sensor baru. Mereka juga mengembangkan teknologi lain untuk mendominasi kekuatan bawah laut,” kata Davidson, seperti dilansir Sputnik News pada 21 April 2018.

Laporan terkait pengkalan kapal selam Cina itu adalah yang terbaru dari beberapa proyek militer bawah laut Beijing di Laur Cina Selatan.
Pada Januari lalu, Akademi Ilmu Pengetahuan Cina mengungkapkan sensor akustik bawah air telah ditempatkan secara strategis untuk melacak kapal selam Amerika Serikat ataupun sekutunya. Cina dalam beberapa tahun terakhir terus mengembangkan kemampuan angkatan lautnya, terutama setelah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan yang diperebutkan oleh beberapa negara.

Credit tempo.co

Perbatasan Korea Utara Hening, Tak Ada Musik K-Pop dan Propaganda

Pamunjeom adalah daerah Demilitarized Zone (DMZ) antara Korea Selatan dan Korea Utara. panoramio.com

CB, Jakarta - Suara bising artis K-Pop dan siaran berita propaganda tidak akan lagi terdengar membahana di sepanjang zona perbatasan militer Korea Selatan dan Korea Utara.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Senin, 23 April 2018, sepenuhnya menghentikan siaran propaganda sebagai persiapan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT yang pertama antara presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. KTT akan berlangsung pada 27 April 2018 di desa perbatasan Panmunjom.
Siaran propaganda dengan pengeras suara raksasa itu dihentikan pada tengah malam, tanpa menyebutkan apakah akan dilanjutkan kembali setelah KTT Kim-Moon.

"Kami berharap keputusan ini akan mendorong kedua Korea untuk menghentikan saling kritik dan propaganda terhadap satu sama lain dan juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, seperti dikutip dari Asia Correspondent, 23 April 2018.
Pengeras suara atau speaker super besar yang membunyikan pesan kepada orang-orang Korea Utara dapat didengar berkilo-kilo meter di sisi Utara. Propaganda itu dilakukan secara reguler sejak Januari 2016 sebagai tanggapan terhadap uji coba nuklir keempat Korea Utara.

Pengeras suara raksasa itu secara rutin menyiarkan musik pop Korea, berita dan ramalan cuaca, dan cerita kehidupan sehari-hari di Selatan yang sangat terlarang bagi warga Korea Utara. Korea Utara telah lama menentang pengeras suara Korea Selatan dan kadang-kadang membalasnya dengan tembakan artileri.

Credit TEMPO.CO

Laos Bantu Thailand Tangkap Pelaku Penghina Kerajaan

Ilustrasi. (Reuters/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Laos disebut bersedia membantu Thailand mencari warganya yang diduga menghina keluarga kerajaan.

"Tahanan politik Thailand di Laos akan terus berada di bawah pengawasan ketat guna mencegah melakukan kegiatan lese-majeste. Pemerintah Laos telah meyakinkan Thailand soal ini," bunyi artikel surat kabar The Bangkok Post, Senin (23/4).

Hingga berita ini diturunkan, Reuters belum mendapat konfirmasi dari kementerian pertahanan Laos terkait pencarian terduga penghina kerajaan itu.

Juru bicara kementerian pertahanan Thailand juga tak segera memberi komentar ketika dihubungi terkait koordinasinya dengan Laos dalam pencarian tersebut.

Thailand dikenal sebagi negara paling tegas dalam menindak penghina keluarga kerajaan. Di bawah hukum lese-majeste, negara di Asia Tenggara itu menjatuhkan hukuman minimal 15 tahun penjara bagi siapa saja yang terbukti menghina keluarga kerajaan.

Aturan tersebut melindungi raja dan keluarganya dari segala bentuk penghinaan. Lese-majeste juga membatasi pemberitaan yang beredar di seluruh media terkait keluarga kerajaan.

Hukuman penjara bagi pelaku penghina kerajaan ini berlaku setelah militer mengambil alih kekuasaan di pemerintahan dalam kudeta di Thailand 2014 lalu.

Sejak itu, setidaknya 94 orang telah dituntut dan 43 lainnya telah divonis hukuman lese-majeste.

Sejumlah organisasi pemerhati hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik penerapan hukum lese-majeste itu di Thailand. Pengkritik menganggap hukum tersebut rentan dimanfaatkan sebagai alat politik demi membungkam oposisi.

Credit cnnindonesia.com

Bertemu Senat, Raja Kamboja: Lindungi Keadilan dan HAM Rakyat

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mendesak para senator untuk melindungi keadilan dan HAM seluruh rakyat. [VOA}

CB, Jakarta - Raja Kamboja, Norodom Sihamoni mendesak para senator untuk melindungi keadilan dan HAM seluruh rakyat.
Pernyataan raja disampaikan di hadapan majelis tinggi parlemen Kamboja yang bertemu untuk pertama kalinya sejak partai yang berkuasa meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang kontraversial pada Februari lalu.

"Senat harus menjamin untuk melindungi keadilan dan hak asasi manusia untuk meningkatkan kebahagiaan di masyarakat kita," kata raja Sihamoni, seperti dilansir Reuters pada 23 April 2018.

Raja Sihamoni juga mengingatkan tentang tugas Senat untuk melindungi hak konstitusional dasar dan demokrasi, serta kebebasan dan kepentingan semua orang.
Pernyataan raja tersebut muncul di tengah kritikan luas terhadap dugaan kecurangan oleh Partai Rakyat Kamboja atau CPP pimpinan Perdana Menteri Hun Sen pada pemilu Februari lalu.

CPP memenangkan semua kursi yang diperebutkan dalam pemilihan 25 Februari 2018 setelah banyak pendukung oposisi dilucuti hak untuk memilih pada akhir tahun lalu.
Kelompok HAM dan para pemimpin oposisi menyebut pemungutan suara sebagai palsu dan tidak demokratis. Sementara pemerintah negara-negara Barat menghentikan bantuan dan menjatuhkan sanksi terhadap Kamboja termasuk pembatasan perjalanan para anggota senior CPP.
CPP memenangkan 58 dari 62 kursi Senat Kamboja. Sisanya merupakan anggota yang ditunjuk oleh raja Kamboja dan Majelis Nasional.

Credit tempo.co